Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Diponegoro Law Journal Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Administrative Law & Governance Journal Jurnal Hukum Prasada JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*,
Master Of Law, Faculty Of Law, Diponegoro University
Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHANYANG BAIK (AUPB) DI KANTOR KELURAHAN SELOKATON, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN KENDAL Donnie Prasetyo; Nabitatus Sa’adah; Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.325 KB)

Abstract

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, karena dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial transparan dan bersifat adil. Oleh karena itu dianggap sangat penting untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial oleh Kelurahan Selokaton, Kabupaten Kendal. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai apa urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton dan bagaimana implementasi partisipasi masyarakat yang sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di kantor Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai urgensi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kelurahan Selokaton sebagai lembaga pemerintah perlu adanya partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton sebagai bentuk kerjasama antara Kelurahan Selokaton dengan masyarakat Kelurahan Selokaton untuk menciptakan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang dapat mewujudkan prosedur pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang baik dan benar serta sesuai dengan hak dan kewajiban dari setiap masing- masing masyarakat Kelurahan Selokaton. Kemudian akan dijelaskan mengenai implementasi partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton yang dapat sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) di Kelurahan Selokaton, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, partisipasi masyarakat Kelurahan Selokaton tersebut sangat dibutuhkan oleh Kelurahan Selokaton dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan prinsip AUPB.
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT Aga Natalis*, Budi Gutami, Muhamad Azhar
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.102 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui penanganan kasus illegal mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Mengetahui Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan di Kabupaten Sekadau , dan Mengetahui penegakan saksi administratif terhadap pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan illegal mining terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau, yaitu di Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Nanga Mahap, dan Kecamatan Nanga Taman. Di tahun 2016 terdapat 3 (tiga) kasus illegal mining yang ditangani oleh Polres Sekadau, dengan pelaku    Atung Sugiyanto, Ajung Anak Cokmin, dan Yusuf  Bin Amol, seluruh kasus ini sudah diselesaikan di Pengadilan Negeri . Di Kabupaten Sekadau sendiri belum terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah pertambangan secara khusus, selama ini untuk masalah pertambangan Pemerintah Kabupaten selalu merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Peraturan Menteri, Peraturan Perundangan-Undangan yang berada diatasnya ataupun Perda Kabupaten Sekadau yang memiliki kaitan dengan kegiatan pertambangan.Penegakan sanksi administraif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining selain dari penegakan sanksi pidana. Pelaksanaan  penegakan sanksi administratif terhadap pelaku illegal mining di Kabupaten Sekadau selama  ini belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa kendala. Adapun kendala penegakan sanksi administratif terhadap kegiatan illegal mining di Kabupaten Sekadau adalah dari faktor gografis, faktor finansial (keuangan), faktor masyarakat,  dan faktor regulasi. 
Co-Authors Adilla Cindy Jonfita Aditya Bagus Herlambang Agisa Tri Handias Agung Budhi Larasati Chintiya Oktaviani Silitonga Dendy Adam Satriawan Donnie Prasetyo Dwi Maryono Istata Luqman Adhicahyono Nabitatus Sa’adah Naila Amrina Pujiyono Pujiyono Solechan Solechan Suhartoyo Suhartoyo Sukinta Sukinta Sumyati Sumyati Tri Rahayu Utami