Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Sudirman SItepu
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENANGGULANGAN KEJAHATAN MELALUI KEBIJAKAN KRIMINAL Sudirman SItepu
Syiar Hukum Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v8i3.605

Abstract

Kebijakan atau usaha untuk menanggulangi kejahatan, pada intinya merupakan bagian integral dalam rangkan melindungi masyarakat (social defense) untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tujuan utama kebijakan kriminal adalah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ilmiah, terkait dengan alasan efektivitas atas sanksi kejahatan, bisa menjadi aspek penting untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan kriminal tersebut
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU Stevri Iskandar; lidia br karo lidia; Sudirman Sitepu
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.19-39

Abstract

Pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem yang dilakukan dengan meng-integrasikan dan mendinamisasi unsur-unsurnya sehingga terwujud suatu kesatuan berdaya guna serta berhasil guna. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang masih banyak dilakukan oleh pengguna jalan yang mana salah satunya adalah penggunaan handphone bagi pengemudi kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bentuk pengendalian untuk menciptakan lalu lintas yang lancar, tertib dan aman dengan melakukan tindakan penilangan bagi pelanggar lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (handphone) bagi pengemudi kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi langsung terhadap polisi lalu lintas dan masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya, dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya belum diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum hanya sebatas teguran dan himbauan yang dirasa bahwa masyarakat telah mengerti akan kesalahan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas (aparat penegak hukum) sendiri meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI UPAYA MENGURANGI BEBAN KERJA SISTEM PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU Benget Hasudungan Simatupang; Sudirman Sitepu; Pipi Susanti
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.479 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1679

Abstract

The treatment of children as perpetrators of criminal acts should be in accordance with the Convention on the Rights of the Child as ratified by the government of the Republic of Indonesia with Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning ratification of the Convention on the Rights of the Child (Convention concerning the Rights of the Child) which strictly regulates the rights of children who have problems and are related to criminal justice. The objectives and rationale of juvenile justice clearly cannot be separated from its main objective, namely to realize child welfare which is basically an integral part of social welfare. . Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates Restorative Justice and Diversion with the mission to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children who are in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment as a whole. reasonable. This research is an empirical normative research that uses primary data, namely interviews and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection through literature and interviews, while the data collection tool uses interview guidelines. From the results of the research it is known that cases of children who are dealing with the law must be tried at the Juvenile Court which is within the general court environment. The process of court cases for children since they are arrested, detained and tried, their guidance must be carried out by special officials who understand children's problems. However, before entering the judicial process, law enforcers, families and the community are required to seek a settlement process outside the court line, namely through Diversion based on a Restorative Justice approach at the investigation stage at the Police. There are several obstacles faced by investigators in implementing diversion, including victims or victims' families who still have a paradigm of retaliation against perpetrators so that perpetrators are deterred, legal awareness is still low and it is difficult to bring parties together in a meeting so that a diversion agreement is reached.Keywords: Juvenile Case, Diversion, Criminal Justice System.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan Ditinjau dari Aspek Kesetaraan Gender : Implementasi, Hambatan dan Solusi dalam penerapannya Raihan Malana Gibran; Ashar Fawazy; Sudirman Sitepu; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2024): September - Oktober
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/9xsrv126

Abstract

This research discusses the legal protection of women from violence in Indonesia in the context of gender equality. Women in Indonesia are often victims of violence, both in the domestic and public spheres, with patriarchal culture dominating as one of the main factors. Although various laws and regulations exist to protect women, the implementation of the law still faces various obstacles, such as a lack of response to evolving forms of sexual violence, as well as legal interpretations that tend to blame the victim. This research uses a normative juridical method to analyze existing legal regulations, as well as to identify gaps in regulations that affect the protection of women's rights. An in-depth literature review was conducted of relevant laws, court decisions and agency reports, to assess the effectiveness of legal policies in providing appropriate protection. This research aims to identify more effective measures in the fight for gender equality and the protection of women through a more responsive and sensitive legal approach to gender issues. The results of the research are expected to contribute to the improvement of legal policies in Indonesia to further enhance the protection of women and realize gender equality.
Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia Muhammad Fadhel Febriansyah; Muhammad Aldiansyah; Muhammad Zaky Nugraha; Andrea Tanjung; Sudirman Sitepu
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 5 (2025): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/cskjc461

Abstract

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Efektivitas sistem ini menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, yang pada akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, ketidakefektifan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia dengan meninjau berbagai aspek, termasuk kebijakan hukum, implementasi proses peradilan, serta faktor penghambat dalam sistem hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta mengevaluasi praktik peradilan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam memperkuat sistem peradilan pidana, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi kelembagaan, dan perbaikan regulasi, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Hambatan-hambatan tersebut mencakup proses peradilan yang panjang dan berbelit, adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, serta lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, tekanan politik dan intervensi pihak berkepentingan sering kali menjadi faktor yang menghambat independensi peradilan dalam menangani kasus korupsi secara objektif dan transparan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan penguatan integritas aparatur penegak hukum. Selain itu, sinergi antara lembaga penegak hukum, penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses peradilan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam memberantas korupsi.
HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Benget Hasudungan Simatupang; Clarita William; Sudirman Sitepu; Pipi Susanti
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.8.1.68-78

Abstract

Restitution arrangements are still lacking in terms of fulfilling the rights of victims of criminal acts. It is necessary to study the application for the right of restitution given to children as victims of criminal acts of violence and the legal consequences of restitution not being paid by the perpetrators. This study uses a type of normative research. The collection of legal materials was carried out using literature study techniques and analyzed using descriptive analysis. Government Regulation Number 43 of 2017 does not regulate coercion if the perpetrator is unable to carry out restitution, so there is no guarantee that restitution can be paid to a child as a victim of a crime. Therefore, this causes no certainty for children who are victims of criminal acts to receive restitution and imposition of sanctions against perpetrators of criminal acts who do not pay restitution in accordance with court decisions that have permanent legal force. Restitution in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence emphasizes that in the event that the confiscated assets of the convict are not sufficient to pay restitution, the convict will be subject to a replacement prison sentence which does not exceed the threat of the principal sentence. The state then provides victim compensation.
Co-Authors Andrea Tanjung Ashar Fawazy Benget Hasudungan Simatupang Clarita William Dwi Putri Lestarika Iskandar, Stevri lidia br karo lidia Muhammad Aldiansyah Muhammad Fadhel Febriansyah Muhammad Zaky Nugraha Pipi Susanti Raihan Malana Gibran