<![CDATA[ABSTRAK Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Qanun Jinayat, namun hingga saat ini pelaksanaan hukum jinayat terutama pelaksanaan hukuman cambuk masih merujuk pada Qanun Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan gubernur Aceh dalam mengeluarkan Pergub serta dampak Pergub pada pelaksanaan hukuman cambuk. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan teori formulasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh berpedoman pada Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam hal membentuk Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Pada tahap perumusan kebijakan, penyusunan hingga penetapan Pergub pemerintah Aceh melibatkan beberapa instansi hukum provinsi dan intansi vertikal yang membidangi hukum. Prosedur perumusan kebijakan Pergub Pelaksanaan Hukum Jinayat tidak melibatkan MPU Aceh yang berperan untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan syariat Islam dan juga pada Qanun Jinayat No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak memberikan kewenangan terhadap gubernur Aceh dalam memindahkan lokasi hukuman cambuk sehingga hal ini yang menjadikan Pergub Hukum Acara Jinayat belum terlaksana. Saran dari penelitian ini yaitu gubernur Aceh melibatkan MPU Aceh dalam proses perumusan kebijakan Pergub dan gubernur Aceh membentuk terlebih dahulu draft petunjuk pelaksanaan agar tidak menjadi hambatan pada pelaksanaan hukuman cambuk.Kata Kunci : Pergub Pelaksanaan Hukum Jinayat, Perumusan Kebijakan, Cambuk.ABSTRACT The Governor of Aceh stipulates Governor Regulation No. 5 of 2018 concerning the Implementation of the Jinayat Law (Islamic criminal code). The governor's regulation is an elaboration of Aceh Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. One of the articles in the qanun regulates the execution place for caning, which is transferred from a very open location to a correctional institution. The Governor Regulation on the Jinayat Law Implementation was established as an implementing regulation to optimize the qanun implementation and as a technical guide for the Jinayat law implementation. However, until now, the implementation of the Jinayat law, especially regarding the caning punishment, still refers to the Jinayat Procedural Law. This study aimed to determine the formulating process of the Aceh governor's policy in issuing a governor regulation and the impact of the governor's regulation on the implementation of caning. This research employed policy theory and policy formulation theory and used a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the Aceh Government is guided by Regulation of the Minister of Home Affairs No. 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products in terms of forming a governor regulation for the Implementation of the Jinayat Procedural Law. At the governor regulation's policy formulation, preparation, and stipulation stages, the Aceh government involved several provincial legal agencies and vertical agencies in charge of the law. The procedure for formulating the policy of the governor regulation on the implementation of the Jinayat law does not involve the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU), whose role is to provide consideration to Islamic sharia policies. Qanun Jinayat No. 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law also does not give the Aceh governor the authority to move the location of the caning punishment, so that this has made the Jinayat Procedural Law not yet implemented. This research suggests that the Aceh governor involves the Aceh MPU in formulating the Governor Regulation policy. The Aceh governor should first form an implementation guide draft so that it does not become an obstacle to the implementation of the caning. Keywords : Governor Regulation on the Implementation of Jinayat Law, Policy Formulation, Caning]]>
