Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.655

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Musamus Law Review East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Focus Journal Law Review Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Pemuliaan Keadilan JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)

Made Gde Subha Karma Resen

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

Author-ID : 2917657

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 90 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ASPEK YURIDIS PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF DI DAERAH Subha Karma Resen, Made Gde
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Tulisan ini berjudul Aspek Yuridis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif di Daerah. Di era otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di Daerah. Permasalahan yang sering terjadi adalah, tidak adanya pendanaan yang cukup, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki surplus anggaran. Sehingga pemerintah Daerah diberikan peluang untuk mencari alternatif sumber pembiayaan sebagai wujud kemandirian daerah, salah satunya dengan cara menerbitkan obligasi daerah. Obligasi daerah juga membuka peluang bagi masyarakat di Daerah pada khususnya untuk ikut berpartisipasi berinvestasi. Kata Kunci: Obligasi Daerah, Investasi, Kesejahteraan.

Pelaksanaan Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemeliharaan dan Penanganan Anjing di Wilayah Desa Sanur Kaja ADNYANA, I GEDE; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.464 KB)

ABSTRAK Masyarakat Bali sangat menghormati keberadaan anjing sebagai ciptaan Tuhan yang ditakdirkan menjadi hewan peliharaan, sahabat yang baik dan setia kepada tuannya serta dapat diandalkan sebagai penjaga rumah setiap keluarga. Salah satu Desa di Bali yaitu Desa Sanur Kaja telah menjadi desa ramah anjing pertama di Bali. Desa Sanur Kaja membuat peraturan desa Sanur Kaja Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pemeliharaan Dan Penanganan Anjing Di Wilayah Desa Sanur Kaja yang bertujuan menjaga kearifan dan kekhasan budaya masyarakat Bali dalam memelihara dan melestarikan anjing merupakan daya tarik wisatawan. Namun seiring zaman, anjing seolah menjadi musuh karena menjadi hewan penularan aktif rabies yang membuat anjing-anjing harus dieliminasi tanpa tanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan mengenai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Sanur Kaja untuk menjaga kearifan lokal Bali yang dapat menjadi daya tarik wisatawan tanpa harus takut dengan penularan rabies oleh anjing . Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan apabila masyarakat ingin memelihara anjing harus melapor terlebih dahulu di kantor desa. Kata Kunci : Pelaksanaan , Peraturan Desa , Anjing ABSTRACT The Balinese respect the existence of dogs as God's creations that are destined to become pets, good friends and loyal to their masters and can be relied upon as the guardian of every family's home. One of the villages in Bali, Sanur Kaja Village, has become the first dog-friendly village in Bali. Sanur Kaja Village made Sanur Kaja Village Regulation Number 3 of 2018 concerning Procedures for Dog Care and Handling in the Sanur Kaja Village Area which aims to preserve the wisdom and cultural distinctiveness of the Balinese people in maintaining and preserving dogs is a tourist attraction. But over time, dogs have become enemies because they have become active rabies transmission, which makes dogs have to be eliminated without responsibility. The purpose of this study is to find out and understand the implementation of Village Regulation No. 3 of 2018 in Sanur Kaja Village to maintain Balinese local wisdom that can be an attraction for tourists without having to fear the transmission of rabies by dogs. The method used is empirical legal research using a statutory approach and fact approach. The implementation of Village Regulation Number 3 of 2018 runs well, this is evidenced by the fact that if the community wants to keep dogs, they must first report it at the village office. Keyword: Implementation, Village Regulation, Dog

