Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika Jurnal Kreativitas PKM Administrative and Environmental Law Review Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Rahmat Saputra
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Arts Humanities Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PRAKTEK KORUPTIF DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Rahmat Saputra
Cakrawala - Jurnal Humaniora Vol 18, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.728 KB) | DOI: 10.31294/jc.v18i2.4146

Abstract

The purpose of writing is to know the corrupt practices in the procurement of goods and services in terms of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes and prevention efforts. This type of research uses normative juridical approach. That corrupt practices in the procurement of goods and services is an action that we have often heard, so that it is not new anymore. Corruptive practices can exist because the interests of a group of parties who do not carry out the guidelines for the procurement of goods and services are not in accordance with procedures, in this case there is a need for prevention so that corrupt practices in procurement and services. The form of prevention is by improving in terms of regulation, in terms of implementing government procurement of goods and services in Indonesia, it is also improved by two ways; HR capacity building and the implementation of e-procurement and criminal law aspects in the relationship between the provider of goods and services procurement and users can be seen from the procurement preparation stage until the completion of the procurement of goods and services.
Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi) RAHMAT SAPUTRA
Cakrawala - Jurnal Humaniora Vol 21, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/jc.v21i1.9638

Abstract

One of the government's breakthroughs in facing the era of the industrial revolution 4.0 towards the implementation of electronic-based regional autonomy is Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems. Technological developments will create (to create), access (to access), manage (to process), and utilize (to utilize) information precisely and accurately. Information is a very valuable commodity in the era of globalization to be mastered in order to increase the competitiveness of an organization in a sustainable manner. This phenomenon is important to study, because this system is expected to be a solution related to the implementation of effective, efficient, transparent and accountable local governments for efforts to prevent corruption by utilizing the application of this technology. This type of legal research used by researchers is empirical sociological legal research. Empirical sociological legal research that includes research on legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness. Data collection was carried out by interview, observation and literature study. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of electronic-based regional autonomy on efforts to prevent corruption (a case study of the Bekasi City and Regency Government). The conclusion is that the effectiveness of the implementation of electronic-based autonomy is not optimal, there are still problems that there is no national integrated SPBE governance, SPBE has not been applied to the implementation of government administration and public services as a whole and optimally, the reach of ICT infrastructure to all regions and to all levels of society not optimal, the limited number of ASN employees who have ICT technical competence. based on the substance of the regulations, it is necessary to regulate the authority of the central government and local governments in managing e-government. Meanwhile, the culture of sharing data and information between government agencies is still low; Information and communication technology (ICT) infrastructure has not reached all agencies, and information security management is weak in almost all government agencies. Based on the application of an electronic-based government system towards the prevention of corruption, one of which is to combat corruption is preventive efforts in addition to repressive measures
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MILIK ASING YANG BELUM DIDAFTARKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013) RAHMAT SAPUTRA
Cakrawala - Jurnal Humaniora Vol 19, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.395 KB) | DOI: 10.31294/jc.v19i1.4978

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada pencipta. Tujuan melakukan penelitian dalam penulisan ini terkait dengan permasalahan tersebut dalam judul penulisan diatas, adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ciptaan milik warga negara asing yang belum didaftarkan di Indonesia, dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan setidaknya dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam permasalahan pelanggaran hak cipta yang seiring terus terjadi. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa adanya suatu pelanggaran hak cipta yang terjadi atas ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya terkait permasalahan yang penulis angkat dalam studi kasus. Sehingga penulis menarik kesimpulan, permasalahan pelanggaran hak cipta yang diangkat dalam penulisan ini merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan kesengajaan dari pihak pelanggar untuk menggunakan dan mendaftarkan ciptaan tersebut di wilayah Indonesia dengan tanpa hak dan izin dari pencipta yang sebenarnya, dan dalam putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pun menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan pencipta kehilangan hak ciptanya atas ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya di wilayah Indonesia. Bahwasannya suatu ciptaan milik warga negara asing seharusnya merupakan ciptaan yang juga dilindungi di wilayah Indonesia baik ciptaan tersebut sudah atau belum dilakukan pengumuman, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan milik negara asing akan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia jika negaranya dan negara Republik Indonesia memiliki perjanjian bilateral dan/atau merupakan peserta perjanjian multilateral mengenai hal yang sama yaitu perlindungan di bidang hak cipta, dan perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan telah dilindungi setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Mengenai permasalahan tersebut, penulis berharap pemerintah harus lebih lagi memfokuskan perlindungan di bidang hak cipta baik perlindungan secara preventif maupun represif, mengingat pelanggaran hak cipta sudah merupakan menjadi hal yang lumrah  di kalangan masyarakat Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN MK NOMOR 19/PUU-IX/2011 YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT RAHMAT SAPUTRA
Cakrawala - Jurnal Humaniora Vol 18, No 1 (2018): Periode Maret 2018
Publisher : Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.76 KB) | DOI: 10.31294/jc.v18i1.3627

