Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEREMPUAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH Esmi Warassih Pujirahayu; Sulaiman Sulaiman; Dyah Wijaningsih; Derita Prapti Rahayu; Untoro Untoro
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3478.926 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.157-166

Abstract

Nelayan perempuan sudah lama dikenal di Indonesia. Nelayan perempuan umumnya berkiprah dalam hal pengolahan hasil perikanan. Keberadaan nelayan perempuan sangat membantu kondisi ekonomi keluarga disebabkan aktivitas nelayan yang ditentukan oleh waktu dalam melaut. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan melihat aspek hukum yang tidak terlepas dari berbagai aspek lain seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya melindunginelayan perempuan. Kerangka hukum perlindungan nelayan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan berbagai fasilitas telah menyebabkan nelayan tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah kabupaten segeramelaksanakan secara utuh perlindungan nelayan terhadap nelayan perempuan.
Self-Rescpect dan Kesadaran Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Menuju Keadilan Untoro Untoro
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.7856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana self respect dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara serta pengaruhnya terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif (doctrinal approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu: regulasi eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara, kualitas putusan Peradilan Tata Usaha Negara, budaya hukum Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu, self respect dan kesadaran hukum Pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berpengaruh dalam mewujudkan keadilan.This study aims to analyze how the self respect and legal awareness of the State Administrative Officers as well as its influence on the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force. The research method used with normative juridical approach (doctrinal approach). The results of this study indicate that there are three factors that cause the not yet optimal self respect and legal awareness of the State Administrative Officer against the decision of the State Administrative Court which has a permanent legal force, namely: the execution of the decision of the State Administrative Court, the quality of the decision of the State Administrative Court, legal culture of the State Administrative Officer. In addition, the self respect and legal awareness of the State Administrative Officer of the State Administrative Court ruling which has the legal power remains influential in realizing justice.
LAND ACQUISITION POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC INTERESTS IN DKI JAKARTA: A CASE STUDY OF LAND USED FOR THE EAST FLOOD CANAL IN EAST JAKARTA Amran Amran; Untoro Untoro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana Kepentingan Umum DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan fokus pada studi kasus di Kota Jakarta Timur yang digunakan untuk “Saluran Banjir Timur (BKT)” dan menganalisis bagaimana permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kompensasi tanah untuk fasilitas pembangunan proyek untuk kepentingan umum di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu dan wawancara terhadap anggota masyarakat korban penggusuran untuk tujuan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kompensasi yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 lebih baik dibandingkan dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan UU No. 2 Tahun 2012, karena didukung oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1994 yang menentukan besarnya ganti rugi berdasarkan jenis hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan tanpa menghilangkan hak bagi anggota masyarakat yang menempati tanah tanpa hak (ilegal) dan pemberian uang ganti rugi.