Mr. Arba
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat Muhammad Galang Asmara; Mr. Arba; Yanis Maladi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.679 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16215

Abstract

This research aims to analyse government policies and local wisdom values in the matter of land conflict resolution. Results show that the resolution is dominated by nonlitigation efforts, including peace agreement through negotiation, discussion, and mediation. Therefore, principles of adat law in resolving conflicts should be empowered, preserved, and socialised.  Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan, dan disosialisasikan.
Pemberdayaan Hukum dan Kebijakan Pertanahan sebagai Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar Mr. Arba; Mr. Sahnan; Wiwiek Wahyuningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.905 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16216

Abstract

This research aims to identify law enforcement efforts in controlling and empowering idle land in Nusa Tenggara Barat. Result shows that National Land Agency and government have issued numerous legal instruments to address this problem. However, they are hindered by the weak regulations and various economic, social, and political conditions.  Penelitian ini bertujuan menemukan upaya pemberdayaan hukum dalam menertibkan dan mendayagunakan tanah telantar di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen hukum untuk menjawab permasalahan ini. Akan tetapi, instrumen-instrumen ini terhambat oleh lemahnya peraturan dan berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan politik.