Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yanis Maladi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DOMINASI NEGARA SEBAGAI SUMBER KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA Yanis Maladi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4276.59 KB) | DOI: 10.14710/mmh.41.3.2012.432-442

Abstract

Abstract Agrarian problems which stick out lately have their deep roots in the cause of that. Agrarian problems sinewy roots in a long time since colonial, new forced labor until this time are structural. The conflict parties were not among the people, but they against big business in collaboration with the authorities. The style of conquest through a double-edged knife: Repressive State Apparatuses and ideological State Apparatuses. Looking at structural roots of agrarian conflicts which were closely linked, it is necessary to make fundamental changes of national laws agrarian by revamping the unequal agrarian structure so that it becomes more socially equitable of Pancasila. Agrarian conflicts would be eliminated if the domain principle of verklaring not be revived. The principles and values ​​which became the agrarian conflict resolution were to respect the laws in that community and strengthening the rights of agrarian resources. Keywords: Repressive State Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Verklaring Domain, Pancasila. Abstrak Persoalan agraria yang mencuat akhir-akhir ini, mempunyai akar kausa yang dalam.Persoalan agraria telah berurat dan berakar pada masa yang panjang sejak masa kolonial, orde baru dan hingga kini yang bersifat struktural. Pihak-pihak yang berkonflik  bukansaja antara rakyat dan rakyat, tetapi juga antara rakyat melawan bisnis raksasa yang berkolaborasi dengan penguasa. Corak penaklukan dilakukan melalui pisau bermata dua: Represive State Apparatuses dan Ideological State Apparatuses. Melihat konflik agraria yang akar strukturalnya berkelindan tersebut, maka perlu melakukan perubahan mendasar terhadap hukum agraria nasional dengan  melakukan perombakan struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan social yang bernafaskan Pancasila. Konflik agraria akan bisa dieliminasi apabila asas domein verklaring tidak dihidupkan kembali. Prinsip dan nilai yang menjadi dasar penyelesaian konflik agraria adalah menghormati hukum-hukum yang hidup di masyarakat dan  penguatan hak-hak masyarakat atas sumber-sumber agraria. Kata kunci:  Represive State Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Domein Verklaring, Pancasila.
Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat Muhammad Galang Asmara; Mr. Arba; Yanis Maladi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.679 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16215

Abstract

This research aims to analyse government policies and local wisdom values in the matter of land conflict resolution. Results show that the resolution is dominated by nonlitigation efforts, including peace agreement through negotiation, discussion, and mediation. Therefore, principles of adat law in resolving conflicts should be empowered, preserved, and socialised.  Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan, dan disosialisasikan.
Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen Yanis Maladi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.722 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16235

Abstract

As a manifestation of our indigenous laws, adat law is an important source in our national legislation. Being aware that the government should recognise both moral values and formal written laws, this article explores the existence of adat law in the Indonesian constitution since our independence to today’s Reformasi era.   Hukum adat di Indonesia dipandang sebagai sumber pembentukan hukum nasional karena merupakan perwujudan dari hukum asli bangsa kita. Oleh karena pemerintah seyogyanya tidak hanya memerhatikan hukum formal belaka, namun juga nilai-nilai moral, tulisan ini mencoba mengeksplorasi eksistensi hukum adat dalam konstitusi bangsa Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga era Reformasi.
Co-Authors Mr. Arba Muhammad Galang Asmara