Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Memutus Kuasa Postkolonial di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah Kritis Kirom, Syahrul
KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2020): KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/kambotivol1issue1page13-20

Abstract

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari masa lalu yang penuh perjuangan. Perlawanan  dengan kolonialisme selama 350 tahun itu waktu yang sangat lama sekali. Dampak peperangan dengan Belanda menyimpan banyak warisan kolonial dari kerja rodi, romusa dan pajak serta budaya korupsi pun muncul, pajak merupakan warisan pikiran kerja budaya belanda. Tulisan paper ini menggunakan pendekatan filsafat sejarah kritis. Metode yang digunakan adalah deskriptis- analitis. Penjajahan fisik dan peperangan pada saat merebut kemerdekaan sudah tidak tepat lagi dilakukaan pada saat ini. Pada era sekarang ini kolonialisme ini bentuknya macam-macam ada melalui kebijakan kebijakan dan bahkan jual beli aset-aset negara dan politik ekonomi luar negeri yang berdampak pada kemiskinan dan pengangguran serta penderitaan rakyat Indonesia. Dengan demikian, postkolonial yang terjadi pasca reformasi dan di era millenial ini perlu mendapatka perhatian khusus, upaya memutus mata rantai postkolonial, para pemangku kebijakan dan para birokrat bangsa Indonesia ini juga perlu belajar dari sejarah (history) masa lalu untuk mengatasi persoalan kebangsaan pada masa kini dan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Perlu ada upaya membangun kesadaran yang sangat tinggi pada pemangku kebijakan, membangun semangat nasionalisme mencinta ibu pertiwi, mencintai aset aset negara untuk dikembalikan pada kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
MEMPRAKSISKAN PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Kirom, Syahrul
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i1.627

Abstract

Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semetisnya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum, yang tidak pernah mengimplemnetasikan nilai-nilai pancasila.Tujuan dari adanya implementasi pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan memabangun kesadaran moral pada penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai pancasila yang luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi selurut rakyat Indonesia dan Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini filsafat pancasila sebagai sebuah landasan teori, pancasila memiliki ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan dengan sila-sila itu sesungguhnya harus diimplementasikan, filsafat pancasila sebagai sebuah keilmuan memiliki pengetahuan yang terdiri dari aspek epistemologi, ontologi dan aksiologi. Ketiga hal tersebut digunakan untuk mengkaji hukum di Indonesia, dengan cara membangun pancasila sebagai sumber nilai-nilai yang terdiri dari lima sila untuk mengarahhkan pada penegakan hukum di Indonesia. Metode dalam penulisan adalah dengan metode deskritptif-analitis serta mengggunakan metode hermeneutik, kemudian dilakukan pencarian data-data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian implementasi pancasila dalam penegakan hukum serta selanjutnya dilakukan analisis yang lebih tajam sehingga menghasilkan gagasan atau ide yang kreatif. Pancasila harus diajarkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksaan tinggi oleh pejabat hukum dan aparat penegak hukum, agar mereka tersadarkan bahwa pancasila sebagai sumber hukum telah mengajarkan cara yang baik dan adil dalam menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Nilai-nilai pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum. Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan atas pancasila.Key Word: Pancasila, Manusia, Penegakan Hukum, Kesadaran Moral.
Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat Desa Munjul Astanajapura Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Amin Iskandar; Nanin Sumiarni; Alif Nurrahman Fadliansyah; Syahrul Kirom; Rijal Mahdi
ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 7 No 4 (2025): Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/abdi.v7i4.1539

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis riset ini dilaksanakan di Desa Munjul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, sebagai respons terhadap meningkatnya permasalahan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Desa ini memiliki potensi besar untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif berkat karakteristik penduduknya yang produktif dan terdidik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan dan memetakan tingkat kesadaran masyarakat Desa Munjul terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai langkah awal menuju peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi riset lapangan melalui survei, diskusi kelompok terarah (FGD), seminar edukatif, serta penyebaran kuesioner kepada 50 pemuka masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penggalian data sekaligus menjadi sarana edukasi dan sosialisasi praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki latar belakang sosial dan demografis yang beragam dengan dominasi usia produktif dan tingkat pendidikan menengah ke atas. Peran laki-laki cenderung pada pengelolaan teknis, sementara perempuan berfokus pada pengelolaan rumah tangga. Meskipun sebagian besar responden memahami pentingnya pengelolaan sampah, masih ditemukan kesenjangan informasi mengenai praktik berkelanjutan dan dukungan fasilitas. Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan perlunya program edukasi dan pendampingan berkelanjutan yang lebih intensif agar masyarakat tidak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi pondasi penting bagi rancangan program lanjutan yang berorientasi pada penguatan kapasitas dan perubahan perilaku menuju lingkungan desa yang sehat dan sejahtera.