Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Research Fair Unisri
Wibowo Murti Samadi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN SUKOHARJO Wibowo Murti Samadi; Edy - Suryanto
Wacana Hukum Vol 11 No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2012.11.1.729

Abstract

Abstract: BPN is an institution that is authorized to perform the duties of government land,among others implement acceleration land registration. Based on GovernmentRegulation No. 24/1997 concerning PRONA (national programe) policies, namelyproviding land registration services and legal certainty as to realize the achievement ofchess orderly land sector. If Government Regulation No. 24/1997 implemented properly,it will provide legal certainty, that the rule of law: land rights holders; lay of the land;acreage and others. Completeness and actual information on every subject in the landregistration law, it will be easier to take legal actions against the parcel of land that hasbeen registered.Key words: national programe, acceleration of land registration.
KEBIJAKAN PROGRESIF DALAM PELAKSANAAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TERHADAP PEMBERIAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAS HAK YANG SAH Wibowo Murti Samadi; Shinta Rukmi B
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 4 No. 1 (2020): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.5 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v4i1.3389

Abstract

Tujuan Penelitian. Ingin mengkaji dan menganalisis kebijakan progresif dalam pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 terhadap pemberian sertifikat sebagai alas hak yang sah dan mengkaji dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan progresif tersebut. Latar Belakang. Kebijakan Negara dalam menjalankan amanah PP No.24 Tahun 1997, Yakni melakukan proses pendaftaran tanah secara lengkap dengan menganulir hakekat konversi bidang pendaftaran tanah yang seharusnya dibeikan waktu 20 tahun dari UUPA No.5 Tahn 1960 sampai dengan Tahun 1980. Namun negara mempunyai otoritas mengambil kebijakan progresif dengan masih menerima terhadap pendaftaran tanah yang belum mempunyai alat bukti sertifikat.Hasil Penelitian. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistem lengkap merupakan kebijakan progresif negara melalui PP 24 Tahun 1997 bahwa pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah kepada masyarakat dilakukan dalam rangka tertib administrasi dan rasa nyaman atas alat bukti kepemilikan yang dipegang oleh pemilik tanah. Hal ini merupakan kebijakan negara walaupun aturan konversi bahwa sejak 24 September 1960 (UUPA) sampai dengan tahun 1980 telah dilakukan ketentuan konversi setiap pemilik hak atas tanah harus melakukan penyesuaian hak atas tanah yang tercantum dalam UUPA. Namun, sampai dengan saat ini negara masih memberlakukan proses pendaftaran tanah progresif (PTSL) sehingga dapat disimpulkan negara mempunyai kebijakan progresif yang dilakukan menurut PP 24 Tahun 1990. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Boyolali, antara lain: a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, menyebabkan tidak semua komponen masyarakat memahami dan memiliki daya tanggap yang cepat terkait pelaksanaan PTSL; b. Pemohon PTSL susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran karena adanya beberapa kesibukan. c. Pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa alasan, baik itu karena belum ada waktu yang tepat ataupun masih terjadi sengketa dengan pemilik tanah yang berbatasan hal ini menyebabkan penundaan kegiatan pelaksanaan. d. Kelengkapan pengumpulan syarat administrasi oleh para pemohon.Kata kunci : kebijakan progresif, alat bukti sertifikat
Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Shinta Rukmi Budiastuti; Wibowo Murti Samadi
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 5 No. 1 (2021): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v5i1.4578

Abstract

Abstrak Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum upaya diversi dan pemahaman yang tepat diharapkan dapat dijadikan masukan kepada penegak hukum yang menangani perkara anak, sehingga terwujud menggunakan dengan diversi sebagai alternatif pidana penjara Penelitian ini dilakukan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dalam konsep diversi dan konsep pemidanaan,kemudian dijadikan landasan untuk menilai persyaratan upaya diversi dan didasarkan data primer dan sekunder. Diversi menjadi solusi terbaik untuk anak, sebagai alternatif dalam penjatuhan sanksi pidana.Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan diversi pada setiap anak, hanya dapat dilakukan apabila ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Anak yang dijatuhi sanksi diversi menumbuhkan tanggungjawab terhadap orang lain (korban, keluarga korban, sekolah) dan wajib mengambil resiko atas perbuatannya. .
PRODUK PENDAFTARAN TANAH SISTIM LENGKAP BERUPA SERTIFIKAT Wibowo Murti Samadi; Shinta Rukmi Budiastuti
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2020): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v4i2.4155

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dari warga Pulisen khususnya RT.07/ RW.08 dalam memahami tentang perolehan sertifikat melalui program PTSL hal ini dilakukan secara insidentil sebagai program Negara yang dilakukan oleh BPN Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, adalah menggunakan metode ceramah, dan dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi) yang berkaitan dengan tema kegiatan ini. Berdasarkan pada observasi yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, dan juga disertai dengan hasil wawancara yang sifatnya sambil lalu, warga Pulisen khususnya RT.07/ RW.08 dalam memahami tentang perolehan sertifikat melalui program PTSL hal ini dilakukan secara insidentil sebagai program Negara yang dilakukan oleh BPN, yaitu antara lain meliputi : 1. Masih rendahnya pemahaman Tentang Prona 2. Masih rendahnya pemahaman tentang Ayudikasi Masih rendahnya partisipasi warga dalam memahami tentang PTSL
Co-Authors Edy - Suryanto Shinta Rukmi B SHINTA RUKMI BUDIASTUTI