Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELANGGAR HUKUM DISIPLIN (STUDI DI POLDA BALI) Putu Andhika Kusuma Yadnya; Ibrahim R.; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.387 KB)

Abstract

kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government dalampelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum, melindungi, mengayomi sertamelayani masyarakat. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangatdibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainyaprofesionalisme Polri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal iniadalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dipergunakan dalampenelitian jurnal ini adalah pendekatan fakta (fact approach) dan pendekatanperundang-undangan (statute approach) yang relevan dengan permasalahanpenelitian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin, yaitu tindakandisiplin dan hukuman disiplin seperti yang diatur pada Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. Sedangkan hambatan pada penegakan hukum dalampenjatuhan sanksi pelanggaran disiplin dapat dilihat dari faktor internal daneksternal.
MENINJAU KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASANGAN WNA DAN WNI DI INDONESIA Putu Andhika Kusuma Yadnya
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8239

Abstract

Penelitian ini fokus pada aturan pembagian harta gono gini pada saat perceraian antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia dalam konteks perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundangundangan yang mengatur pembagian harta gono gini dalam perkawinan campuran antara WNA dan WNI di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta gono gini pada saat perceraian antara WNA dan WNI di Indonesia diatur oleh Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 37-39 Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mencapai pembagian yang adil dan wajar antara pasangan yang bercerai. Proses pembagian harta mempertimbangkan kontribusi masing-masing pasangan dalam perkawinan serta memenuhi kebutuhan mereka setelah perceraian.
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN MINYAK DI PELABUHAN BENOA Putu Andhika Kusuma Yadnya
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 2: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i2.8044

Abstract

Pencemaran terhadap lingkungan laut selalu mendapat perhatian dunia internasional dan nasional, Salah satu kasus pencemaran yaitu kebakaran yang menghanguskan 40 kapal di Pelabuhan Benoa, Bali pada Senin (9/7/2018), berdampak ke lingkungan hidup. Setelah api berhasil dipadamkan tampak tumpahan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga. Secara kualitatif, ada genangan minyak di permukaan air laut dan berbau. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan laut diatur dalam ketentuan Pasal 235 UNCLOS 1982. Tujuan penelitian adalah memahami bagaimana penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pencemaran minyak di pelabuhan benoa. Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normative dengan menggunakan deskripsi, evaluasi, perbandingan dan argumentasi hukum. Menyelesaikan sebuah kasus yang mana meliputi tanah maka akan menyinggung lingkungan hidup sebab tdiak bisa di hindarkan bahwa lingkungan masih berhubungan dengan tanah, air, udara yang meliputi segala hal yang ada dan menjadi satu hubungan. Terjadinya pencemaran minyak di pelabuhan benoa ini harus dilihat bahwa dalam pencemaran ini tidak dapat ditemukan adanya single factor atau faktor tunggal yang dapat dikenakan kepada pemilik kapal maupun operator kapal yang bersangkutan. Berdasarkan kronologi yang ada dapat diketahui kebakaran yang menghanguskan 40 kapal di Pelabuhan Benoa kapal mengakibatkan adanya tampak tumpahan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga setelah terjadinya kebakaran