Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERBANDINGAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN KEADILAN GENDER PADA SKPK BANDA ACEH TAHUN 2019 (Studi Kasus Penempatan Jabatan Di DP3AP2KB Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Nova rina; Ubaidullah, MA; Muliawati, S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh, adanya kesenjangan disposisi pejabat fungsional antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AK2KB) yang didominasi oleh perempuan dalam jabatan fungsionalnya. Sebaliknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dalam disposisi pejabat fungsional didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang secara gender pada promosi jabatan di SKPK Banda Aceh tahun 2019, serta mengetahui implementasi kesetaraan gender pada DP3AK2KB dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peluang secara gender pada promosi jabatan di SKPK Banda Aceh tahun 2019 pada dasarnya kaum perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama secara aturan, ketentuan dan syarat administrasi. Hambatan tercapainya kesetaraan gender pada promosi jabatan ini karena adanya aspek ‘rekomendasi Kepala Dinas’ yang tidak tertulis secara aturan, ketentuan dan syarat administrasi, sehingga penilaiannya bisa saja subjektif. Implementasi kesetaraan gender antara DP3AP2KB dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengalami fenomena Habitus dan kekerasan simbolik, hal ini dapat dilihat dari skturktur fungsional DP3AP2KB sebagai dinas yang mengurusi urusan perempuan dan anak, jabatan strukturalanya hanya diisi oleh perempuan. Sebaliknya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sudah memberi kesempatan yang sama kepada perempuan, hanya saja kekerasan simbolik tetap terjadi ketika proses pengambilan keputusan karena posisi jabatan strategis masih dipegang oleh kaum laki-laki (7:3), dan keputusan tersebut dianggap sah.
KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus: Pembentukan Mal Pelayanan Publik) Denny Wias; Ubaidullah, MA; Ardiansyah, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT,  The success of government agency is reflected by the society satisfaction towards the quality of public services in that agency. It is obvious that people statisfaction is an essential indicator to determine the success of government in providing public services. This research is conducted in Public Service Mall Banda Aceh, Aceh Province. Public Service Mall is a place for the implementation of Public Service which includes goods, services, and administrative service in both licensing and non-licensing. The objectives of this research are: 1). To find out the Banda Aceh Mayor’s Policy in improving Excellent Service for the society of Banda Aceh. 2). To find out the implementation of the Public Service Mall Policy for the society of Banda Aceh. This research used a qualitative research design with descriptive approach. The result showed that Mayor of Banda Aceh policy in improving Excellent Service for the society, proper use of technology, complete of facilities and infrastructure, and etc. In addition, Public Service Mall of Banda Aceh also received full support from Ministry of Administrative and Bureaucratik Reform of the Republic of Indonesia, other regencies in Aceh Province, and Banda Aceh Government. It is proved by available of fund and budget, high quality of electricity and buildings, as well high speed of internet access. Keywords : Policy, Public Service, Public Service Mall
Analisis Kegagalan Marketing Politik Partai NasDem Pada Pemilu Legisilatif Tahun 2019 Di Aceh Arizal Saputra; Ubaidullah, MA; Muliawati, S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Partai NasDem merupakan salah satu partai yang mengalami penurunan perolehan kursi secara tajam pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis marketing politik yang diterapkan oleh Partai NasDem serta faktor-faktor yang menyebabkan Partai NasDem mengalami penurunan perolehan kursi pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Aceh. Adapun penelitian ini menerapkan teori marketing politik dan konsep partai politik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Dimana peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Partai NasDem Provinsi Aceh dan pihak-pihak terkait untuk mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai NasDem belum menerapkan marketing politik secara optimal serta penyebab menurunnya perolehan kursi Partai NasDem pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Aceh dipengaruhi oleh faktor internal yang mana kekalahan partai murni disebabkan oleh kesalahan Partai NasDem itu sendiri dan faktor eksternal yang bersifat bukan dari ruang lingkup kinerja Partai NasDem itu sendiri. Hal ini juga melibatkan informasi-informasi yang bersifat hoax atau kampanye hitam yang ditujukan kepada Partai NasDem melalui media massa maupun media online/sosial untuk memprovokasi masyarakat Aceh. Maka dari itu berbagai sebab akibat tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan bagi masyarakat Aceh terhadap Partai NasDem pada pemilu legislatif tahun 2019 di Aceh. Selanjutnya, Partai NasDem diharapkan dapat menerapkan marketing politik secara optimal dan meningkatkan kinerja partai secara baik. Jika marketing politik Partai NasDem dijalankan dengan baik maka untuk Pemilu legislatif 2024 mendatang kesalahan dan kekurangan yang dimiliki Partai NasDem Aceh dapat dikonversikan menjadi sebuah prestasi bagi Partai NasDem.Kata Kunci : Partai NasDem, Marketing Politik, Pemilu Legislatif
ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HUKUM JINAYAT Ade Irwansyah; Ubaidullah, MA; Ami nah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Qanun Jinayat, namun hingga saat ini pelaksanaan hukum jinayat terutama pelaksanaan hukuman cambuk masih merujuk pada Qanun Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan gubernur Aceh dalam mengeluarkan Pergub serta dampak Pergub pada pelaksanaan hukuman cambuk. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan teori formulasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh berpedoman pada Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam hal membentuk Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Pada tahap perumusan kebijakan, penyusunan hingga penetapan Pergub pemerintah Aceh melibatkan beberapa instansi hukum provinsi dan intansi vertikal yang membidangi hukum. Prosedur perumusan kebijakan Pergub Pelaksanaan Hukum Jinayat tidak melibatkan MPU Aceh yang berperan untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan syariat Islam dan juga pada Qanun Jinayat No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak memberikan kewenangan terhadap gubernur Aceh dalam memindahkan lokasi hukuman cambuk sehingga hal ini yang menjadikan Pergub Hukum Acara Jinayat belum terlaksana. Saran dari penelitian ini yaitu gubernur Aceh melibatkan MPU Aceh dalam proses perumusan kebijakan Pergub dan gubernur Aceh membentuk terlebih dahulu draft petunjuk pelaksanaan agar tidak menjadi hambatan pada pelaksanaan hukuman cambuk.Kata Kunci : Pergub Pelaksanaan Hukum Jinayat, Perumusan Kebijakan, Cambuk.ABSTRACT The Governor of Aceh stipulates Governor Regulation No. 5 of 2018 concerning the Implementation of the Jinayat Law (Islamic criminal code). The governor's regulation is an elaboration of Aceh Qanun No. 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. One of the articles in the qanun regulates the execution place for caning, which is transferred from a very open location to a correctional institution. The Governor Regulation on the Jinayat Law Implementation was established as an implementing regulation to optimize the qanun implementation and as a technical guide for the Jinayat law implementation. However, until now, the implementation of the Jinayat law, especially regarding the caning punishment, still refers to the Jinayat Procedural Law. This study aimed to determine the formulating process of the Aceh governor's policy in issuing a governor regulation and the impact of the governor's regulation on the implementation of caning. This research employed policy theory and policy formulation theory and used a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the Aceh Government is guided by Regulation of the Minister of Home Affairs No. 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products in terms of forming a governor regulation for the Implementation of the Jinayat Procedural Law. At the governor regulation's policy formulation, preparation, and stipulation stages, the Aceh government involved several provincial legal agencies and vertical agencies in charge of the law. The procedure for formulating the policy of the governor regulation on the implementation of the Jinayat law does not involve the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU), whose role is to provide consideration to Islamic sharia policies. Qanun Jinayat No. 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law also does not give the Aceh governor the authority to move the location of the caning punishment, so that this has made the Jinayat Procedural Law not yet implemented. This research suggests that the Aceh governor involves the Aceh MPU in formulating the Governor Regulation policy. The Aceh governor should first form an implementation guide draft so that it does not become an obstacle to the implementation of the caning. Keywords : Governor Regulation on the Implementation of Jinayat Law, Policy Formulation, Caning
