Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI GOOD JUDICIARY GOVERNANCE PADA PELAYANAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENGADILAN KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN BAGI AKSES PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN F.C. Susila Adiyanta
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berfungsi menjaga tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia dan mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangannya. Akses individu dan publik untuk memperoleh keadilan seringkali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki kapasitas sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak seimbang bahkan menghasilkan putusan pengadilan yang mencederai nilai-nilai keadilan. Artikel ini akan membahas unsur utama dan tolok ukur layanan Administrasi Peradilan bagi masyarakat untuk memperoleh akses kepada keadilan dalam peradilan formal, khususnya Mahkamah Konstitusi. Adapun rekomendasi pada artikel ini adalah untuk memberikan akses keadilan pada masyarakat di arena yudisial, dari perspektif hukum dan tata pemerintahan. Paling utama dan penting untuk dilakukan dalam bentuk tindakan dan pelayanan administrasi tidak hanya sebagai ajudikasi, tetapi juga untuk mensosialisasikan dan menegakkan peraturan.

KONSTRUKSI YURIDIS PENGGUNAAN GIZJELING SEBAGAI ALAT PAKSA PENAGIHAN UTANG PAJAK F.C. Susila Adiyanta
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Gizjeling merupakan salah satu instrumen untuk penagihan pajak. Lembaga gizjeling pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung dengan SEMA No. 2 Tahun 1964 dan SEMA No. 4 tahun 1975 dan juga diikuti Dirjen Pajak dengan menerbitkan SE No. 06/PJ.04/1979. Perubahan paradigma penggunaan gizjeling terjadi saat MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2000 dan pemerintah menggunakannya juga untuk penagihan pajak saat mengalami kesulitan penerimaan pajak. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi yuridis gizjeling (sandera) sebagai instrumen penagihan utang pajak dan legitimasi historis penggunaan alat paksa sandera (gizjeling) untuk penagihan utang pajak ? Dari hasil penelitian diperoleh simpulan: 1) konstruksi yuridis dari perspektif hukum administratif, gijzeling adalah bentuk paksaan nyata pemerintah (bestuurdwang), merupakan paksaan tidak langsung untuk penagihan utang pajak; dan instrumen penagihan pajak terakhir (ultimum remedium) untuk penagihan utang pajak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: 1) penegakan hukum pajak harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif daripada penggunakan paksaan fisik (gizjeling/paksa badan); 2) dalam setiap penegakan hukum pajak, pemerintah harus mendorong partisipasi publik dengan model tindakan komunikatif.

VAKSINASI COVID-19: HAK INDIVIDU ATAU KEWAJIBAN PUBLIK DALAM CIVIL SOCIETY? Moch Thariq Shadiqin; Muhamad Azhar; F.C. Susila Adiyanta; Siti Rohani
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.106-116

Kehadiran negara sangat penting bagi masyarakat di saat Pandemi Covid-19. Negara memiliki otoritas untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare state) yang diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan diskresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah vaksinasi merupakan hak individu atau kewajiban publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak. Namun, kebebasan individu dalam menyuarakan pendapat menolak vaksin dapat disampingkan untuk melindungi hajat hidup orang banyak.

HUKUM DAN RENCANA TATA RUANG KOTA: URGENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS SUSTAINABLE ECO CITY F.C. Susila Adiyanta
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pembangunan kawasan perkotaan dan pemukiman oleh pemerintah dan swasta menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, untuk itu mereka perlu menyusun rencana tata kota berbasis sustainable eco city. Isu pokok dari penelitian ini adalah latar belakang, parameter, dan urgensi pembangunan tata kota yang berbasis sustainable eco city. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, dan bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menjelaskan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bagi penetapan kebijakan rencana tata kota yang berbasis sustainable eco city. Hasil penelitian: a) kondisi geografis, topografis, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah dasar pertimbangan pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; b) prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan merupakan parameter pembangunan tata kota berbasis sustainable eco city; dan c) urgensi tata kota berbasis sustainable eco city adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) perencanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat perijinan, analisis dampak lingkungan dan aspirasi masyarakat; b) perlu adanya penguatan kapasitas lembaga pengawasan yang melibatkan publik dalam semua kegiatan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.

