Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Rahayu Rahayu
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA Rahayu Rahayu; Kholis Roisah; Peni Susetyorini
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (888.818 KB) | DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.202-212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sociolegal. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara mendalam dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Melalui Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan yang sangat kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip non-refoulement.
Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang Rahayu Rahayu; Diastama Anggita Ramadhan; Pulung Widhi Hari Hananto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art8

Abstract

The employment sector is the most severely affected by the Covid-19 pandemic, including in Indonesia. More than 2 million people have lost their jobs, meaning they no longer have the income to make ends meet. This study aims to identify and analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the employment status of workers in Semarang City, as well as the efforts made by the Semarang City Government to carry out its obligations to fulfill the rights of these workers. This research is a qualitative research with a doctrinal approach, and uses secondary data obtained through literature study in the form of regulatory and policy instruments as well as relevant scientific concepts. This study concludes that the Covid-19 pandemic has an impact on the employment status of some workers in the city of Semarang, namely experiencing termination of employment (PHK) or being ‘sent home'. Regarding this situation, the Semarang City Government is trying its best so that the rights of workers affected by the Covid-19 handling policy can be fulfilled by the company by encouraging an agreement to be reached between the parties. For workers who are affected, the Semarang City Government also provides various stimuli and social assistance.
KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS: PERDAGANGAN 11 PEREMPUAN DI SUKABUMI DENGAN MODUS PERKAWINAN TAHUN 2018) Maureen Sofia Christy; Rahayu Rahayu; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.927 KB)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh perkawinan transnasional yang merupakan bagian dari perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual. Bentuk perdagangan orang ini lebih banyak menimpa perempuan dikarenakan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dan secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki sehingga kecil kesempatan untuk melawan. Misalnya, kasus 11 perempuan di Sukabumi yang di perdagangkan ke China dengan modus perkawinan transnasional. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun ia berada. Latar belakang ini menimbulkan permasalahan mengenai apakah kasus terhadap 11 perempuan di Sukabumi yang dikirim ke China untuk dinikahkan merupakan kategori perdagangan orang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif.Perdagangan orang secara umum merujuk pada perekrutan ataupun pengiriman dengan cara penipuan. Kasus perekrutan dan pengiriman 11 perempuan dari Indonesia ke China dengan cara penipuan menggunakan modus perkawinan merupakan kategori perdagangan orang. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, memenuhi HAM warga negaranya walaupun belum secara maksimal karena belum adanya putusan akhir dari kasus tersebut. 
Co-Authors Diastama Anggita Ramadhan Elfia Farida Maureen Sofia Christy Peni Susetyorini Pulung Widhi Hari Hananto