Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum University Of Bengkulu Law Journal
Sudirman SItepu
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Arts Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENANGGULANGAN KEJAHATAN MELALUI KEBIJAKAN KRIMINAL Sudirman SItepu
Syiar Hukum Volume 8, No 3 (2006) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v8i3.605

Abstract

Kebijakan atau usaha untuk menanggulangi kejahatan, pada intinya merupakan bagian integral dalam rangkan melindungi masyarakat (social defense) untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tujuan utama kebijakan kriminal adalah perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ilmiah, terkait dengan alasan efektivitas atas sanksi kejahatan, bisa menjadi aspek penting untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan kriminal tersebut
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU Stevri Iskandar; lidia br karo lidia; Sudirman Sitepu
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.19-39

Abstract

Pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem yang dilakukan dengan meng-integrasikan dan mendinamisasi unsur-unsurnya sehingga terwujud suatu kesatuan berdaya guna serta berhasil guna. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang masih banyak dilakukan oleh pengguna jalan yang mana salah satunya adalah penggunaan handphone bagi pengemudi kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bentuk pengendalian untuk menciptakan lalu lintas yang lancar, tertib dan aman dengan melakukan tindakan penilangan bagi pelanggar lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (handphone) bagi pengemudi kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi langsung terhadap polisi lalu lintas dan masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya, dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya belum diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum hanya sebatas teguran dan himbauan yang dirasa bahwa masyarakat telah mengerti akan kesalahan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas (aparat penegak hukum) sendiri meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI UPAYA MENGURANGI BEBAN KERJA SISTEM PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU Benget Hasudungan Simatupang; Sudirman Sitepu; Pipi Susanti
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.479 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1679

Abstract

The treatment of children as perpetrators of criminal acts should be in accordance with the Convention on the Rights of the Child as ratified by the government of the Republic of Indonesia with Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning ratification of the Convention on the Rights of the Child (Convention concerning the Rights of the Child) which strictly regulates the rights of children who have problems and are related to criminal justice. The objectives and rationale of juvenile justice clearly cannot be separated from its main objective, namely to realize child welfare which is basically an integral part of social welfare. . Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates Restorative Justice and Diversion with the mission to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children who are in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment as a whole. reasonable. This research is an empirical normative research that uses primary data, namely interviews and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection through literature and interviews, while the data collection tool uses interview guidelines. From the results of the research it is known that cases of children who are dealing with the law must be tried at the Juvenile Court which is within the general court environment. The process of court cases for children since they are arrested, detained and tried, their guidance must be carried out by special officials who understand children's problems. However, before entering the judicial process, law enforcers, families and the community are required to seek a settlement process outside the court line, namely through Diversion based on a Restorative Justice approach at the investigation stage at the Police. There are several obstacles faced by investigators in implementing diversion, including victims or victims' families who still have a paradigm of retaliation against perpetrators so that perpetrators are deterred, legal awareness is still low and it is difficult to bring parties together in a meeting so that a diversion agreement is reached.Keywords: Juvenile Case, Diversion, Criminal Justice System.
HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Benget Hasudungan Simatupang; Clarita William; Sudirman Sitepu; Pipi Susanti
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.8.1.68-78

Abstract

Restitution arrangements are still lacking in terms of fulfilling the rights of victims of criminal acts. It is necessary to study the application for the right of restitution given to children as victims of criminal acts of violence and the legal consequences of restitution not being paid by the perpetrators. This study uses a type of normative research. The collection of legal materials was carried out using literature study techniques and analyzed using descriptive analysis. Government Regulation Number 43 of 2017 does not regulate coercion if the perpetrator is unable to carry out restitution, so there is no guarantee that restitution can be paid to a child as a victim of a crime. Therefore, this causes no certainty for children who are victims of criminal acts to receive restitution and imposition of sanctions against perpetrators of criminal acts who do not pay restitution in accordance with court decisions that have permanent legal force. Restitution in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence emphasizes that in the event that the confiscated assets of the convict are not sufficient to pay restitution, the convict will be subject to a replacement prison sentence which does not exceed the threat of the principal sentence. The state then provides victim compensation.
Co-Authors Benget Hasudungan Simatupang Clarita William Iskandar, Stevri lidia br karo lidia Pipi Susanti