Pengaturan Penentuan Upah Minimum Pekerja di Indonesia Ganitri, Pande Made Dea Sri; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jurnal ini memiliki tujuan yaitu secara umum untuk memahami pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan secara khusus untuk mengetahui pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia dan harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara PP No 78 Tahun 2015 dengan UU Ketenagakerjaan. Metode Penelitian Normatif digunakan pada jurnal ini dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia diatur pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan diatur pada peraturan pelaksana pada Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015. Pada Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan menggunakan survei kebutuhan hidup layak oleh serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Pasal 44 ayat (2) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dalam perhitungan upah minimum menggunakan formula baku dengan kenaikan nilai upah minimum ditentukan oleh besar inflasi dan produk domestik. Harmonisasi pengaturan penentuan upah minimum pekerja di Indonesia antara PP No 78 Tahun 2015 dengan UU Ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan asas asas lex superiori derogat legi inferiori, bahwa PP No.78 Tahun 2015 tidak boleh bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan sebagai peraturan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah, sehingga PP No.78 Tahun 2015 harus diganti atau dirubah terkait penentuan upah minimum dan harus menyesuaikan dengan UU Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Upah Minimum, Konflik Norma, Pekerja ABSTRACT The purpose of writing this scientific journal is in general to understand the harmonization of regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia and specifically to find out the regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia and the harmonization of regulations for determining the minimm wage for workers in Indonesia between PP No. 78 of 2015 and the Major Labour Law. The Normative Research Method is used in this journal and uses a statutory approach and a legal concept approach. The regulation for determining the minimum wage for workers in Indonesia is regulated in Article 88 paragraph (4) of the Major Labour Law and is regulated in the implementing regulations in Article 44 paragraph (2) of Government Regulation No.78 of 2015 concerning wages. In Paal 88 paragraph (4) the Major Labour Law uses a decent living needs survey by taking into account productivity and economic growth. Meanwhile, Article 44 paragraph (2) of Government Regulation No.78 of 2015 concerning Wages in calculating the minimum wage uses a standard formula with an increase in the value of the minimum wage determined by the amount of inflation and domestic product. Harmonization of regulations for determining the minimum wage for workers in Indonesia between Government Regulation No. 78 of 2015 and the Major Labour Law can be resolved using the lex superiori derogat legi inferiori principle, that PP No.78 of 2015 should not conflict with the Major Labour Law as a higher regulation than the Government Regulation, so that PP No.78 of 2015 must be replaced or amended in relation to determining the minimum wage and must conform to the Major LabourLaw. Keywords: Minimum Wages, Conflict of Norms, Worker

EFEKTIVITAS PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2020 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH MASA PANDEMI COVID- 19 DI PROVINSI BALI sumadana, niwayan trisna utami; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis tentang efektivitas pelaksanaan pemilukada pada masa pandemi Covid- 19 di Provinsi Bali seerta mengetahui dan menganlisis tentang faktor penghambat dan upaya dari komisi pemilihan umum (KPU) untuk mengatasi hambatan sebagaimana dimaksud. Metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang diperoleh adalah data lapangan yang diperoleh melalui metode observasi langsung dan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bawha pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum pada masa pandemi Covid-19 belum berjalan efektif, berdasarkan alasan substansi, struktur, dan kultur. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, maka KPU menghimbau kepada seluruh masyarakat bali baik di media sosial dan cetak untuk tidak takut datang ke TPS enam Kabupaten/Kota Bali Karena semua penyelenggara hingga tingkat KPPS sudah mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19 serta menggunakan alat pelindung diri dan logistik protokol kesehatan, membagi ruangan bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 37,3 derajat, serta menjamin tidak akan adanya kerumunan dan sudah bersinergi dengan satuan polisi pamong praja, TNI, Polri serta gugus tugas Covid-19. Kata Kunci: Efektivitas, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Covid-19. ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out and analyze the effectiveness of the implementation of post-conflict local elections during the Covid-19 pandemic in Bali Province as well as knowing and analyzing the inhibiting factors and efforts of the general election commission (KPU) to overcome the obstacles as intended. Empirical legal research methods. Sources of data obtained are field data obtained through direct observation methods and through interviews. The results showed that the implementation of the Regional Head Election by the General Election Commission during the Covid-19 pandemic had not been effective, based on reasons of substance, structure and culture. As an effort to overcome these obstacles, the KPU urges all Balinese people, both on social media and in print, not to be afraid to come to the TPS in six regencies / cities of Bali because all organizers up to the KPPS level have taken the Covid-19 rapid test and used personal protective equipment and logistical health protocol, dividing the room for voters who have a body temperature above 37.3 degrees, as well as ensuring that there will be no crowds and have synergized with the civil service police units, TNI, Polri and the Covid-19 task force. Keywords: Effectiveness, Regional Head General Election, Covid-19.