Pembaruan Hukum Nasional: Pruralisme, Unifikasi Hukum, dan Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah F.C. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to identify and reconstruct various issues of national law as the basic framework for national legal reform. The results of the study obtained conclusions: a) the establishment of a modern legal system in Indonesia that is multi-cultural is a challenge for the unification and renewal of national law; b) renewal of national law is a political process whose success depends on the balance of power between the actors involved and the available momentum, so that legal reform requires space and place for the dialectical process involving all components and elements that represent all citizens of a pluralistic society. Recommendations for consideration of renewal of national law are: b) Social, cultural, cultural and Indonesian diversity are the main social capital and capital for national legal reforms that adopt values that become the life and soul views of the nation; b) Establishment of national law must be based on values of diversity and not a form of uniformity based on a political process that considers various aspects of deliberation and consensus for the unity and unity of the Indonesian nation. Keywords: Renewal of National Law, Pluralism, Unification, Government Authority Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi ulang berbagai permasalahan hukum nasional sebagaimkerangka dasar pembaruan hukum nasional. Hasil kajian diperoleh simpulan: a) pembentukan satu sistem hukum modern di Indonesia yang multi kultural adalah suatu tantangan bagi unifikasi dan pembaruan hukum nasional; b) pembaruan hukum nasional adalah proses politik yang keberhasilannya tergantung pada perimbangan kekuatan antar aktor yang terlibat di dalamnya serta mementum yang tersedia, sehingga pembaruan hukum memerlukan ruang dan tempat bagi proses dialektika yang melibatkan seluruh komponen dan unsur yang merepresentasikan seluruh warga masyarakat yang majemuk. Rekomendasi untuk pertimbangan bagi pembaruan hukum nasional adalah: b) Keberagaman sosial, budaya, adat-istiadat, dan tradisi masyarakat Indonesia merupakan modal sosial dan modal kapital utama untuk reformasi hukum nasional yang mengadopsi nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup dan jiwa bangsa; b) Pembentukan hukum nasional harus dilandasi nilai-nilai keberagaman dan bukan merupakan bentuk penyeragaman berdasarkan proses politik yang mempertimbangkan berbagai aspek musyawarah da mufakat untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kata Kunci:Pembaruan Hukum Nasional, Pluralisme, Unifikasi, Pemerintah

Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik F.C. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to explain the design of local tax regulations as an inclusive and accommodating legal formulation for public opinion by representing tax obligations as a form of community participation and contribution in realizing prosperous and equitable development. In order to describe the problem analysis, this study uses the sociolegal method. The conclusions of this study are: a) The district / city government which has been given autonomy based on the principle of deconcentration has a strategic position as the main responsibility in planning and at the same time in realizing the main objectives of public welfare; b) The authority of the regional government as an institution that carries out regulations in the field of taxation in the context of the state as a social system is an instrument that can distribute and allocate wealth and economic capacity of individuals (citizens) to all levels of society; c) Tax as a state obligation in a democratic system is a form of participation, contribution, and solidarity of citizens in realizing the ideals and goals of the state to realize social welfare and justice. The recommendations of this study, namely: a) Regulation on regional taxes ideally should represent public participation and contribution for the administration of regional government; b) The regional government in establishing regional tax regulations must give priority to a positive impact on the economic development of the community; c) Local government policy in the field of taxation must be carried out based on considerations that provide welfare guarantees for the entire community in a fair manner. Keywords: Regional Regulations, Regional Taxes, Development, Welfare, Justice Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang rancangan regulasi pajak-pajak daerah sebagai rumusan hukum yang inklusif dan akomodatif bagi pendapat publik dengan merepresentasikan kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal, untuk mendeskripsikan analisis hasil penelitian secara mendalam. Hasil Penelitian Menujukan Bahwa: a) Pemerintah kabupaten/kota yang telah diberi kewenangan otonomi berdasarkan asas dekonsentrasi mempunyai posisi strategis sebagai penanggungjawab utama dalam merencanakan dan sekaligus dalam merealisasikan tujuan utama penyelenggaran kesejahteran umum; b) Kewenangan pemerintah daerah sebagai lembaga yang melaksanakan regulasi di bidang perpajakan dalam konteks negara sebagai sistem sosial adalah instrumen yang dapat mendistribusikan dan mengalokasikan kekayaan maupun kemampuan ekonomi individu (warga masyarakat) ke segenap lapisan masyarakat; c) Pajak sebagai kewajiban kenegaraan dalam sistem demokrasi merupakan bentuk partisipasi, kontribusi, dan solidaritas warga masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Rekomendasi penelitian ini, yaitu: a) Regulasi tentang pajak-pajak daerah secara ideal harus merepresentasi partisipasi dan kontribusi publik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah; b) Pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi pajak daerah harus memberikan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat; c) Kebijakan pemerintah daerah dibidang perpajakan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang memberi jaminan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil. Kata kunci: Pajak Daerah, Pembangunan, Kesejahteraan, Berkeadilan

Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah F.C. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to Synchronize the Authority of Regency / City Government Regulations as a Model of the Implementation of National Economic Policies that Support the Investment Climate in the Region. By using a statute approach and empirical approach, this research is carried out to identify regulatory authorities and solutions to problems in regional regulations that are not conducive to national policies on investment in the region. The results of the study obtained conclusions: a) the characteristics and problems of regional regulations in supporting the implementation of investment policies in regions categorized into general and specific characteristics. General characteristics include legal products that have juridical problems, substance, and legal principles, while special characteristics are problems related to supporting legal products that can affect the business climate and competitiveness of investment, spatial planning, and regional institutions; b) Measures for governance of regional regulations to support the implementation of national economic policies that are conducive to investment for investment require planning, design, and preparation of comprehensive regional regulations by synchronizing the content of regional regulations involving all elements in the region, namely: executive institutions , legislative, business actors, and the community. Some recommendations from the results of this study are: a) local governments need to increase institutional capacity, innovation, and public services; b) the existence of experts who can be a reference in the design and preparation of regional regulations that are conducive to the investment climate and business competitiveness; c) in the preparation and design of regional regulations it is necessary to further increase access to public participation. Keywords: National Economic Policy, Regional Regulations, Investment Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasionalyang Mendukung Iklim Investasi di Daerah. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan empiris (empirical approach), penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kewenangan regulasi dan model solusi permasalahan peraturan daerah yang tidak kondusif bagi kebijakan nasional tentang investasi di daerah. Hasil kajian diperoleh kesimpulan : a) karakteristik dan kebermasalahan peraturan daerah dalam mendukung implementasi kebijakan investasi di daerah kategorikan ke dalam karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum meliputi produk-produk hukum yang mempunyai kebermasalahan yuridis, substansi, dan prinsip-prinsip hukum, sedangkan karakteristik khusus adalah kebermasalahan yang berkaitan dengan produk-produk hukum pendukung yang dapat mempengaruhi iklim usaha dan daya saing investasi, tata ruang, dan kelembagaan daerah; b) Langkah-langkah solutif tata kelola peraturan daerah untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi nasional yang kondusif bagi investasi bagi investasi memeerlukan perencanaan, perancangan, dan penyusunan peraturan derah yang komprehensif dengan sinkronisasi materi muatan peraturan daerah yang melibatkan semua elemen di daerah, yaitu: lembaga eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah : a) pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, inovasi, dan pelayanan publik; b) adanya tenaga ahli yang dapat menjadi rujukan dalam perancangan dan penyusunan peraturan daerah yang kondusif bagi iklim investasi dan daya saing usaha; c) dalam penyusunan dan perancangan peraturan derah perlu lebih meningkatkan akses partisipasi publik. Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Nasional, Peraturan Daerah, Investasi

Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan F.C. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pembangunan sebagai suatu kegiatan dapat mempengaruhi dan membawa dampak terhadap lingkungan serta alam sekitarnya. Berbagai aktivitas pembangunan di perkotaan membawa perubahan atas fungsi dan peruntukan tanah pada suatu kawasan harus disusun berdasarkan perencanaan tata ruang kota, prosedur teknis, kelembagaan, maupun pranata hukum. Berdasarkan fokus kajian tentang partisipasi masyarakat sebagai basis kebijakan penataan ruang publik dan ruang terbuka hijau kota yang berkelanjutan, hasil penelitian dengan pendekatan non doktrinal ini menunjukkan bahwa ruang publik dan ruang hijau kota merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang kota dengan fungsi utama sebagai sarana interaksi sosial masyarakat kota, jantung keseimbangan ekosistem serta lingkungan hidup kota, serta wujud ekspresi nilai-nilai sosial, ekonomo, budaya dan aktualisasi wajah kehidupan masyarakat kota. Rekomendasi penelitian ini adalah diperlukan penegakan hukum dengan menindak dan pengenaan sanksi yang tegas dan berat kepada semua pihak yang kurang memperhatikan bahkan melanggar peraturan terkait aspek lingkungan, seperti ruang terbuka hijau di kawasan permukiman.Kata Kunci: Kebijakan Penataan Ruang Publik Dan Terbuka Hijau, Partisipasi Masyarakat

Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris F.C. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

In legal research, one of the instruments for collecting data and legal materials is the survey method. Often researchers in the field of legal science see surveys as a means to collect data from informants or research informants to conduct observations and interviews on an empirical approach (non-doctrinal legal research). This understanding is a form of simplification of survey methods as a research instrument that is complex and comprehensive. Research surveys were developed as a form of positivist approach to the social sciences. The conclusion of this research is the same as the study of social sciences, in the study of law, research is a building of logic, which from beginning to end must be a series of mutually explain each other. A legal research using scientific steps and stages which is systematic, logical and rational, makes the whole process of scientific writing as an explanation of logical logic which is a dialectical process between theory and data. In legal research, survey methods are used to evaluate various policies and decisions, and the implications of regulations on the community. The survey results can also be used to make predictions about a particular social phenomenon, including the application of positive law in the context of social and state social life. Keywords: Survey Method, Legal Research Abstrak Di dalam penelitian hukum, salah satu instrumen untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum adalah metode survey. Seringkali peneliti dibidang ilmu hukum melihat survey sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal). Pemahaman tersebut merupakan bentuk penyederhanaan metode survey sebagai instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif. Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial. Kesimpulan penelitian ini sama halnya dengan studi ilmu-ilmu sosial, dalam studi ilmu hukum, penelitian adalah suatu bangunan logika, yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain. Suatu penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah dan tahapan ilmiah yang sistematis, logis dan rasional, menjadikan seluruh proses penulisan ilmiah sebagai suatu penjelasan logika pemikiran yang merupakan proses dialektikan antara teori dan data. Pada penelitian hukum, metode survey dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan keputusan, dan implikasi regulasi pada masyarakat. Hasil survey juga dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai suatu fenomena sosial tertentu, termasuk didalamnya adalah berlakunya hukum positif dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara.Kata Kunci: Metode Survey, Penelitian Hukum

PELAKSANAAN REKOMENDASI OMBUDSMAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE (Studi di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta) Iga Sukma Devi; F.C. Susila Adiyanta; Nabitatus Sa'adah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.257 KB)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman dalam menjalankan kewenangannya, tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi kepada instansi untuk melakukan self-correction.Sifat dari rekomendasi Ombudsman adalah tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi. Hal ini yang mengakibatkan rekomendasi Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian (field research) dan studi kepustakaan (library research). Analisis hasil penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan rekomendasi Ombudsman belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dikarenakan dibutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Konsekuensi yuridis apabila penyelenggara Negara tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dapat dikenai sanksi administrative dan sanksi pidana, sanksi administratif diberlakukan bagi terlapor dan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan. Pemberian sanksi administrative bagi penyelenggara negara yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman diatur dalam ketentuan Pasal 38 dan39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 36Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search