Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pengelolaan Pesisir Tianyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis Tri Hita Karana Mendukung One Map Policy Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Made Wiratini; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 6 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i6.7258

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis penyusunan kebijakan konservasi SDA dalam merespon degradasi kawasan pesisir Desa Tianyar, Bali. Untuk mengetahui mekanisme program kerja kemitraan kerjasama dalam mengatasi degradasi kawasan pesisir Tianyar, Bali melalui penguatan kelembagaan sosial Yayasan Yowana Bhakti Segara. Dukungan Pemerintah desa, desa adat dan masyarakat Tianyar. Jenis penelitian lapangan, sumber data primer, sekunder dan tersier. Informan, responden ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi, wawancara, angket/kuisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. Hasil temuan penting penelitian bahwa kebijakan satu peta pengelolaan kawasan pesisir dengan pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana  relevan dalam merespon persoalan degradasi kawasan pesisir Tianyar dengan program konservasi berkala melalui pelibatan komunitas konservasi yang terdiri dari kelompok nelayan di bawah koordinasi Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar dan Desa Adat. Sinergi pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana mendukung One Map Policy menitikberatkan pada nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan sumber daya pesisir, memastikan pemanfaatan yang bijaksana, partisipasi masyarakat yang aktif, serta menjaga kelestarian lingkungan laut dan pantai. Rancangan kebijakan one map policy dengan pendekatan nonkonservatif berbasis Tri Hita Karana memberikan dampak bagi penguatan kelembagaan melalui kerjasama kemitraan antara Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar, Desa Adat dan masyarakat untuk dibukakan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Tianyar. keterlibatan masyarakat tersebut meliputi pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, pengawasan berbasis masyarakat, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi. Rakomendasi kebijakan ini semestinya diakomodasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem dalam pemetaan kawasan zonasi konservasi kawasan pesisir di Kabupaten Karangasem Bali melalui keterlibatan purbisipasi publik.
Integrating State Sovereignty and International Obligations: A Comparison of Indonesian and Philippine International Law into Domestic Constitutional Systems Ni Ketut Sari Adnyani; Kadek Dedy Suryana; Ni Made Wiratini; Komang Putri Komang Febrinayanti Dantes; Princess Alyssa D. Tee-Anastacio
Lampung Journal of International Law Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v7i2.4909

Abstract

Indonesia and the Philippines integrate international law into their constitutional systems to uphold global commitments, protect human rights, and strengthen the rule of law. This study examines how both countries regulate state sovereignty and position international obligations within the national legal order by addressing two questions: how sovereignty is constructed in the Indonesian and Philippine constitutions and how each state views the relationship between sovereignty and international obligations; and how international law, including treaties and customary rules, is integrated into their domestic legal systems. Using a normative-comparative approach, the study analyzes similarities and differences in the acceptance, ratification, and implementation of international norms at the national level. The findings indicate that although both countries uphold state sovereignty, they differ in how international law is adopted and given binding force. These differences demonstrate how constitutional structures and political-legal orientations influence the implementation of international obligations and shape the relationship between national and international law.