Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.751

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Administrative Law & Governance Journal Jurnal Supremasi SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)

Diastama Anggita Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Author-ID : 3107511

Humanities Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang Rahayu Rahayu; Diastama Anggita Ramadhan; Pulung Widhi Hari Hananto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art8

The employment sector is the most severely affected by the Covid-19 pandemic, including in Indonesia. More than 2 million people have lost their jobs, meaning they no longer have the income to make ends meet. This study aims to identify and analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the employment status of workers in Semarang City, as well as the efforts made by the Semarang City Government to carry out its obligations to fulfill the rights of these workers. This research is a qualitative research with a doctrinal approach, and uses secondary data obtained through literature study in the form of regulatory and policy instruments as well as relevant scientific concepts. This study concludes that the Covid-19 pandemic has an impact on the employment status of some workers in the city of Semarang, namely experiencing termination of employment (PHK) or being ‘sent home'. Regarding this situation, the Semarang City Government is trying its best so that the rights of workers affected by the Covid-19 handling policy can be fulfilled by the company by encouraging an agreement to be reached between the parties. For workers who are affected, the Semarang City Government also provides various stimuli and social assistance.

Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa Diastama Anggita Ramadhan
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThe diversity of Indonesian people will affect the social condition, including political life and decision. About the general election, Indonesian people who consist of various tribes, culture, and religion, highly depend on the political party to transfer their aspirations. Indonesian political party has a vital role in Indonesian political culture. Hence, there are so many political parties in Indonesia because of the number of its citizens. The multi-party mechanism becomes much more important, considering Indonesia's social and geographical conditions. In the context of simplifies the number of the political party in Indonesia, this process will damage the diversity of the people. This article is using normative research method. Later on the discussion, this article will discuss the simplifying process of the political party in Indonesia. Furthermore, it will also examine the impact of the political party simplification on the Unity of the nation. Keywords: General Election; Simplification; Political Party; Unity AbstrakKeberagaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kelebihan bangsa. Keberagaman masyarakat tersebut kemudian akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat termasuk juga dalam hal politik. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang terdiri dari berbagai suku budaya dan agama ini membawa konsekuensi banyaknya aspirasi masyarakat yang antara satu dengan yang lain membawa kepentingan yang berbeda. Partai politik sebagai salah satu kanal aspirasi masyarakat mempunyai peran yang sangat vital. Mekanisme multipartai di Indonesia menjadi suatu keharusan dengan melihan kondisi sosial dan geografis Indonesia. Dalam konteks penyederhanaan partai politik, proses penyederhanaan kemudian akan merusak tatanan keberagaman tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada bagian pembahasan penulis akan melakukan kajian terhadap proses penyederhaan partai politik yang pernah terjadi serta mengkaji bagaimana penyederhanaan jumlah partai politik ini dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Kata Kunci: Pemilu, Penyederhanaan, Partai Politik, Persatuan

Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Ramadhan Diastama Anggita
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i2.1394

Legitimasi merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah pemilhan umum kepala daerah serentak tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah-tengah kondisi Pandemi Covid-19. Perdebatan yang melingkupi pelaksanaan pemilihan umum kali ini adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang dimungkinkan untuk mengancam keselamatan masyarakat. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan hukum kemudian diolah dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang telah didapatkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi pemilihan kepala daerah serentak amat penting untuk memudahkan pemenang hasil pemilihan umum dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam gelaran pemilihan umum akibat pandemi ini akan mempengaruhi legitimasi masyarakat terhadap roda pemerintahan kedepannya. Hal ini perlu diperhatikan agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahannya dengan tetap mendapat dukungan masyarakat.

Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Mekanisme Pencegahan Infeksi Covid-19 Dalam Program KKN Melalui Program Pendidikan Dan Kesehatan Di Kawasan Kabupaten Kulonprogo Dan Bantul Okid Parama Astirin; Diastama Anggita Ramadhan; Rahning Utomowati
SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat) Vol 10, No 1 (2021): Mei
Publisher : LPPM UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/semar.v10i1.46200

Selama pandemi Covid-19 di mana setiap orang disarankan untuk melakukan physical distancing, program KKN di Universitas Sebelas Maret (UNS) ditetapkan oleh Rektor untuk tetap berlangsung dengan sejumlah penyesuaian. Pelaksanaan KKN dilakukan di lokasi tempat tinggal masing-masing dengan dibimbing oleh 1 DPL (dosen Pembimbing Lapangan) dengan penugasan 20 orang mahasiswa. Pelaksanaan KKN era Covid 19 dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang dilakukan oleh mahasiswa ada 2 macam yaitu metode secara daring, metode luring (namun tetap melakukan protokol kesehatan) dan metode penyampaian pesan melalui berbagai media tidak secara online (memasang poster, menyebarkan leaflet, memasang banner, memberikan penjelasan kepada masyarakat door to door). Secara umum, meskipun pelaksanaan dilakukan lebih banyak diselenggarakan daring, namun makna pembentukan karakter empati kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 maupun lapisan masyarakat yang potensial menerima resiko tertular, dan memiliki peran startegis untuk membentuk karakter mahasiswa. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan oleh mahasiswa peserta KKN

IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KESIAPAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KESUGIHAN KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP Nanda Ayu Pangesti; Indarja Indarja; Diastama Anggita Ramadhan
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.753 KB)

Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kesiapan aparatur pemerintah desa diharapkan mampu menjadi landasan bagi Aparatur Pemerintah untuk menentukan berhasil tidaknya Aparatur Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci tentang obyek yang dikaji dengan norma ketatanegaraan. Berdasarkan hasil penelitian, Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip Transparansi, Partisipasi , Aturan Hukum, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efisiensi dan Efektivitas, Akuntabilitas, Bervisi Strategis, dan saling berkaitan. Faktor penghambat Aparatur Pemerintah Desa Kesugihan diantaranya Faktor Kemampuan Aparatur. Kurangnya Sarana Prasarana dan Kedisplinan Aparatur Pemerintah Desa, Adapun Faktor pendukung Aparatur Pemerintah Desa diantaranya adalah Transparansi pemerintahan, serta Kerja sama dan komunikasi.

SEVERAL STRATEGIES TO ABOLISH THE DEATH PENALTY IN DEVELOPING COUNTRY Diastama Anggita Ramadhan
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

The death penalty practice have been an issue in various country. Since the deployment of the ICCPR, there are many country have succesfully abolish the practice of the death penalty or put it in to a moratorium. This international regulation is also affected the developing country. From all over country around the world, several developing countries are still actively use the death penalty as their capital punishment. They argued that executing people have successfully decrease the level of crime in their country. However, it is important to understand that the international regulation are ordered country to abolish the death penalty. This article then will give several strategies for developing country in order to promote the abolishment of the death penalty in all condition.Keyword: Death Penalty; Abolition; Strategy.

Co-Authors Indarja Indarja Nanda Ayu Pangesti Okid Parama Astirin Pulung Widhi Hari Hananto Rahayu Rahayu Rahning Utomowati

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search