PENGARUH MODAL SOSIAL DALAM PEMENANGAN ILYAS PADA PILEG 2019 DI DAPIL I KABUPATEN GAYO LUES Dedi Muliadi; Ubaidullah, MA; Novita Sari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka saat ini banyak juga popularitas kandidat melebihi popularitas partainya di dalam masyarakat, sehingga pribadi kandidat menjadi hal menarik yang lebih diperhatikan oleh masyarakat dari pada kedudukan partainya. Pada popultaritas dan elektabilitanya, Partai PBB di Gayo Lues sejak periode pemilihan 2014 sampai 2019 saat ini tidak bisa dikatakan tinggi karena dari calon-calon yang di usung dalam pileg 2014 hanya 1 orang yang berhasil duduk di parlemen DPRK Kabupaten Gayo Lues, begitu juga pada pemilu tahun 2019 saat ini yaitu Ilyas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk modal sosial yang digunakan Tim Pemenangan Ilyas dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Gayo Lues dan untuk mengetahui pemanfaatan modal sosial terhadap pemenangan Ilyas pada Pileg 2019 di Kabupaten Gayo Lues. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk modal sosial yang digunakan tim pemenangan Ilyas dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Gayo Lues meliputi beberapa hal yaitu: 1) Figur Ilyas dimata masyarakat kabupaten Gayo Lues, 2) Etnisitas/Kesukuan, 3) Prestasi yang dimiliki oleh Ilyas sebagai anggota legislatif. Sedangkan pemanfaatan modal sosial terhadap pemenangan Ilyas pada Pileg 2019 di Kabupaten Gayo Lues yaitu: 1) Pemanfaatan modal sosial dari segi ranah (Field), dan 2) Pemanfaatan modal sosial dari segi figur oleh tim pemenangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah modal sosial yang digunakan oleh Ilyas dan tim pemenangannya menjadi point utama pada pileg 2019 di kabupaten Gayo Lues dengan memanfaatkan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi perolehan suaranya pada pileg tahun 2019 di Kabupaen Gayo lues. Saran dari penelitian ini adalah bentuk-Bentuk modal sosial yang digunakan oleh Ilyas dan tim Pemenangan merupakan langkah yang sangat baik terhadap pemenangan Ilyas. Namun, baik dari tim pemenangan maupun kedepannya dapat melakukan hal yang sama terhadap calon-calon anggota lain yang berada di dalam partai yang sama sehingga partai juga ikut merasakan dampak terhadap modal sosial tersebut. Pemanfaatan modal sosial yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat kampanye atau saat pemilu akan dilaksanakan. Akan tetapi Ilyas juga harus mampu melakukan pemanfaatan modal sosial tersebut sebagai seorang anggota DPRK terpilih. Sehingga masyarakat tidak memiliki penyesalan untuk memilihnya sebagai anggota legislatif. Kata Kunci : Ilyas, Modal Sosial, Pemilu
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILPRES 2019 DI KABUPATEN ACEH UTARA (Studi Penelitian Di Kecamatan Dewantara) noviyanti noviyanti; Ubaidullah, MA; Ardiansyah, S.IP, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK, Tingkat partisipasi pemilih pemula pada pilpres 2019 di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dibandingankan dengan tingkat partisipasi pemilih pemula pada pilpres tahun 2014. Maraknya kampanye yang dilakukan melalui media sosial dapat dianggap sebagai pengaruh peningkatan partisipasi pemilih pemula. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilpres 2019 di Kabupaten Aceh Utara dan menjelaskan bentuk kampanye di media sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilpres 2019 di Kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilpres 2019 di Kabupaten Aceh Utara bisa dilihat dari ketergantungan pemilih pemilih pemula terhadap media sosial, mayoritas peserta pemilu menggunakan media sosial untuk menjangkau pemilih dalam berkampanye, media sosial memudahkan pemilih pemula dalam mengakses informasi politik, jenis dan durasi penggunaan media sosial pemilih pemula serta dampak kampanye melalui media sosial terhadap pemilih pemula. Bentuk kampanye di media sosial yang berpengaruh terhadap pemilih pemula yaitu bentuk kampanye via youtube, instagram, facebook, whatsapp serta kampanye menggunakan hashtag. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap partisipasi pemilih pemula pada pilpres 2019 di Kabupaten Aceh Utara. Informasi yang meraka dapat memiliki peran baik langsung maupun tidak langsung untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula untuk mengambil suatu keputusan  politik. Bentuk kampanye media sosial yang paling terpengaruh yaitu kampanye via facebook. Saran diharapkan kepada pemilih pemula agar lebih cerdas dalam mengkonsumsi informasi dimedia sosial, kepada peserta pemilu agar informasi yang diberikan lebih kepada informasi yang mendidik bukan hanya semata-mata untuk meraup suara dengan cara-cara yang negatif. Kepada penyelenggara pemilu agar dapat membuat aturan yang lebih baik lagi mengenai tata cara berkampanye melalui media sosial. Kata Kunci : Pengaruh Media Sosial, Partisipasi, Pemilih Pemula, Pilpres ABSTRACT, The participation rate of new voters in 2019 in Aceh Utara District has increased compared to the participation rate of first-time voters in 2014. The rise of campaigns conducted through social media can be added as an increase in the participation of first-time voters. The purpose of this study is to explain the influence of social media on participation of beginners in the 2019 presidential election in Aceh Utara Regency and to explain the form of campaigns on social media that affect first-time voters in the 2019 presidential election in Aceh Utara Regency. Type of qualitative research. The data techniques used were interviews, observation and documentation. The results show that the influence of social media on first-time voters in the 2019 presidential election in Aceh Utara