Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review
Muhamad Azhar
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro || Indonesia, Univeristas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN PANAS BUMI PADA HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.62 KB)

Abstract

Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap peran energi fosil yang semakin berkurang jumlahnya. pemerintah meningkatkan pengembangan pemanfaatan energi panas bumi guna memenuhi kebutuhan energi nasional.  UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi hadir sebagai landasan hukum pengelolaan panas bumi. Tujuan Penelitian ini adalah pertama, mengetahui pengaturan pengelolaan dan pemberian izin panas bumi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; kedua, mengetahui alasan  pemerintah belum menerbitkan izin panas bumi di kawasan hutan konservasi. Ketiga, menguraikan hambatan yang ditemukan dalam implementasi pemberian izin panas bumi pada wilayah hutan konservasi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi khususnya WKP Cisolok Cisukarame, Sukabumi, Jawa Barat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normaif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan untuk meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil Penelitian menujukan bahwa UU Nomor 21 Tahun 2014 membagi secara tegas kewenangan pemerintah dalam pengelolaan panas bumi baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan letak potensi panas bumi berada. Pengelolaan panas bumi dibagi menjadi dua bentuk yakni pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Khusus untuk pemanfaatan tidak langsung, kewenangan pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Prosedur pemberian izin panas bumi dilakukan setelah pemerintah melakukan penetapan wilayah kerja panas bumi (WKP) dan penawaran WKP. Pemerintah belum bisa menerbitkan perizinan di kawasan hutan konservasi karena peraturan perundang-undangan turunan dari UU Nomor 21 Tahun 2014 belum terbentuk. Perizinan di kawasan hutan konservasi juga mengalami beberapa hambatan antara lain: (a) hambatan regulasi; (b) keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; (c) minat investasi yang masing rendah; dan (d) keterbatasan infrastruktur energi.
TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA Amiek Soemarmi; Erlyn Indarti; Pujiyono Pujiyono; Muhamad Azhar; Dian Wijayanto
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.303-313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia.
VAKSINASI COVID-19: HAK INDIVIDU ATAU KEWAJIBAN PUBLIK DALAM CIVIL SOCIETY? Moch Thariq Shadiqin; Muhamad Azhar; F.C. Susila Adiyanta; Siti Rohani
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.106-116

Abstract

Kehadiran negara sangat penting bagi masyarakat di saat Pandemi Covid-19. Negara memiliki otoritas untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare state) yang diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan diskresi. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui apakah vaksinasi merupakan hak individu atau kewajiban publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak. Namun, kebebasan individu dalam menyuarakan pendapat menolak vaksin dapat disampingkan untuk melindungi hajat hidup orang banyak.
Urgensi Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Berbasis Eletronik Pada Saat Pandemi Virus Covid-19 Muhamad Azhar; Melisa Dwi Putri
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11422

Abstract

Virus corona merupakan virus berbahaya dan ditemukan di salah satu wilayah di cina dan timur tengah. Salah satu ciri-ciri virus ini adalah dengan mudah menyebar dan tidak memberikan gejala khusus yang dapat memfasilitasi seseorang yang didukung. Negara indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum bentuk dari negara hukum yang berlaku di indonesia adalah dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melihat kondisi saat ini diperlukan sebuah kebijakan yang dapat melindungi warga negara serta menjalankan kewajiban negara untuk melaksanakan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Tujuan pengkajian atas permasalahan tersebut untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada saat normatif dalam rangka pemilihan kepala daerah. Metode penelitian menggunakan kajian yuridis normatif dengan menggunakan buku, artikel, dan jurnal-jurnal terkait.
Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Melalui Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Muhamad Azhar; Ery Agus Priyono
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6453

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan terjadinya pelanggaran terhadap hak tenaga kerja melalui penahanan ijazah oleh subjek hukum tertentu. Subjek hukum yang dimaksud adalah penyandang hak dan kewajiban dalam ranah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan penanganan kasus secara langsung, dan melalui kajian konseptual. Kajian empiris berkaitan dengan kasusu tersebut, yang adalah merupakan klien dari Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hasil kajian menunjukan bahwa Tenaga Kerja sebagaimana dijamin melalui peraturan perundang-undangan memiliki hak -hak normatif, seperti hak upah, jaminan sosial dan hak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Penahanan ijazah oleh suatu subjek hukum baik itu individu ataupun badan hukum (perusahaan) merupakan pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Pelanggaran terhadap Hak tenaga kerja tersebut berakibat adanya konsekuensi dari hubungan kerja antara kedua belah pihak. Maka Hubungan kerja dapat dibatalkan jika ternyata penahanan ijazah benar adanya.
Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.65 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.90-102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model dan bentuk hak menguasai negara atas sumur minyak melalui pendirian mini refinery plant di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan statutory approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konsep hak menguasai negara atas sumur minyak melalui pendirian mini refinery plant belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. Penerapan konsep hak menguasi negara atas pendirian mini refinery plant merupakan sepenuhnya tanggungjawab negara. Kebijakan pemerintah meliputi pengaturan (regelendaad), Pengurusan (berstuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) keberadaan Mini refinery plant di lokasi sumur minyak Kabupaten Bojonegoro telah tertuang dalam peraturan presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak.Kata Kunci: Hak Menguasai, Negara, Bojonegoro, Mini Refinery Plant
Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Kornelius Benuf; Muhamad Azhar
Gema Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.516 KB) | DOI: 10.14710/gk.2020.7504

Abstract

Permasalahan hukum semakin hari semakin berkembang, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan berbagai metode penelitian dalam melakukan penelitian hukum guna mengurai permasalahan hukum kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yaitu Metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian socio legal. Masing-masing jenis metode penelitian inilah yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, tentu disesuaikan dengan kecocokan permasalahan hukum dan karakteristik masing-masing metodologi penelitian hukum yang digunakan.
Co-Authors Amiek Soemarmi Dian Wijayanto Erlyn Indarti Ery Agus Priyono F.C. Susila Adiyanta Kornelius Benuf Melisa Dwi Putri Moch Thariq Shadiqin Pujiyono Pujiyono Siti Rohani