Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.776
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Islam Universalia : International Journal of Islamic Studies and Social Sciences Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat WLRev
Teguh Anindito
Faculty Of Law Wijayakusuma University, Purwokerto, Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN LAW IN INDONESIA Wahyu Hariadi; Teguh Anindito
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28627

Abstract

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan dan pemenuhan kebutuhan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan individual menjadi kepentingan dan kebutuhan bersama. Jalan keluar yang dirumuskan berisi penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak ketiga. Pada tanggal 12 Agustus 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini diatur mengenai arbitrase, dan juga mengenai ADR. Secara yuridis formal, pelembagaan arbitrase dan ADR ini dimungkinkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Semula pelembagaan ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.” Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan u ntuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.
PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Wahyu Hariyadi; Teguh Anindito
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa bagaimana Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Terkait Efektifitas Hukum Di Dalam Masyarakat. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan.
Weak Protection of Civil Rights Zina Children in Indonesia Suryati; Teguh Anindito
Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences Vol 4 No 1 (2022): Islam Universalia
Publisher : Cyber Media Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56613/islam-universalia.v4i1.210

Abstract

The position of a child is very important for a family and a country. Children are part of the younger generation, as one of the human resources, as a great potential and a successor to the ideals of the nation. Children must be guaranteed a complete, harmonious, harmonious and balanced physical, mental, social growth. It can even be said that children are a gift that is also a mandate given by Allah SWT to every parent. Children in Article 1 paragraph 1 of Law Number 23 Year 2002 in conjunction with Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection are someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb. Article 42 of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, regulates that legal children are children born in or as a result of a legal marriage. The purpose of this study was to determine the weaknesses in protecting the civil rights of adultery children in Indonesia. The research specification is descriptive. Primary data collection method through interviews, while secondary data collection is documentative. The data obtained were analyzed qualitatively. Conclusion: The weakness of protecting the civil rights of adultery children in Indonesia is that there are many children who are neglected, the stigma of society, the biological father of adultery children is not responsible, it is rare for families to place adultery children, if there are families who want to accommodate adultery children but the origin of the child is hidden.
Implikasi Hukum Dari E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Aris Priyadi; Teguh Anindito; Wiwin Muchtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.ven6xd63

Abstract

This study aims to analyze the implications of the development of e-commerce for consumer protection in today's digital era. With the increase in online transactions, consumers face various challenges, including data security, fraud, and unclear product information. This study explores how consumer protection regulations and policies have been adapted to address these issues. The research method used is a literature review and descriptive analysis of regulations in force in several countries. The results indicate that although several countries have developed legal frameworks to protect consumers in e-commerce transactions, gaps remain that require further attention, particularly in law enforcement and consumer education. This study suggests the need for more comprehensive regulatory updates and effective education strategies to increase consumer awareness in the digital environment. Thus, the implications of e-commerce from a consumer protection perspective emphasize the importance of collaboration between the government, e-commerce service providers, and consumers to create a safe and transparent ecosystem.
TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BKK PURWOKERTO CABANG KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS Elly Kristiani Purwendah; Teguh Anindito; Prosawita Ririh Kusumasari
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1125

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam aplikasinya pada PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng, dam untuk mengetahui dan menjelaskan dengan agunan tanah yang tidak dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Metode  pendekatan  ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam tipe penelitian untuk menemukan hukum abstrakto dalam perkara in konkreto (penerapan hukum), Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kekuatan hukum SKMHT dalam aplikasi pada  PD. BPR BKK Purwokerto Cabang Kedungbanteng adalah bahwa SKMHT tersebut sah sepanjang surat kuasa tersebut langsung diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terhadap debitur pinjamannya di atas Rp. 50.000.000 untuk nasabah pinjaman baru harus dibuatkan SKMHT oleh karena adanya kepentingan bank untuk mendapatkan kepastian hukum dan agar dapat diberikan hak istimewa/privilege dari kreditur-kreditur lainnya.Bagi agunan tanah yang tidak dibuatkan SKMHT mempunyai kekuatan hukum yang lemah jika dibandingkan dengan agunan tanah yang dibuatkan SKMHT, dan terhadap agunan yang tidak dibuatkan SKMHT dalam pelunasan piutangnya pihak kreditur akan menanggung resiko lebih besar karena bagi kreditur tersebut tentunya tidak mempunyai hak istimewa / privilage dari kreditur lain dalam pelunasan piutangnya.Kata kunci : tinjauan yuridis, surat kuasa, membebankan hak tanggungan
Penyuluhan Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik yang termuat dalam Informed Consent di hubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Elly Kristiani Purwendah; Teguh Anindito; Ferryani Krisnawati
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i1.490

Abstract

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien dalam rangka pemberian jasa pelayanan medik dimana dalam perjanjian tersebut tertuang dalam suatu surat persetujuan tindakan medik atau yang lebih dikenal dengan informed consent , sebagai bentuk perjanjian baku antar dokter dan pasien dimana pasien dapat menerima atau menolak tindakan medik yang akan dilakukan dokter dengan cara memilih untuk menandatangani surat persetujuan medik atau surat penolakan tindakan medik dimana segala konsekuensi atas tindakan medik tersebut istilah harus ditanggung oleh pasien karena sebelum pasien menandatangani surat tersebut dokter terlebih dahulu menjelaskan dan memberikan informasi tentang akibat dan dari tindakan medik yang akan dilakukan dengan pemberian jasa tindakan medik pasien disini dapat dikatakan sebagai konsumen khususnya konsumen dalam memberikan jasa tindakan medik maka pasien sebagai konsumen dalam memberikan jasa tindakan medik maka pasien sebagai konsumen harus tahu betul tentang hak dan kewajibannya begitu juga dokter disini juga dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dalam memberikan jasa tindakan medik dokterpun mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan, dimana kedudukan antara dokter dan pasien haruslah seimbang karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati satu sama lain. Apalagi hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut telah diwujudkan dalam suatu surat persetujuan tindakan medik dengan konsekuensi apabila pasien dalam hal ini sebagai konsumen penerima jasa medik dapat melakukan tindakan hukum berupa akuntansi ganti rugi atau tuntutan hukum yang lain apabila memang benar-benar terbukti bahwa dokter sebagai pemberi pelayanan medik telah melakukan bahkan kesalahan terhadap tindakan medik yang dilakukannya sehingga dokter dalam menjalankan profesinya akan lebih berhati-hati dan waspada serta pasien dalam hal ini sebagai konsumen akan lebih mendapatkan jaminan perlindungan hukum khususnya dalam pemberian jasa pelayanan medik.
Co-Authors Arif Awaludin, Arif Aris Priyadi Aris Priyadi Aris Priyadi Elly Kristiani Purwendah Ferryani Krisnawati Haris Kusumawardana Kusumasari, Prosawita Ririh Suryati Suryati Suryati Suryati wahyu hariadi Wahyu Hariyadi Wahyu M.Hum. S.H. Hariadi Wiwin Muchtar Wiyono