Regency can be seen from the dependence of first-time voters on social media, election participants who use social media to reach voters in campaigning, social media makes it easier for novice voters to access political information , types and duration of use of beginner social media and the impact of social media campaigns on first-time voters. The form of campaigns on social media that affect first-time voters is the form of campaigns through YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp and campaigns using hashtags. The conclusion of this study is that social media has a great influence on the participation of first-time voters in the 2019 presidential election in Aceh Utara Regency. Information that comes from girls who have a role, directly or indirectly, in increasing the level of participation of novice beginners in making political decisions. The most appropriate form of social media campaign is a campaign through Facebook. Suggestions are expected to first-time voters to be smarter in consuming information in social media, participants so that the information provided is more educational, not just eye elections to get votes in negative ways. To the election organizers so that they can make even better rules regarding campaigning procedures through social media. Keywords: Social Media Influence, Participation, Beginner Voters, Presidential Election
Strategi Pemenangan Partai Lokal Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Banda Aceh Dendy Sakti Anugerah; Ubaidullah, MA; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerolehan kursi Partai Lokal di Kota Banda Aceh semakin merosot, mulai dari 10 kursi pada Pemilu 2009, merosot menjadi 5 kursi pada Pemilu 2014 dan merosot lagi menjadi 3 kursi pada Pemilu 2019. Merosotnya perolehan kursi ini, didasari atas marketing politik kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika marketing politik merosotnya perolehan kursi Partai Lokal di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019, serta strategi marketing politik yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori marketing politik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika marketing politik merosotnya perolehan kursi Partai Lokal pada Pemilu Legislatif 2019, pada Partai Aceh memiliki masalah internal yang menjadi penghambat utama. PNA tidak dapat membangun basis di setiap kecamatan serta ketokohan di PNA Kota Banda Aceh masih sangat minim. PDA memiliki kegagalan pengelolaan partai di tingkat DPW Kota Banda Aceh, Ketua Umum Partai lebih mementingkan kemenangan dirinya sendiri pada tingkat DPRA. Partai SIRA telat mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2019. Strategi marketing politik Partai Lokal Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh adalah dengan menjadikan ketokohan sebagai syarat utama dalam menetapkan Calon Legislatif. Melakukan pemetaan lapangan tentang kebutuhan masyarakat, lalu membuat program kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Pada Pemilu berikutnya harus memanfaatkan Medsos sebagai media kampanye setiap kegiatan yang dilakukan oleh Politisi dan Partai Lokal secara kontinu sebagaimana tuntutan era digital dalam membangun positioning politik. Kata Kunci : Partai Lokal, Perolehan Kursi, Marketing politik.
PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILU 2019 rahmad fadhil; Ubaidullah, MA; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi dimasyarakat pada zaman yang semakin modern dan demokratis. Tokoh agama salah satu figur yang membawa peran dalam bidang sosial keagamaan dan politik terutama pada masyarakat karena faktor Great Leader. Pada pemilu serentak 2019 dalam hal ini ialah pilpres dan pileg partisipasi masyarakat Aceh Barat Daya meningkat sangat signifikan. Partisipasi pemilih ini tentunya tidak terlepas dari peran tokoh agama, dari banyaknya seruan atau ceramah tokoh agama yang menyinggung tentang isu politik ini tentunya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran Ulama dalam membangun partisipasi politik masyarakat Aceh Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran Ulama dalam membangun partisipasi politik masyarakat Aceh Barat Daya. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalam membangun partisipasi politik masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilu tahun 2019 meliputi beberapa aspek yaitu: 1) Membangun kepercayaan masyaraskat kabupaten Aceh Barat Daya melalui dakwah, 2) Pemanfaatan media sebagai sarana dakwah. Peran tokoh agama memberikan dampak yang cukup signifikan dengan membangkitkan jiwa nasionalisme di dalam masyarakat. Masyarakat juga melihat bahwa peran tokoh agama di kabupaten Aceh Barat Daya juga memberikan hasil yang sangat bagus terbukti dengan meningkatnya jumlah partisipan dalam pemilu tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat memberikan hasil yang sangat baik. Saran dari penelitian adalah upaya tokoh agama yang dilakukan di Aceh Barat Daya juga dapat diikuti oleh pihak lainnya agar dapat menjalankan pemilu yang lebih baik. Kata Kunci : Tokoh Agama, Peran, Pemilu