Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdiraja Jurnal Pacta Sunt Servanda
I Gede Sadia Dwi Ratmaja
Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Sadia Dwi Ratmaja, I Gede
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap anak korban dan pelaku tindak pidana kekerasan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia anak sebagai korban tindak pidana kekerasan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Korban harus mendapat perlindungan dalam setiap proses peradilan dengan memperhatikan kepentingan anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan, wajib didampingi, diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat, berhak atas upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dan pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, serta pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perlindungan juga diberikan melalui proses diversi dan proses peradilan yang dilewati oleh anak sebagai pelaku tindak kekerasan.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Mertha, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43877

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan ndang-undang dan konsep. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti untuk penanganan perkara pidana umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat elektronik menjadi alat dan perluasan pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan terhadap proses pemeriksaan, penolakan untuk membuat putusan, dan juga seoarang hakim dengan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah beserta keyakinannya dapat memberikan putusan dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Surat Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Kontitusi juga menyatakan dokumen yang bersifat elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan perkara pidana.
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT ( UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA ) I Gede Sadia Dwi Ratmaja; I Ketut Keneng; I Ketut Sudjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesiais a country oflaws thatgovernedtheconstitutionin 1945. In Indonesiathereare manyviolations committedby governments and society. One of the offensesthatneedtoget their attention andresolutionarecasesof humanrights violationsare heavy. In theeyes ofthe international community,Indonesiaconsidered lessattention tohumanrightsviolationsparticularlysevere.In Indonesia,rightsareregulated insomelegislation.Legislationin question, among others, Law No.39 Year1999 onHumanRights.To handlethecases ofhuman rightsviolationsThe heavymoldedLaw No.26 Year2000 onHuman RightsCourt. Lawnotprovide justiceto victimsand witnesses. So toshowthe seriousness ofthegovernmentissuedGovernment Regulation No.2 of 2002on Procedures forthe ProtectionofVictimsandWitnessesManusisaRights ViolationsInTheWeight. InadditionitalsoformedgovernmentregulationNo. 3 of 2002on Compensation, Restitution,andRehabilitationAgainstVictimsof Human Rights ViolationsThatWeight. The enactmentisexpectedrights of victimsand witnesses inhuman rights abusesTheweightcan be felt bothatthe stage ofinquiry, investigation, prosecution, during andafter atrialconducted. Ingovernment regulationsthere are someweaknessesthat needto get asettlementfrom thegovernment, bothofnorms andprocedures for grantingprotection.sowith improvementsin theregulationto provide protectionand fulfillment ofthe rights of victimsandwitnessesoptimally.
Pendampingan Pembuatan Video Promosi Paket Wisata Desa Nyambu Kabupaten Tabanan Bali agustini, komang ayu; Sulistiana, Putu Didik; Kumara, I Made Surya; Ratmaja, I Gede Sadia Dwi
Jurnal ABDIRAJA Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Abdiraja
Publisher : LPPM Universitas Wiraraja Sumenep, Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451, Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/adr.v8i2.4552

Abstract

Desa Nyambu memiliki potensi pariwisata berbasis masyarakat dengan menawarkan paket wisata berupa susur sawah dan susur budaya yang di lakukan oleh Pokdarwis Desa Nyambu. Susur sawah yang ditawarkan berupa tracking dan cycling di sepanjang jalur persawahan yang telah disiapkan. Alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman terus mengalami peningkatan seiring perkembangan pembangunan di Desa Nyambu. Hal ini berdampak pada perubahan jalur susur sawah yang disiapkan oleh Pokdarwis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan paket wisata terbaru menyesuaikan dengan kondisi jalur susur sawah serta kesiapan masyarakat. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara diskusi dan survei langsung ke lapangan. Diskusi dihadiri oleh seluruh anggota tim pengabdian dan Pokdarwis Desa Nyambu. Survei langsung lokasi wisata meliputi jalur susur sawah serta susur budaya dari masyarakat sekitar. Kegiatan pengambilan video diikuti oleh tim videografi, tim pengabdian, pokdarwis serta beberapa talent internasional. Hasil diskusi dan survei kegiatan. Hasil pengabdian berupa video promosi yang akan dipublikasikan oleh anggota Pokdarwis sehingga mampu meningkatkan antusiasme dan kunjungan wisatawan ke Desa Nyambu.
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Sadia Dwi Ratmaja, I Gede
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap anak korban dan pelaku tindak pidana kekerasan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia anak sebagai korban tindak pidana kekerasan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Korban harus mendapat perlindungan dalam setiap proses peradilan dengan memperhatikan kepentingan anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan, wajib didampingi, diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat, berhak atas upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dan pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, serta pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Perlindungan juga diberikan melalui proses diversi dan proses peradilan yang dilewati oleh anak sebagai pelaku tindak kekerasan.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Mertha, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43877