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tinjauan yuridis terhadap putusan MA Nomor 295/Pdt.sus-PHI/2015 yang tidak mempertimbangkan putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 yang bersifat mengikat dan final (2) apa akibat putusan MA yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 bersifat final dan binding dan mengikat setiap orang (erga omnes) karena judicial review merupakan pengujian yang bersifar abstrak dan mengikat umum dan bertujuan untuk tegakknya Konstitusi, Karenanya mengikat setiap orang termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu berpengaruh bagi setiap pengadilan untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi demi tegakknya prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan tidak mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir, penjaga dan pengawal konstitusi terlepas bagaimana komentar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merepresentasikan hakikat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Ketika putusan hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sama saja putusan hakim Mahkamah Agung  itu tidak mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat dikatakan putusan hakim itu inkonstitusional. Dengan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mengakibatkan kekacauan hukum dalam negara hukum yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia.
DAMPAK SOSIAL AKIBAT PERKAWINAN ANAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fransiska Novita Eleanora; Anggreany Haryani Putri; Rahmat Saputra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.827 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i09.p01

Abstract

Penulisan ini bertujuan mengetahui dampak yang sosial terhadap kesejahteraan dari masyarakat akibat terjadinya perkawinan anak, dampak sosial yang terjadi dapat memberikan perubahan atau berdampak sosial dalam masyarakat dimana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan hidup serta adanya tanggung jawab juga keahlian atau skill akibat dari terjadinya pernikahan dini belum ada kesiapan dari anak secara fisik, juga mental dan psikologisnya. Metode dari penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada peraturan dari perundang-undangan yang ada, dan dikonsepkan pada nilai dan juga norma yang ada dan dimana hasilnya dengan adanya pernikahan dini akan memberikan perubahan dalam masyarakat baik dari segi ekonomi, juga pendidikan, serta lapangan pekerjaan dan juga dalam aspek kesehatan dalam memberikan akan kesejahteraan terhadap masyarakat. This writing aims to determine the social impact on the welfare of the community due to child marriage, the social impact that occurs can provide changes or social impacts in society, which is related to meeting the needs of life and the existence of responsibility as well as expertise or skills as a result of early marriage there is no readiness of the child physically, mentally and psychologically. The method of this research is normative juridical research, which is based on the regulations of existing legislation, and is conceptualized on existing values ??and norms and where the results of early marriage will provide changes in society both from an economic and educational perspective, as well as employment and also in the health aspect in providing welfare to the community
Investment License and Environmental Sustainability In Perspective of Law Number 11 the Year 2020 Concerning Job Creation Rahmat Saputra; Rama Dhianty
Administrative and Environmental Law Review Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v3i1.2472

