Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.879

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Notariil Jurnal Kompilasi Hukum Private Law Unizar Law Review

Any Suryani Hamzah

Universitas Mataram

Author-ID : 913679

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

The Prevention on Child Sexual Tourism in Lombok (The Province of West Nusa Tenggara), by Virtue of the Act Number 35 Year 2014 Concerning the Child Protection Any Suryani Hamzah; Mohammad Irfan
Unram Law Review Vol 4 No 1 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i1.105

There are two types of child criminals in the tourism sector, there are preferential crime and situational sexual child crime. The preferential is a crime on children sexual oriented, the perpetrator put the children as a target to satisfy their sexual demand, and they have always been looking for children in order to fulfill their sexual desire. In this sense, they take an advantage from tourism facilities to find the children particularly the child on a tourism destination. The criminal threat to the child sexual crime is regulated under criminal codes, and The act number 35 year 2014 Concerning The Child Protection. Lombok island as a tourism object face this threat. Therefore the aim of this research is to determine the prevention act conducted by the stae and communinities on the tourism section by virtue of the Act Number 35 Year 2014. The research method in this paper using empiric juridical study by conducting primary data which collected directly from the resources who are the respondent and interviewees. Further, it is completed by secondary data which collected through the library conduct. The conclussion of this study; the are numerous prevention acts conducted by the state and communities to fight against child sexual exploitation, namely; forming the group to fight against human trafficking in every village of Lombok Island, and implementating a task force in the province of West Nusa Tenggara.

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM “OUTSOURCING” SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-IX/2011 DI NUSA TENGGARA BARAT L. Husni; Any Suryani Hamzah
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penggunaan sistem “outsourcing” dalam hubungan kerja saat ini sudah menjadi tren bagi dunia usaha karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem “outsourcing” dalam hubungan kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 di NTB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan di perusahaan di NTB. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem outsourcing setelah Putusan MK No. 27/PPU-IX/2011 pada perusahaan swasta di NTB belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Syiis Nurhadi; Rodliyah Rodliyah; Any Suryani Hamzah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hasil tindak pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini karena banyaknya peluang para pelaku pencucian uang dalam melakukan aksi pencucian uang di berbagai bidang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diketahui bahwa terdapat beberapa bidang yang menghasilkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yaitu di bidang Desain Industri, di bidang Paten, di bidang Merek dan Indikasi Geografis, di bidang Hak Cipta, di bidang Wakaf, di bidang ITE, di bidang Ketenagakerjaan, di bidang Kesehatan, di bidang Keuangan, di bidang Pertambangan, di bidang Sistem Resi Gudang, di bidang Penerbangan, dan Penggunaan Identitas Palsu.

Kajian Yuridis-Empirik Konsolidasi Tanah Perumahan Dan Pemukiman Sebagai Salah Satu Upaya Mitigasi Bencana Di Wilayah Kota Mataram M. Arba; Any Suryani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.1021

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis-empirik model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman sebagai salah satu upaya mitigasi bencana; Untuk mengkaji dan menganalisis efektif atau tidak pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman; dan untuk mengkaji dan menganalisis dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukinan terhadap upaya mitigasi bencana. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik, maka metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif-empirik, yaitu pendekatan statuta (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiolegal (sociolegal approach). Analisis bahan hukum dan data dilakukan dengan penafsiran hukum dan analisis kualitatif, kemudian disimpulkan secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Model pengaturan pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah model Zonasi, yaitu: Zona Mataram (Mataram-Selaparang) untuk perumahan dan pemukiman, perkantoran, sekolah-sekolah dan perdagangan, serta wisata religi; Zona Cakranegara (Cakranegara-Sandubaya) untuk perumaham dan pemukiman, perekonomian dan bisnis serta wisata religi; dan Zona Ampenan (Ampenan-Sekarbela) untuk pemukiman, wisata alam, dan perekonomian; Konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman di wilayah Kota Mataramsudah terlaksanasesuai amanat Perda Nomor 12 Tahun 2011 dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahan 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, namun belum terlaksana dengan baik. Adapun hambatannya:penduduk padat, wilayah sempit, budaya masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih kurang; Dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah perumahan dan pemukiman terhadap upaya mitigasi bencana di wilayah Kota Mataram adalah berkurangnya bencana longsor karena banjir, berkurangnya bencana kerusakan rumah karena gelombang pasang, dan berkurangnya bencana kebakaran.

HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK husaini husaini; rodliyah rodliyah; Any Suryani Hamzah
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 22, No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v22i2.2875

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia dalam perspektif HAM dan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa peneltian ini dalam analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Satatute Approach), Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach), Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegebirian kimia dapa dikualifikasi sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi yang demikian tidak sesuai dengan konvensi-konvensi internasional tentang HAM dan Konstitusi, penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia akan menemui berbagai hambatan, di antaranya hukuman kebiri kimia ini bertentangan dengan kode etik kedokteran yang ditunjuk sebagai eksekutor, dan hukuman kebiri kimia tidak tercantum dalam jenis hukuman tambahan dalam KUHP Indonesia.

Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Muhammad Arba; Any Suryani; Sahnan Sahnan; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Andriyani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.25

Manusia dalam kehidupannya selalu mengantungkan diri dengan tanah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dari aspek religius. Oleh karenanya setiap manusia dan badan hukum ingin memiliki dan menguasai tanah. Hukum Adat Sasak asli menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak mewarisi harta benda si pewaris yang berupa tanah dan rumah karena anak perempuan adalah anak yang akan dibawah keluar oleh suaminya. UUPA menentukan tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Hukum Islam sudah menentukan dalam Al-Qur’an Surat Annisa 11 bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Hukum Adat Sasak menganut sistim kekerabatan Patrilineal sehingga anak laki-laki saja yang berhak mewarisi tanah. Akan tetapi perkembangan sekarang sudah menerapkan sistim kekerabatan Parental, yaitu anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak waris atas tanah.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Rodliyah Rodliyah; Any Suryani; Lalu Husni
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.43

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tidak hanya terhadap jenis dan metode kejahatan, melainkan juga subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Misalnya, kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada tiga teori, yaitu Teori Strict Liability, Vicarious Liability dan Teori Identification. Selain itu, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, korporasi adalah subjek yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

FUNGSI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT) Putu Kusumayadi Windhu; Rodliyah .; Any Suryani
Jurnal Education and Development Vol 7 No 1 (2019): Vol.7.No.1.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi dan faktor-faktor penghambat Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dikelompokan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pelaksanaan fungsi melalui sarana penal dan sarana nonpenal.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KEKUASAAN ORANGTUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Hariadi Hariadi; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positf Indonesia. Mengenai apakah yang menjadi alasan penyebab pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak dan apakah akibat hukum terhadap pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, dianalisi menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum, argumentasi hukum, analisis peraturan perundang-undangan, keputusan mentri dalam bentuk uraian-uraian yang membahas tentang pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positif Indonesia.

KAJIAN YURIDIS HAK KEPERRDATAAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR Ni Putu Juniasti; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study has purposed to analyze the development of legal protection and state legal responsibility against homeless child private rights.The research method on this study uses normative or doctrinal legal research. The normative or doctrinal legal research is research to give a systematical explanation to legislation, the hard to implement and the prediction the legislation on the future. Based on this research, the result of this study showed that the lack of the state legal responsibility realization against the homeless child in the government operational because the government is not implemented good governmentprinciple in their systems.Furthermore, there is no strong political will from the government to take care of the homeless child.In this research, there are obstacle factors on the legal protection to the homeless child in Indonesia such asthe legal enforcement itself, this is relatedto the ability of legal enforcement officials, supporting facilities, and infrastructure, the government plan is not yet all effective implemented, because the different economic people in Indonesia mostly they have low income.

Co-Authors Adinda Rizka Agustiarini Agustiarini Anida Firliana Dewi Baiq Auliya Wulandari Baiq Indi Cahya Aulya Bayu Prawira Putra Haryawan Dian Sri Wahyuni Hariadi Hariadi Hirsanuddin Hirsanuddin husaini husaini Idrus Abdullah Jayeng Tinon Irfani Kusuma, Rahmawati L. Husni Lalu Husni Lalu Husni Lalu Husni Linda Yulianti M. Arba Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Muh. Risnain Muhammad Arba Muttami Maturrahmah Ni Putu Juniasti Nurhadi, Syiis Nurhaliza Nurhaliza Putu Kusumayadi Windhu Putu Mitha Alfiyana R R. Cahyowati Renda Hizanatul Ulumi Rizky Yuniansari Rodliyah . Rodliyah Rodliyah rodliyah rodliyah Rodliyah Rodliyah Rr Cahyowati Sahnan Sahnan Shinta Andriyani Wiwiek Wahyuningsih Zunnuraeni Zunnuraeni

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search