Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Administrative Law & Governance Journal
Tri Rahayu Utami
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik ZRP. TJ. Mulyono; Tri Rahayu Utami
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v2i4.733-743

Abstract

This study aims to determine the optimization of legal documentation and information networks in order to realize good governance in the public service sector in the era of the industrial revolution 4.0. The research method used in this research is research using a conceptual approach. The results show that in order to realize the improvement of good governance in public services in the current era of the Industrial Revolution 4.0, it can be realized through the efforts that have been mentioned. This effort can be more optimal if it involves community participation as one of the conditions for the creation of good governance. Community participation in this case is involvement that allows the community to provide input and carry out evaluations and assessments of the existence of  Legal Documentation and Information Network (JDIH-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Keywords: Legal Documentation Network, Good Governance, Public Services,  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum guna mewujudkan good governance sektor layanan public di era revolusi industri 4.0. metode penelitian yang digunakand alam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptuan (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa guna mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini, dapat diwujudkan melalui upaya-upaya yang telah disebutkan. Upaya di tersebut dapat semakin optimal apabila melibatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu syarat terciptanya good governance. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keterlibatan yang memungkinkan masyarakat memberi masukan dan melaksanakan evaluasi serta penilaian terhadap eksistensi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Kata Kunci: Jaringan Dokumentasi Hukum, Good Governance, Layanan Publik
Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Solechan Solechan; Tri Rahayu Utami; Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.576 KB) | DOI: 10.14710/alj.v3i1.153-161

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Human Capital Index (HCI) menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-87 atau urutan ke-6 di Asia Tenggara sehingga berpengaruh terhadap kualitas Pekerja Migran Indonesia. HCI Indoneisa yang rendah tentu perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pula daya saing dan kualitas Pekerja Migran Indonesia yang akan menunjang daya tawar Pekerja Migran Indonesia di tingkat global. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi diperlukannya Peningkatan Posisi Daya Tawar Sebagai Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah.  Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Daya Tawar, Kualitas. Abstract Based on Article 1 Number 3 of Law Number 18 Year 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers are any Indonesian citizens who will, are or have done work by receiving wages outside the territory of the Republic of Indonesia. The Human Capital Index (HCI) ranks Indonesia at 87th or 6th in Southeast Asia so that it affects the quality of Indonesian Migrant Workers. The low Indonesian HCI certainly needs to be improved to improve the competitiveness and quality of Indonesian Migrant Workers who will support the bargaining power of Indonesian Migrant Workers at the global level. This research was conducted to determine the urgency of the need to increase the bargaining power position as an effort to improve the guarantee of protection of Indonesian migrant workers by the government. Keyword: Indonesian Migrant Workers, Bargaining Power, Quality. 
Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online Tri Rahayu Utami; Naila Amrina; Adilla Cindy Jonfita; Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i4.578 - 593

Abstract

Abstract The presence of online transportation services provides benefits in terms of easy and fast mobilization. This scientific article aims to determine the pattern of partnerships between online transportation drivers and companies and the government's opportunities to provide more protection for online transportation drivers. The narrative review method is used by examining various scientific literature that specifically discusses online transportation. The data extraction procedure is carried out by deepening the idea, methodology, and reviewing the scientific literature. The results showed that the practice of the partnership relationship between online transportation drivers and companies was not in accordance with the principles of partnership and protection practices for online transportation drivers through bestuurshandeling instruments that were not optimal.Key words: Administrative act, Protection, Online Transportation.AbstrakKehadiran jasa transportasi online memberikan manfaat dalam hal mobilisasi yang mudah dan cepat. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan dan peluang pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan bagi pengemudi transportasi online. Metode narrative review digunakan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang khusus membahas transportasi online. Prosedur ekstrasi data dilakukan dengan melakukan pendalaman terhadap ide, metodologi, dan telaah literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pola hubungan kemitraan antara pengemudi transportasi online dan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip kemitraan dan praktik perlindungan bagi pengemudi transportasi online melalui instrumen bestuurshandeling yang belum maksimal.  Kata kunci: Bestuurshandeling, Perlindungan, Transportasi Online.
Co-Authors Adilla Cindy Jonfita Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Naila Amrina Solechan Solechan ZRP. TJ. Mulyono