Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REVIEW Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Kukuh Tejomurti
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO Seno Wibowo Gumbira; Adi Sulistiyono; Kukuh Tejomurti
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.381 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.341-354

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemidanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menanggulangi cyberbullying di sosial media telah berjalan efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 27 Jo Pasal 45 dirumuskan tidak melalui pengkajian dengan pendekatan analisa ekonomi mikro sehingga penegakan hukumnya tidak efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi dan tidak mencerminkan falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) [A Legal Analysis of the Implementation of Vaccine Procurement in Managing the Coronavirus Disease 19 (Covid-19)] Lailatul Mufidah; Kukuh Tejomurti
Law Review Volume XX, No. 3 - March 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v0i0.3109

Abstract

This article elaborates two legal issues related to how to implement the procurement of the Covid-19 vaccine during a pandemic and the legal responsibility for the implementation of vaccine procurement in the context of handling Covid-19. This article is a prescriptive normative legal research using the statutory approach and the conceptual approach. The study results show that the implementation of procurement for handling emergencies requires a unique mechanism that is carried out through simplification of administrative processes and under Regulation Related to Procurement of Goods/Services in Emergency Management. Article 27 paragraph (2) and section (3) of the Covid-19 Handling Law, which has legal impunity that does not necessarily eliminate the procurement actors' responsibility, but the procurement actors are still subject to legal accountability based on good faith parameters and implementation under regulations legislation. State finances issued in the procurement of the Covid-19 vaccine can be given a temporary conclusion that it has been implemented effectively considering the efficacy level of the Sinovac vaccine is above the minimum percentage given by WHO, namely 65.3% of the minimum amount of 50%Bahasa Indonesia Abstrak: Artikel ini meneliti dua permasalahan hukum terkait bagaimana penerapan pengadaan vaksin Covid-19 di masa pandemi dan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan pengadaan vaksin yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Artikel ini adalah termasuk penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan guna penanganan keadaan darurat membutuhkan suatu mekanisme khusus yang mana dilaksanakan melalui penyederhanaan proses administratif dan sesuai regulasi Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 yang memiliki impunitas hukum yang sejatinya tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab para pelaku pengadaan melainkan para pelaku pengadaan tetap dikenai adanya pertanggungjawaban hukum berdasarkan parameter itikad baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan negara yang dikeluarkan dalam pengadaan vaksin Covid-19 dapat diberikan kesimpulan sementara bahwa telah dilaksanakan secara efektif, mengingat tingkat efikasi vaksin Sinovac berada di atas minimal persentase yang diberikan oleh WHO, yaitu 65,3% dari jumlah minimal 50%.
Perbandingan Pengaturan Passing Off dalam Hukum Indonesia dan Amerika Serikat: Analisis Kasus MS Glow vs PS Glow Eva Aria Angelina; Kukuh Tejomurti
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2035

Abstract

This research aims to analyze the comparison of passing off regulations in Indonesian and United States trademark laws, which is motivated by the rampant practice of passing off in Indonesia, as illustrated in the case of MS Glow vs PS Glow. The United States is a comparative reference because it has a well-established doctrine of passing off. The method used is normative juridical with a literature study approach, referring to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Decision Number 160 K/Pdt.sus-HKI/2023. The results of this study show that the Indonesian Trademark Law does not explicitly regulate passing off so that the protection of the goodwill of business actors is not comprehensive, as evidenced in the case of MS Glow vs PS Glow where the court cannot order a cessation of production even though the PS Glow brand is proven to be in bad faith, the United States legal system through Article 43(a) of the Lanham Act of 1946 and jurisprudence since Taylor v.  Carpenter (1846) provides a comprehensive passing off protection framework including multi-factor test, unregistered brand protection, and effective remedies systems.
Co-Authors Adi Sulistiyono Eva Aria Angelina Lailatul Mufidah Seno Wibowo Gumbira