Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT EFISIENSI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 474/K/PDT.SUS-PHI/2013) Sonhaji, Solechan, Ayu Ratna HariPutri*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.832 KB)

Bagi Pekerja masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena karena pekerja akan kehilangnya pendapatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan PHK di PT Semesta Media Pratama. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG tanggal 4 Juni 2013 yang dalam amar putusannya mensahkan alasan efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Semesta Media Pratama dan menghukum tergugat konvensi untuk membayar hak-hak para penggugat konvensi berupa uang pesangon dan penggantian hak sesuai aturan yang berlaku. Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG kemudian diperkuat dengan putusan MA dengan nomor register 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 yang menolak permohonan kasasi PT Semesta Media Pratama. Majelis Hakim memerintahkan PT Semesta Media Pratama membayar hak-hak normatif Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adil untuk kedua belah pihak yang berperkara dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Â

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH WANITA DI PT. PURA NUSAPERSADA KUDUS Solechan, Suhartoyo, Ilham Yahya*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.1 KB)

Perlindungan terhadap pekerja wanita secara keseluruhan terkait dengan perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Dalam lingkup perlindungan ekonomisnya di antaranya menyangkut upah dan tunjangan lainya. pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh wanita dan Kendala-Kendala apakah yang dihadapi oleh PT. Pura Nusapersada Kudus.

ESTABLISHING GOOD GOVERNANCE THROUGH VALUE IMPLEMENTATION OF MONEY PRINCIPLES IN PUBLIC PROCUREMENT POLICY CONTEXT Vincensya Pingkan Meylinda Palar; Kadek Cahya Susila Wibawa; Solechan Solechan
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v8i2.15336

This study aimed to review the application of Value for Money principles in public procurement policy to establish good governance in Indonesia. This research used a normative legal method using library research with legal and historical approaches. The results of this study showed that the implementation of Value for Money in public procurement policy is urgent to be applied, which is to encourage the good public procurement practice and produce the right goods/services based on quality, quantity, time, cost, location, and provider aspects; increase the efficiency of the use of public money, which can suppress budget leaks; improve the effectiveness of state financial management; improve the effectiveness and quality of public services; realize a clean government. Arrangements regarding Value for Money in public procurement policy are very clear by the application of e-procurement and utilization of e-marketplace; sustainable procurement; and the use of domestic products. This research also indicated the real relevance of the implementation of Value for Money principles in public procurement policy to establish good governance in Indonesia.

Rekrutmen Program Pemagangan ke Jepang: Suatu Tinjauan Program Pemerintah Daerah Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Apprenticeships can be carried out inside or outside the territory of Indonesia. In Indonesia there are several apprenticeship programs abroad. Apprenticeship abroad is regulated more specifically in the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER. 08 / MEN / V / 2008 concerning Procedures for Licensing and Implementation of Overseas Internships. This study aims to know the recruitment of apprenticeship programs to Japan: a review of government programs. This research is normative legal research. The results of the study found that apprenticeship abroad has been regulated more specifically in the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER. 08 / MEN / V / 2008 concerning Procedures for Licensing and Implementation of Overseas Internships. The regulation is a mandate and guidance on apprenticeship activities abroad.Keywords: Internship, Japan, Government, Employment AbstrakPemagangan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Di Indonesia ada beberapa program pemagangan di luar negeri. Pemagangan di luar negeri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui rekrutmen program pemagangan ke Jepang: suatu tinjauan program pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemagangan di luar negeri telah diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Peraturan tersebut sebagai mandat dan panduan kegiatan pemagangan diluar negeri.Kata Kunci: Magang, Jepang, Pemerintah, Ketenagakerjaan

Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ombudsman sebagai badan pengawasa penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggara pelayanan publik dalam pelaksanaan perannya untuk mendukung good governance, menjalankan tugasnya dengan cara menerima Laporan/pengaduan setiap Warga Negara Indonesia atau penduduk terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif maka Ombudsman dapat melakukan klarifikasi tertulis, investigasi lapangan maupun pemanggilan. Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa: a. menolak laporan, atau b. menerima laporan dan memberikan rekomendasi. Selain itu Ombudsman dapat melakukan mediasi/konsiliasi untuk memperoleh kesepakatan di antara para pihak, dan juga melakukan ajudikasi khusus yang berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi. Dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, selain menerima Laporan dari masyarakat, Ombudsman juga dapat melakukan atas inisiatif sendiri melalui systemic review yang hasilnya dapat berupa rekomendasi/saran. Untuk memastikan ditaatinya upaya penyelesaian Ombudsman oleh Terlapor atau Atasan Terlapor, maka Ombudsman melakukan monitoring langsung maupun melalui media/publikasi serta menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Presiden Reublik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat.Kata Kunci: Ombudsman, Pengawasan, Pelayanan Publik

Government Efforts In Disaster Emergency Capacity Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.126 - 143

AbstractIn this study, it will be explained about several matters relating to the actions of the government in its capacity as a body that has the authority as a supervisor, especially in the event of a disaster emergency. In this study regarding government oversight also has several objectives. Studies on disaster management are no longer considered to be the domination of the exact science of concentration, but rather to physical development as a means of disaster management. [1]On the other hand, the discussion this time has also spread or spread to other branches of social science such as sociology and anthropology. When we discuss aspects of disaster management from the perspective of social science it will be more inclined or lead to a behavioralism framework than an individual or someone in translating a disaster which later will also be a factor where the government can determine attitudes related to how to behave or take appropriate supervisory action. . The research method used is descriptive qualitative. Whereas information or supporting data will be taken from various sources both in legal factors and related journals and data collected by observing, documenting and searching for reliable sources.Keywords : Authority, authority, supervisor, disaster management.[1] Wasisto Raharjo Jati, "Analysis of Disaster Management Based on Cultural Theory Perspectives", Gadjah Mada University Journal of FISIPOL Department of Politics and Government, Volume 4 No. 4, June 2013.

Rules and Policies Related with Good Governance When Corona Virus 2019 (COVID19) Pandemic Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The policy made by the government in relation to COVID 19, became a quite heated discussion among the community. In fact, many observers are questioning the policy. At present, the government is faced with two choices, namely maintaining the lives of citizens or maintaining the economy. Policies taken by the government must be based on the principle of good governance. The principle of good governance is an important principle in making policy. One of the principles in good governance is the principle of community participation. Through this research, we will see how community participation is related to policies made by the government, moreover, public awareness is still lacking related to government policies to deal with this pandemic. Keywords: Government, principle, community participation Abstrak Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan COVID 19, menjadi pembahasan yang cukup hangat dikalangan masyarakat. Bahkan, para pengamat banyak yang mempersoalkan kebijakan tersebut. Saat ini, pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mempertahankan nyawa warga negara atau mempertahankan perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, harus didasari oleh prinsip good governance. Prinsip good governance ini menjadi prinsip yang penting dalam mengambil kebijakan. Salah satu prinsip yang ada di good governance adalah prinsip partisipasi masyarakat. Melalui penelitian ini, kita akan melihat bagaimana partisipasi masyarakat terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terlebih lagi, kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi ini. Keywords: Pemerintah, Prinsip, Partisipasi Masyarakat

