Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum
Esmi Warassih Pujirahayu
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN Yohanes Nafta Irawan; Retno Saraswati; Esmi Warassih Pujirahayu
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.64 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.1.2019.71-79

Abstract

This research analyzes the Constitutional Court Decision Number 16/PUU-XVI/2018 that has been canceled Article 122 letter l and Article 245 section (1) from the Law Number 2 of 2018. Article 122 letter l is related to legal steps or other steps that can be taken by The Council Honor Court in the event that there is individuals, groups of people, or legal entities who criticize the House of Representatives or members of the House of Representatives, while Article 245 section (1) relates to the consideration given by the Council Honor Court in the event of a summons or request for investigation into members of the House of Representatives. Both articles are considered unconstitutional and contain an extension of the authority of the Council Honor Court. The appearance of the two articles was influenced by the political configuration of the authoritarian House of Representatives and the naming of the Council Honor Court which deemed inappropriate.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH Esmi Warassih Pujirahayu; Sulaiman Sulaiman; Dyah Wijaningsih; Derita Prapti Rahayu; Untoro Untoro
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3478.926 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.157-166

Abstract

Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga disebabkan aktivitas nelayan yang ditentukan oleh waktu dalam melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya melindunginelayan perempuan. Kerangka hukum perlindungan nelayan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan berbagai fasilitas telah menyebabkan nelayan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segeramelaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan.
Co-Authors Derita Prapti Rahayu Dyah Wijaningsih Retno Saraswati Sulaiman, Sulaiman Untoro Untoro Yohanes Nafta Irawan