PELAKSANA TUGAS SEMENTARA GUBERNUR DALAM PERSETUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sorongan, Romario Jermia; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitin ini untuk mengetahui pelaksana tugas sementara gubernur memiliki wewenang yang terbatas. Artinya ia tak memiliki wewenang yang sama dengan jabatan yang diembannya untuk sementara karena ada aturan-aturan yang membatasinya. Berawal dari adanya konflik normatif, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam pendekatan pengadilan, konseptual, komparatif, dan studi kasus. Sumber hukum penelitian ini meliputi dokumen hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik bola salju. Teknik yang digunakan untuk menganalisis dokumen hukum adalah teknik penjelasan, sistematisasi, komposisi, dan penalaran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Wewenang pelaksana tugas sementara gubernur tidak sama dengan gubernur karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh pelaksana tugas sementara gubernur sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang dan mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus sesuai dengan Pasal 186 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang keuangan Negara. Kata Kunci: Kewenangan, Pelaksana Tugas Sementara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ABSTRACT The purpose of this research is to find out the temporary governor has limited authority. This means that he does not have the same authority as the position he held for a while because there are rules that limit him. Departing from the existence of a conflict of norms, this research uses normative legal research with a statutory, conceptual, comparative and case approach. The sources of legal materials in this study consist of primary and secondary legal materials collected using the snowball technique. The technique of analyzing legal materials used is the technique of description, systematization, construction and argumentation. The results of this study indicate that the authority of the governor's interim task force is not the same as the governor's because there are several things that the governor's interim task force cannot do in accordance with the rules contained in the law and the mechanism for preparing regional revenue and expenditure budgets must be in accordance with Article 186 Law No. 32 of 2004 concerning State Finance. Keywords: Authority, Temporary Executor, Preparation of Regional Revenue and Expenditure Budget

ANALISIS HUKUM TERHADAP KENDALA APLIKASI LAYANAN KEUANGAN ELEKTRONIK PADA PRODUK DOMPET DIGITAL PAYMENT GATEWAY Manuaba, Ida Ayu Inten; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang sering terjadi pada penggunaan produk dompet digital ini serta untuk mengetahui bentuk penyelesaiinya berdasarkan ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditulis dengan metode pendekatan fakta dilapangan yaitu metode empiris, hasil studi berdasarkan fakta dan kenyataan dari kasus yang terjadi di masyarakat. Penggunaan dompet digital diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pengunaan layanan keuangan elektronik dalam bentuk dompet digital ini tak jarang mengalami beberapa permasalahan yaitu seringkali terjadi delay pembayaran atau bisa disebut juga keterlambatan masuknya sejumlah uang, dimana prosessnya transaksi bayar secara non-tunai tersebut nominal uang yang dibayarkan bisa sampai pada penyedia jasa dalam kurun lebih dari sehari. Kendala lainnya terjadi akibat adanya gangguan pada kualitas internet yang mengakibatkan lambatnya kinerja aplikasi dalam pembayaran. Bagi konsumen pengguna dompet elektronik yang menalami kendala-kendala ini menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada pihak penyelenggara, melakukan mediasi atau dapat juga mengajukan gugatan sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna dompet digital ini. Kata kunci: Dompet Digital, Aplikasi, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Writing this journal aims to find out the obstacles that often occur in the use of this digital wallet product and to find out the form of resolution based on the provisions of the applicable laws and regulations. It is written with the factual approach method in the field, namely the empirical method, the results of studies are based on facts and the reality of cases that occur in the community. Other obstacles occur due to interference with internet quality which results in slow application performance in payments. According to Article 38 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, consumers who use electronic wallets who experience these problems may file a complaint with the organizer, conduct mediation or can also file a lawsuit in accordance with the applicable legal procedures and provisions as a form of legal protection for consumers who use this digital wallet. The use of digital wallets is regulated in Article 1 number 6 of Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing. The use of electronic financial services in the form of digital wallets often experiences several problems, namely payment delays often occur or can also be called delays in the entry of a certain amount of money, where the process of paying non-cash transactions is the nominal amount of money paid can arrive at the service provider within a period of more than a day. Keywords: Digital Wallet, Application, Consumer Protection

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH DALAM MASA PERCOBAAN KERJA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN Indah Marlina Sitha Dewi, Ni Made; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian perlindungan hukum pekerja/buruh yang dalam masa percobaan kerja oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jurnal ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasi penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua jenis perjanjian kerja antara lain: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedudukan dan perlindungan terhadap pemberian upah dan perlindungan hak kepada pekerja/buruh telah dijelaskan dalam UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan.Penerapan pelaksanaan masa percobaan kerja telah diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Masa percobaan kerja yang diterapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dikatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 58 ayat 2 UU Ketenagakerjaan sedangkan masa percobaan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat diterapkan dengan pemberian upah sesuai dengan upah minimum yang berlaku sebagimana Pasal 60 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pekerja/Buruh, Perlindungan Hukum, Masa Percobaan Kerja. ABSTRACT The aim of this study is to examine the certainty of legal protection for workers or laborers who are on probation under the Manpower Act. This journal is classified as a type of normative research that uses a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). This research hasi shows that there are two types of employment agreements, among others: Certain Time Work Agreement (PKWT) and Non-Certain Time Work Agreement (PKWTT). The position and protection of the provision of wages and the protection of rights to workers / workers has been explained in the Copyright Law and the Employment Law.The application of the implementation of the work trial period has been regulated in Article 58 and Article 60 of the Employment Law. The work trial period applied in the Certain Time Work Agreement (PKWT) is said to be null and void as Article 58 paragraph 2 of the Employment Law while the work trial period in the Non-Certain Time Work Agreement can be applied with the provision of wages in accordance with the minimum wage applicable as Article 60 paragraph 2 of the Labor in Law. Keywords: Workers, Legal Protection, Probation

