Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLIKASI YURIDIS DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL Anak Agung Gede Manik Surya Wira Djelantik; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.682 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri ataslautan. Implikasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah terjadi adanya pengurangan Kewenangan pengelolaanoleh Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sumber daya laut. Tujuan dari penulisanini untuk mengetahui apakah ada terjadi ketidakselarasan terhadap Undang-Undangterkait. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif.Hambatan-hambatan kewenangan pengelolaan wilayah laut terkait di sahkannyaUndang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah terjadinyakonflik norma antara pembagian urusan pemerintahan konkuren tentang kelautanyang diberikan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahdengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah PesisirDan Pulau-Pulau Kecil.