Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Acta Comitas
I Nyoman Ganang Bayu Weda
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGATURAN PESAWAT UDARA SEBAGAI OBYEK JAMINAN KREDIT I Nyoman Ganang Bayu Weda; I Made Sarjana; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.24 KB)

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan memberikan dampak pada pembebanan jaminan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan pesawat udara (norma kosong), sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, oleh karena itu timbul perbedaan penafsiran tentang lembaga jaminan yang mana digunakan dalam pembebanan jaminan suatu pesawat udara. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia dan bagaimanakah sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan terhadap pesawat udara sebagai jaminan kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara tidak diatur secara jelas. Jaminan Hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara dikarenakan pesawat udara memiliki bobot ukuran yang lebih dari 20 m3 dan harus memiliki tanda pendaftaran (Pasal 24 UU Penerbangan) yang menjadikannya benda tidak bergerak sebagaimana halnya kapal laut (Pasal 314 KUH Dagang) serta diperkuat dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang. Pendaftaran jaminan sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkingan yang merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1179 KUH Perdata. Kata Kunci : Pembebanan jaminan, pesawat udara, kredit
Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris Di Indonesia I Nyoman Ganang Bayu Weda; Made Gde Subha Karma Resen
Acta Comitas Vol 7 No 01 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i01.p02

Abstract

The objective on this paper is to finding legal position of a notary who is declared bankrupt and the bankruptcy which is used about a reason that dishonorable dismissal of notary from his position. In this researched, authors used a normative methods research. The study indicated that : 1. Having a position as a legal subject of a person, not as a legal entity, this is because what is stated as a legal subject is a legal entity and a person, while notaries are not legal entities, but only represent legal subjects of people 2. Referring to the principle of lex specialist derograt legi generalis, Bankruptcy in the Notary law and bankruptcy law respects the position of the bankrupt party, However bankruptcy in this UUJN can involve the position as a Notary if this bankruptcy is the result of a mistake made by someone in his position as a Notary.
Co-Authors I Made Sarjana Made Gde Subha Karma Resen Suatra Putrawan