KEABSAHAN AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK Sembiring, Rezeky Febrani; Karma Resen, Made Gde Subha
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penulisan hukum dengan judul keabsahan akta notaris berbasis cyber notary ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum pada pembuatan akta otentik bagi notaris yang menggunakan konsep cyber notary. Proses pengkajian penulisan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Adanya wabah virus COVID-19 di Indonesia telah mengurangi mobilitas masyarakat dan beralih menjadi daring. namun, terdapat pembatasan bagi notaris untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya secara daring. notaris diberikan kewenangan lain yang diatur pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Salah satu dari kewenangan lain yang dimaksud memiliki konsep pembuatan akta secara elektronik ialah mensertifikasi transaksi, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Adanya, konsep cyber notary tersebut ternyata memiliki konflik norma dengan Pasal 16 ayat (9) mengenai unsur kata dihadapan yang menjadi syarat formil sahnya suatu akta otentik sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (9) tentang jabatan Notaris. Untuk mengatasi konflik norma yang terjadi maka perlu digunakan kedua pasal tersebut sepanjang telah memenuhi ketentuan pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta terpenuhinya keotentikan akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Sehingga dalam melakukan tugas dan fungsinya dengan konsep cyber notary dapat dikatakan sah sebagai akta otentik karena undang-undang telah memberikan kewenangan tersebut kepada notaris. Kata Kunci: Cyber Notary, Keabsahan, Akta Otentik ABSTRACT Legal writing with the title of notary deed validity based on cyber notary aims to examine legal certainty in making authentic deeds for notaries who use the concept of the cyber notary. In the process of reviewing the author uses a statutory approach so that the method used is a normative legal research method. The outbreak of the COVID-19 virus in Indonesia has reduced people's mobility and switched to being online. however, there are restrictions for notaries to carry out all their duties and functions online. Notaries are given other powers as regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. One of the other authorities concerned with having the concept of making electronic deeds is to certify transactions, make waqf pledge deeds, and aircraft mortgages. In fact, the concept of cyber notary turns out to have a conflict of norms with Article 16 paragraph (9) regarding the element of preface which is a formal requirement for the validity of an authentic deed as stated in Article 16 paragraph (9) concerning the position of a Notary. To overcome the conflict of norms that occurs, it is necessary to use the two articles as long as they have complied with the provisions of Article 16 paragraph (7) of Law Number 2 of 2014 and the fulfillment of the authenticity of the deed regulated in Article 1868 of the Civil Code. So that in carrying out its duties and functions with the concept of a cyber notary, it can be said to be valid as an authentic deed because the law has given that authority to a notary. Keywords: Cyber Notary, Validity, Authentic Deed

Harmonization of Abortion Settings in Indonesia Bayu Anggara; Made Gde Subha Karma Resen
Musamus Law Review Vol 2 No 1 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v2i1.2260

