Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Any Suryani Hamzah; Lalu Husni; RR Cahyowati
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.964 KB)

Abstract

Isu perdagangan orang (human trafficking) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (human trafficking), khususnya aspek pencegahan perdagangan orang, seiring dengan dibukanya tambang tambang besar dibeberapa wilayah NTB serta pekembangnya sector pariwisata NTB menjadi daerah wilayah sending area, transit dan penerima. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa.sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Malaka merupakan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariowisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang bahaya perdagangan orang, migrasi aman dan penempatan pekerja migran Indonesia.mengngat des amalaka merupakan pintu wisata tiga gili yaitu gili air,gili meno dan Gili Trawangan.dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat desa Malakayg untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia .
Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Rizal Patoni; Gatot DH Wibowo; RR Cahyowati
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengubah putusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dan Bagaimanakah konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dalam penyelesaian sengketa PEMILUKADA Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama, karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki karakteristik bersifat final dan mengikat (final and binding), maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh. sedangkan Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2). 2) Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dalam penyelesaian sengketa PEMILUKADA tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarakan Putusan MK Nomor: 85/PUU-XX/2022, MK telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi Membedakan PEMILU Nasioanal dengan PEMILUKADA, secara sistematis jelas hal ini berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan MK yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Bahwa MK telah memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah bersifat permanent.