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan ndang-undang dan konsep. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti untuk penanganan perkara pidana umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat elektronik menjadi alat dan perluasan pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan terhadap proses pemeriksaan, penolakan untuk membuat putusan, dan juga seoarang hakim dengan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah beserta keyakinannya dapat memberikan putusan dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Surat Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Kontitusi juga menyatakan dokumen yang bersifat elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan perkara pidana.
KAJIAN HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI AKSES JALAN Ratmaja, I Gede Sadia Dwi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i1.5376

Abstract

Infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memaparkan kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun terdapat permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan yaitu tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak dengan berbagai alasan dari tim persiapan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku mengenai pemberian ganti rugi atas tanah milik masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan dengan pendekatan normatif. Tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat akan menimbulkan berbagai akibat diantaranya Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak, Berpotensi adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, tidak terlaksananya Pasal 6 ayat 1 huruf j dan k, Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait bentuk ganti kerugian yang seharusnya diperoleh masyarakat dan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum jika tidak dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan undang-undang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
SOSIALISASI DESTINASI DANAU BUYAN CAMP BEDUGUL DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN Mahadewi, Kadek Julia; Amalia, Rafika; Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Rama, Bagus Gede Ari; Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.51761

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterkaitan  destinasi  pariwisata  dalam  kepatuhan  akan  Undnag-Undang  Kepariwisataaan,  mmilihat posisi  dari  Danau  buyan  sebagau  destinasi  wista  dalam  hal  ini  penyelenggara  produk  pariwisata  Bali  dalam  penyelenggaran  pengabidan  masyarakt  memastikan  kegiatan  oprasional  selaras  dengan  prinsip  keberlanjutan  seseuai  amanat  pasal  4  Undang-Undang  Kepariwisataan  keberadaan  Danau  Buyan  dalam  keberadaan   sesuasi  standar  wisata. Metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  observasi  dengan  datang  kelokasi  yang  dipilih  untuk  mematangkan topik  yang  diangkat  dan  melihat  kegiatan  sekitar  dan  memberikan  sosialisasi destinasi  wisata Danau  Buyan  di  Undang-  Undang  Kepariwisataan .  Kegiatan sosialisasi  dilakukan pada  Jumat  10 Oktober  2025  di  Wantilan Danau Buliran.  Komponen  yang  dilihat  dalam  pengelolaan  Lokal  dalam  kebutahan  standar  penyelenggaran  usaha,  kedua  wisatawan  dalam  pemanfaatan  wisata  dan  Pemerintah  dan  Lembaga  Adat  dalam penguatan  kawasan  strategis  dalam  perwujudan  destinasi  wisata.  Temuan  ini  menjadikan  sosialisasi  sebagai  media  promosi  akan  pesona  Danau  Buyan  dalam  perwujudannya  pengembangan kepariwisatan  di  Bali  sehingga  pentingnya  terlaksananya  kegiatan  ini,  agar  memberikan  edukasu  ke  masyarakat, mahasiswa  dan  civitas  akademik.  Peran  serta  dalam  mewujukan  amanat  Undang-Undang  Kepariwisataan  dalam  kemajuan  Danau  Buyan  tidak  secara  Nasional  tetapi  Juga  dalam  sekup  Internasional. 
Co-Authors agustini, komang ayu I Ketut Keneng I Ketut Mertha I Ketut Sudjana I Made Surya Kumara Kadek Julia Mahadewi Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Rafika Amalia Rama, Bagus Gede Ari Sulistiana, Putu Didik