This study is entitled Harmonization of Abortion Law in Indonesia. Abortion today is not something that is taboo to discuss and talk about, because abortion has occurred everywhere. Abortion is a health issue that is gaining attention nowadays in Indonesia. The regulation of abortion in Indonesia is regulated by 2 (two) Laws namely the Criminal Code and the Health Law, which is where there is a conflict of norms that the Criminal Code prohibits loopholes for abortion by anyone and under any conditions. While the Health Act provides space for abortions for women with pregnancies that endanger their lives and women with pregnancies due to rape. The problem of this writing is related to the harmonization of abortion arrangements in Indonesia and abortion arrangements in the future. This research was conducted by normative legal methods. Harmonization of abortion arrangements in Indonesia is resolved with legal theory, namely the Lex Specialis Derogat Legi Generalis legal theory, meaning that if there is an abortion case in Indonesia then the source of reference or legal basis is the Health Act because it is more specific than the Criminal Code. Abortion arrangements in Indonesia in the future in the form of a Penal Code also touches on the aspect of abortion which is regulated in Article 589 to Article 592 and remains on the concept to prohibit abortion by anyone and under any conditions.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER SERTA DASAR ALASAN PENIADAAN PIDANA MALPRAKTEK MEDIS Gst Agung Chandra Kumala Dewi; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Makalah ini berjudul “Pertanggungjawabam Pidana Terhadap Dokter Serta Dasar Alasan Peniadaan Pidana Malpraktek Medis”. Sorotan masyarakat yang cukup tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh dokter, khususnya dengan terjadinya berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu adanya dugaan malpraktek medis sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam penanganan kesehatan. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui bahwa dokter dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana terhadap pasien karena tindakan malpraktek medis serta dasar apa yang digunakan dalam peniadaan pidana yang diatur dalam KUHP. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang – undangan dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Pertanggungjawaban pidana dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Pasal 359 dan 360 KUHP. Ketentuan penghapusan pidana KUHP diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, yakni dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dokter yang berakibat cacat ataupun kematian, perlu adanya peraturan baru didalam KUHP dan Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban dan dasar alasan peniadaan pidana malpraktek medis. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dokter, Peniadaan Pidana, Malpraktek Medis

Co-Authors A. A. Ngr. Eka Bhuana Putra A.A Bagus Raga Prayudha A.A. Istri Agung Kemala Dewi Anak Agung Gde Adi Suryaningrat Awik Utari Putri Bayu Anggara Bella Kharisma Canina Asmara Putri Charles Lungkang Cintya Meri Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Dewa Gede Tedy Sukadana Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama Dewi , Ni Putu Kompiang Ratna Ganitri, Pande Made Dea Sri Gede Agus Angga Saputra Gst Agung Chandra Kumala Dewi Hendro Purnomo I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi I Dewa Gede Aryantha Wira Pratama I Dewa Gede Indra Eka Putra I Gede Adnyana I GEDE ADNYANA I Gede Ngurah Hendra Sanjaya I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari I Gusti Agung Dhenita Sari I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami I Gusti Ayu Istri Raka I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Angga Pratama Putra I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra I Kadek Gittan Oktha Prayoga I Komang Iwan Saputra I Made Arya Dwisana I Made Bayu Gautama Suadi Putra I Made Sanditya Edi Kurniawan I MADE SUBAWA I Nyoman Anom Nesa Parwasaba I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Puterayasa Utama I Nyoman Suyatna I Wayan Suantana Ida Ayu Handewi Martika Putri Ida Bagus Bayu Ardana Ida Bagus Dwi Ganda Sabo Ida Bagus Gede Eka Permana Putra Ida Gede Krisna Permadi Budha Imelda Paskah Anita Indah Marlina Sitha Dewi, Ni Made Jessy Octavio Arfandy Julintika, Sang Ayu Kadek Neni Kadek Poolina Prameswari Kadek Sarna Kadek Tegar Wacika Komang Arya Suzen Agustina Komang Donik Junada Kristina Sanca Ngunas L.P. Suci Arini Made Angga Adi Suryawan Made Jatiningrum Made Sinthia Sukmayanti Manika, Agus Surya Manuaba, Ida Ayu Inten Marwanto Marwanto, Marwanto Ni Made Ayu Sintya Dewi Ni Made Intan Pranita Dewanthara Ni Made Mutia Risna Dianthi Ni Made Pande Diah Maharani Ni Putu Sarasita Kismadewi Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra Ni Wayan Sakura Dinanti Dewi Prameswari, Anak Agung Indira Paloma Putra, I Gde Yogi Aditya Putri Bangbang Teja Purwani Putri, Putu Ristha Kharisma Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti Putu Dyatmikawati Putu Gede Krisna Mahayana Putu Reza Aditya Tirandika Putu Sartika Sukmadewi Putu Wahyu Widiartana Rosianna Evanesa Sihombing RR. Ella Evrita Hestiandari Sembiring, Rezeky Febrani Sorongan, Romario Jermia Sugiani, Ni Komang Mega sumadana, niwayan trisna utami Sumadi, I Putu Sudarma Susilawati, Ida Ayu Shinta Tirandika, Putu Reza Aditya Yolanda Kalyana Mitta Yudho Taruno Muryanto

Title

Found 90 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 90 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 90 Documents
Search