I Made Fajar Pradnyana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DAMPAK URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SEJAK MULAI DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 I Made Fajar Pradnyana; Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.902 KB)

Abstract

Hadirnya UU Pemda baru yang sekaligus mencabut UU Pemda Lama memberikan beberapa perbedaan berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Makalah ini membahas mengenai bidang apasajakah yang berpotensi menimbulkan polemik setelah diberlakukannya UU Pemda baru. Penelitian ini dilakukan secara normatif melalui pendeketan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Terdapat beberapa bidang yang kewenangannya berubah setelah diberlakukannya UU Pemda baru seperti : pendidikan, kehutanan, pertanian, pertanahan dan tata ruang. Beberapa perubahan antara UU Pemda Baru dengan UU Pemda lama yang berpotensi menimbulkan polemik antara pemda provinsi dengan pemda kabupaten/kota karena dalam UU Pemda Baru otonomi lebih dititik beratkan pada Pemerintah Daerah Provinsi serta ketidakfleksibilitas, ketidakefektifitas dan ketidalefisiensi dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing. Kata Kunci :Urusan Pemerintahan, Konkuren, Pemerintahan Daerah
EKSPLOITASI SEKSUAL TERSELUBUNG TERHADAP PEREMPUAN DI SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA Rusmana, I Putu Edi; I Gusti Agung Kiddy Zulkarnain; I Made Fajar Pradnyana; I Gede Sadia Dwi Ratmaja
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 1 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i1.6305

Abstract

This study aims to analyze the various forms of hidden sexual exploitation of women in Indonesia’s informal sector and to examine the ideal model of legal protection for victims from a criminal law perspective. This phenomenon emerges as a result of gender inequality, patriarchal structures, and economic pressures that place women in subordinate and vulnerable positions susceptible to abuse of power. Within informal labor relations, women are often exploited through seemingly legitimate service or employment arrangements that conceal coercive or manipulative practices. In Indonesia’s positive law, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence do not explicitly address covert or non-physical forms of sexual exploitation occurring in informal work environments. This study employs a normative legal research method through statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal a normative vacuum and insufficient legal protection for women in the informal sector, caused by a positivistic and gender-neutral orientation in criminal law. Therefore, a comprehensive criminal law reform is urgently required—one that is gender-sensitive, human rights-based, and oriented toward substantive justice. This research contributes conceptually to the development of a more responsive and humanistic criminal law system that recognizes structural inequality and protects women from hidden sexual exploitation in informal labor contexts.