Pengawasan Pelaksanaan Sistem Outsourcing yang Berbasis Pada Hak Asasi Manusia Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to find out, First, knowing the conditions of labor inspection; Second, knowing the efforts to optimize the supervision of outsourcing systems oriented to human rights. This method of writing scientific papers uses the writing of juridical-normative law, with a statutory approach. The results of writing indicate that: First, enforcement of labor law is not optimal. It is known from the existence of problems that occur, among others, the absence of social security, very low wages and the placement of outsourced workers who are not in accordance with the laws and regulations make outsourcing workers lose their basic rights. Second, efforts to optimize the supervision of outsourcing systems oriented to human rights can be done through the enforcement of integrated labor law. Supervision of the outsourcing system must emphasize protection (to protect), fulfillment (to fulfill), and respect to be more optimal. Therefore, concrete steps are needed in the enforcement of labor law. One of them is the establishment of a complaint center specifically centered at the Ministry of Manpower and integrated with the provincial level Manpower and Transmigration Office. This call center serves complaints about violations and is expected to improve the performance of labor inspectors. Keywords: Supervision, Outsourcing System, Human Rights Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, mengetahui kondisi pengawasan bidang ketenagakerjaan; Kedua, mengetahui upaya optimalisasi pengawasan sistem outsourcing yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia. Metode penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan penulisan hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan statutory approach. Hasil penulisan menujukan bahwa: Pertama, penegakan hukum ketenagakerjaan belum optimal. Hal tersebut diketahui dari masih adanya persoalan-persoalan yang terjadi antara lain tidak adanya jaminan sosial, upah yang sangat rendah dan penempatan tenaga kerja outsourcing yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadikan tenaga kerja outsourcing kehilangan hak-hak dasarnya. Kedua, upaya optimalisasi pengawasan sistem outsourcing yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia dapat dilakukan melalui penegakan hukum ketenagakerjaan terpadu. Pengawasan sistem outsourcing harus menekankan pada perlindungan (to protect), pemenuhan (to fulfill), dan penghormatan (to respect) agar lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Salah satunya dengan pembentukan call center khusus pengaduan yang terpusat di Kementerian Ketenagakerjaan dan terintegrasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat provinsi. Call center ini melayani pengaduan atas terjadinya pelanggaran dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengawasan, Sistem Outsourcing, Hak Asasi Manusia

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract AAUPB (Asas asas umum pemerintahan yang Baik) has a long journey from the beginning of its birth in the Netherlands to its application in Indonesia today. AAUPB at first was only in the theoretical realm and then entered into law until AAUPB got a very important position in Law No. 30 of 2014. Initially, AAUPB was intended as a means of legal protection or rechtsbescherming and was even used as an instrument to increase legal protection or rechtsbescherming for citizens from government actions. AAUPB is then used as the basis for judgments in the judiciary and administrative efforts, as well as an unwritten legal norm for government actions The history of the development of AUPB in Indonesia can be seen from the development of the AUPB principle in various laws and regulations, the practice of implementing the AUPB in court decisions or jurisprudence and doctrine. The development of the AUPB principle arrangement had found an increasingly strong momentum when the Government Administration Act was passed in 2014. As a result of the adoption of the concept of the welfare state, the state must fulfill the welfare of the community, one of which is through public services. With the AAUPB, it is expected that the government as a public service provider, can accept the AAUPB as a legal norm that must be used as the basis by the civil service provider in carrying out its authority, as well as a means for citizens to sue deviant public service providers. Keywords: General principles of good governance, public service. Abstrak Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Perkembangan pengaturan prinsip AUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat, tatkala UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari dianutnya konsepsi welfare state maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya AAUPB diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang. Kata Kunci : Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pelayanan Publik

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The purpose of this research is to find out how the role of the health insurance provider (BPJS) as a form of public service in Indonesia. Research is a normative study with a comparative approach. The research results show that public services or public services can be defined as all forms of services, both in the way of goods and services which in principle are the responsibility and are carried out by government agencies at the central, regional and in the environment of state-owned enterprises or business entities Regional Owned. One of them is the Social Security Organizing Agency is a legal entity to organize social security programs to ensure all people can meet the basic needs of a decent life. BPJS is held based on the principles of humanity, benefits, and social justice for all Indonesian people with the aim of realizing the fulfillment of the basic needs of a decent life for every Indonesian people who have become basic human rights. Keywords: Social Security Organizing Agency, Health, Public Services Abstract Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui bagaimanakah peran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menujukan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan, Pelayanan Publik

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search