<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui substansi RKUHP mengenai alat pencegah kehamilan dan alat penggugur kehamilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan penjelasan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menelaah bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, teoritis, dogmatis, serta biasa disebut dengan penelitian doctrinal. Terdapat norma dalam RUU KUHP yang kontroversial di publik seperti pada penerapan norma alat pencegah kehamilan dan penggugur kandungan yang terdapat dalam pasal 414 RKUHP yang menjadi pertentangan kontradiktif khususnya mengenai adanya kata “anak” dan “yang berwenang” dianggap tidak ada penafsiran yang jelas mengenai batasan umur, dan siapa yang dianggap berwenang dalam penyuluhan alat kontrasepsi ini. Selain itu Pasal 414 RKUHP dianggap menuai konflik norma karena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan Program-program Pemerintah seperti Program Keluarga Berencana (KB) serta upaya penularan terjangkitnya penyakit HIV dan AIDS. Hasil penelitian menemukan adanya konflik norma, konflik hearaki serta multitafsir dalam penjelasan pada substantifnnya. Kata kunci: Kontraversial, Kontrasepsi, RUU KUHP. ABSTRACT The purpose of this study was to analyze and determine the substance of the RKUHP regarding contraceptives and abortion devices. The method used is the normative juridical research method, which uses literature with an emphasis on secondary data and this research also places the law as a system of norms that contains the rules of court decisions, perpu, agreements and doctrinaires using an interview approach. There are norms in the Draft Criminal Code that are controversial in the public, such as the application of the norms for contraceptives and abortions contained in Article 414 of the Criminal Code which is contradictory, especially regarding the existence of the words "child" and "authorized" which is considered to have no clear interpretation of the limits. age, and who is considered competent in counseling this contraceptive. In addition, Article 414 of the RKUHP is considered to be a conflict of norms because it contradicts Article 28 of the 1945 Constitution and Government programs such as the Family Planning Program (KB) as well as efforts to transmit HIV and AIDS. The results of the study found that there was a conflict of norms, conflict of hearaki and multiple interpretations in the explanation of the substantive. Keywords: Controversial, Contraception, Criminal Code.]]>