Abstract

Many factors influence and even hinder investment activities in Indonesia, including reforming policies and their implementation, bureaucratic problems and obstacles, uncertainty in the interpretation and implementation of regional autonomy, human resources, and labor policy issues, and the high level of corruption. The government made a breakthrough in the regulation of investment licensing through law no. 11 of 2020 concerning job creation with the omnibuslaw method. In addition to investment issues, changes to regulations in the environmental sector that revise, delete and revoke several articles contained in the provisions of Law no. 32 of 2009 concerning PPLH. The purpose of this article is to find out the investment licensing arrangements in the enactment of law no. 11 of 2020 concerning job creation and knowing environmental sustainability after the enactment of law no. 11 of 2020 concerning work creation. This research method is a type of normative legal research with a legal approach, historical approach, and conceptual approach. Research results with the enactment of law no. 11 of 2020 concerning job creation, more or less regulatory arrangements will affect investment in a country. Investment regulations that do not overlap and do not conflict with each other are the expectations of investors. For this reason, it is necessary to arrange regulations that have the spirit to encourage and support investment growth and the sustainability assessment criteria in law no. 11 of 2020 concerning job creation and its derivatives are still following environmental prevention instruments which include the process of planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement, it's just that community involvement in the Amdal document is indeed reduced as in the provisions of the work creation law which amends Article 26 UU no. 32 of 2009 regarding the preparation of the amdal document, it is carried out by not involving the community who are directly affected by the planned business and/or activity.
Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak melalui Sekolah Ramah Anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi Apriyanti Widiansyah; Rahmat Saputra; Fifit Fitriansyah
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 5, No 10 (2022): Volume 5 No 10 Oktober 2022
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v5i10.7241

Abstract

ABSTRAK Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah ramah anak sebagai tempat belajar siswa di mana sekolah dapat memberikan rasa aman dan nyaman, menyenangkan dan sehat, tentu akan membuat anak kerasan di sekolah belajar dengan tenang. Mengingat beberapa waktu belakangan ini, banyak kasus kekerasan baik verbal maupun fisik terjadi pada anak di lingkungan sekolah, hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran serius yang perlu segera diselesaikan dengan baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah guna memberikan edukasi kepada guru dan masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan sekolah ramah anak melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi pemenuhan hak-hak anak melalui sekolah ramah anak. Metode dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan   simulasi kepada guru dan orang tua di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. Hasil dari kegiatan  pengabdian masyarakat ini adalah dapat memberikan gambaran konseptual terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; memberikan gambaran teknis memahami permasalahan Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; serta sebagai upaya solusi permasalahan para guru dalam mengatasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. Kata Kunci: Sosialisasi, Advokasi, Sekolah Ramah Anak.  ABSTRACT In an effort to create a child-friendly school environment as a place for student learning where schools can provide a sense of security and comfort, fun and health, it will certainly make children feel at home in school to study quietly. Given that recently, many cases of verbal and physical violence have occurred in the school environment, this is of course a serious matter that needs to be resolved immediately. The purpose of this activity is to provide education to teachers and the community regarding how to implement child-friendly schools through socialization and fulfillment of children's rights through child-friendly schools. The method is carried out by providing counseling and simulations to teachers and parents at SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. The results of this community service activity are able to provide a conceptual picture related to the Fulfillment of Children's Rights through Child Friendly Schools at SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi; Technical description of understanding the problem of Fulfilling Children's Rights Through Child Friendly Schools at SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi, as well as an effort to solve the problems of teachers in overcoming the Fulfillment of Children's Rights through Child Friendly Schools at SDN SETIAJAYA 02 Cabang Bungin Bekasi. Keywords: Socialization, Advocacy, Child Friendly Schools.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMAHAMAN POLITIK TERHADAP PERSIAPAN PEMILU 2024 Aisyah Nurul Aeni; Cindi Eva Sundari; Rahmat Saputra
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2472

Abstract

Indonesia termasuk negara yang sering terombang - ambing perubahan politik besar - besaran yang berulang. Demokrasi di negeri tercinta ini juga mengalami naik - turun yang cukup signifikan. Tak beda dengan kecenderungan umum di banyak negara, perubahan politik serta naik - turunnya kualitas demokrasi di negara ini juga berimplikasi pada (dan karenanya dapat diamati manifestasinya di) dalam penyelenggaraan pemilu, keluhan-keluhan utama tentang kualitas demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru antara lain dialamatkan pada penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan penuh kecurangan. Sebaliknya, kebanggaan akan era reformasi pun senantiasa dinisbatkan pada kemampuan bangsa kita untuk menyelenggarakan pemilu multi-partai yang bebas, jujur dan adil semenjak tahun 1999.
Co-Authors Aisyah Nurul Aeni Anggreany Haryani Putri APRIYANTI WIDIANSYAH Cindi Eva Sundari Fifit Fitriansyah Fransiska Novita Eleanora Rama Dhianty