Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Risalah Kenotariatan
Muhammad Galang Asmara
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Authority Of Regional Government Of Formation Regional Regulation (Perda) Shari'a Muhammad Galang Asmara; Gatot Dwi Hendro Wibowo; RR Cahyowati
Unram Law Review Vol 2 No 2 (2018): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v2i2.49

Abstract

The study, the Authority of regional government Formation of Regional Regulation (Perda) shari'a aims to assess four legal issues, namely: (1) Establish a Regional Authority Perda Syariah; (2) The criteria of Shariah legislation; (3) The procedure of Legislative Shari'ah; (4) Testing Regulation to shariah. This research is normative by using several approaches, namely: (a) Conceptual Approach (Conceptuan aproach); (B) Approaches Legislation (Statute aproach); and (c) Approach the case (Case aproach). The results of this study are expected bermenfaat either for the development of Science and to assist practitioners in the formation of legislation. The research results are as follows: (1) The Regional Authority to establish Sharia legislation can be found in several laws and regulations, both in the Constitution and in the implementation of such rules in the Act; (2) Criteria Sharia legislation is contained in the contents that are based on the values and teachings of Islam; (3) Procedures establishment of sharia in praktinya regulations following the establishment of regulations in general; (4) review of sharia regional regulation also follow the testing procedures and legislation in general. Forward suggest that the process of formation of Perda Syariah scholars to enroll in the area at least in the process of forming draft local regulations. Similarly, in the process of judicial review and evaluation should be based on the sources of Islamic law and involves an element of religious leaders and religious judges.
Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat Muhammad Galang Asmara; Mr. Arba; Yanis Maladi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.679 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16215

Abstract

This research aims to analyse government policies and local wisdom values in the matter of land conflict resolution. Results show that the resolution is dominated by nonlitigation efforts, including peace agreement through negotiation, discussion, and mediation. Therefore, principles of adat law in resolving conflicts should be empowered, preserved, and socialised.  Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan, dan disosialisasikan.
Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ayunisa, Radika Rahma; Asmara, Muhammad Galang; Munandar, Aris
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPAT sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan analisa data yang selanjutnya dikaji secara deskriptif yakni menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan yang diperoleh di empiris, dan dengan penyimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kantor Pertanahan di Kabupaten Ngada belum berjalan efektif dikarenakan masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kabupaten Ngada hingga melahirkan Surat Teguran Tertulis Kedua. Kemudian kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah yang pertama belum adanya Majelis Pembina dan Pengawas baik dalam lingkup daerah maupun wilayah, kedua kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan mengenai pertanahan, ketiga sarana dan prasarana yang kurang memadai, terakhir adalah kurangnya peran serta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah tersebut.
Co-Authors Aris Munandar Ayunisa, Radika Rahma Gatot Dwi Hendro Wibowo Mr. Arba RR Cahyowati Yanis Maladi Yanis Maladi