Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Administrative Law

Governance Services Against Pandemic Covid 19 as a Form of Good Governance Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i4.708 - 718

Abstract

Abstract The government service against the Pandemic has been globally planned, measured and well-organized in the world. The Government services also has been the pillar of terms from the good of governance itself, which means every government in the state should perform its role as the extension of people’s hand responsibility to the society environment, honestly, and the effectively of working to create a good implementation against this pandemic. Thus, we should clearly understand that in every governance services against the pandemic is it related or not to the implementation of good governance. So, the purpose of this study is to elaborate the application of the good governance services during this pandemic, so that we will be able to understand widely all about the good governance principle. Keywords: The Governance Service,  Implementation as the Good Governance Abstrak Layanan pemerintah melawan Pandemi telah direncanakan secara global, terukur, dan dikelola dengan baik di dunia. Layanan Pemerintah juga telah menjadi pilar istilah dari kebaikan tata kelola itu sendiri, yang berarti setiap pemerintah di negara bagian harus menjalankan perannya sebagai perpanjangan tanggung jawab tangan rakyat terhadap lingkungan masyarakat, secara jujur, dan secara efektif bekerja untuk menciptakan implementasi yang baik terhadap pandemi ini. Dengan demikian, kita harus memahami dengan jelas bahwa dalam setiap layanan tata kelola terhadap pandemi itu terkait atau tidak dengan penerapan tata kelola yang baik. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan penerapan layanan tata kelola yang baik selama pandemi ini, sehingga kita akan dapat memahami secara luas semua tentang prinsip tata kelola yang baik. Kata Kunci: Layanan pemerintah, pengembangan tata kelola pemerintah yang baik
Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.494 - 503

Abstract

Abstract This study aims to determine the importance of the position and role of labor and workers / laborers in the implementation of national development, therefore it is necessary to improve the welfare and protection of it, especially in terms of wages. This research is a legal study with a normative law approach which is analyzed using qualitative analysis. The results show that labor law has provided complete legal protection including legal protection regarding wages, including legal protection for workers / laborers with a specified time work agreement (PKWT). ) or so-called contract workers / laborers. In order to provide wage protection for contract workers / laborers, companies or employers are obliged to base their wages on Article 88 of Law Number 13 Year 2003, namely the provision of a minimum wage.   Keywords: Legal Protection, PKWT Workers / Laborers, Wages  Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui bagamana pentingnya kedudukan dan peranan  Tenaga kerja dan Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu ditingkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadapnya  khususnya dalam hal pengupahan. Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Hukum dengan pendekatan Hukum Normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif.. Hasil  Penelitian menunjukkan bahwa Hukum ketenagakerjaan  telah memberikan perlindungan hukum yang lengkap termasuk perlindungan hukum mengenai pengupahan, termasuk juga perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dengan Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT) atau biasa disebut pekerja/buruh kontrak. Guna memberikan perlindungan pengupahan terhadap pekerja/buruh kontrak maka Perusahaan atau pemberi kerja wajib mendasarkan pengupahannya pada pasal 88  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dengan adanya ketentuan Upah minimum.          Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh PKWT, Pengupahan