Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.003
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Ilmu Hukum Prima University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Dedikasi Hukum Journal of Social And Economics Research Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Zona Law And Public Administration Indonesia journal of social and economic research
Iskandar, Stevri
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
NORMATIF REVIEW TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA KUALITAS AIR DAN MENCEGAH PENCEMARAN AIR Stevri Iskandar; Siska Iskandar
University Of Bengkulu Law Journal Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.5.2.137-157

Abstract

Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Helda Rahmasari; Stevri Iskandar; Lidia Br Karo
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.1014

Abstract

Assimilation is the process of fostering prisoners and children carried out by blending prisoners and children in community life, this is regulated in Article 1 number 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 of 2018. The focus of this research is on assimilation given to children. To break the chain of spread of Covid-19, the Minister of Law and Human Rights has also issued Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 which was promulgated in dated March 30, 2020. The research approach uses normative legal research because it is carried out by researching library materials or secondary data in this case researching and analysing Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 through a statutory approach, conceptual approach and philosophical approach by collecting data through document studies and qualitative analysis. The results of the study indicate that assimilation in the Covid-19 pandemic is not an appropriate policy, this is based on unstable social and economic conditions to support the implementation of this. Because as long as prisoners are still state-guided citizens, it should be the state's obligation to fulfilling the prisoners' rights as regulated in Article 14 of Law Number 12 of 1995.
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU Stevri Iskandar; lidia br karo lidia; Sudirman Sitepu
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.19-39

Abstract

Pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem yang dilakukan dengan meng-integrasikan dan mendinamisasi unsur-unsurnya sehingga terwujud suatu kesatuan berdaya guna serta berhasil guna. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang masih banyak dilakukan oleh pengguna jalan yang mana salah satunya adalah penggunaan handphone bagi pengemudi kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bentuk pengendalian untuk menciptakan lalu lintas yang lancar, tertib dan aman dengan melakukan tindakan penilangan bagi pelanggar lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (handphone) bagi pengemudi kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi langsung terhadap polisi lalu lintas dan masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya, dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya belum diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum hanya sebatas teguran dan himbauan yang dirasa bahwa masyarakat telah mengerti akan kesalahan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas (aparat penegak hukum) sendiri meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum Carles Yudha Pranata; Febrian Riskianto; Muhammad Raihan Darmawan; Rafi Zafikri; Stevri Iskandar
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3943

Abstract

The study is entitled The Development of The Indonesian State Law and Its Implications in The Dimension of The Rule of Law. This research begins with the formulation of Article 1 paragraph (3) of UUD 1945 which states that “The State of Indonesia is a state of law”. Described as a rule of law, Indonesia is responsible for always following the law as a means of achieving its goals. The law of the State that regulates the administration, government and institutions of the state is regarded as the foremost guard in achieving the ideals of a country. In its history, the Indonesian Civil Code has passed through many dynamics of all time and has arrived at the present time to dedicate its functions. However, the unavoidable development of the world makes the law including the Law of the State must always adapt to various developments. However, in its implementation the law of the state has always faced with various implications. For that, this study was written with the primary purpose of finding out how the Law of State Order has implicated its development in the modern era in the dimension of the rule of law. In completing his research, this paper uses the method of research of the juridic study with the data collection system of the study of the library.
Alternative Handling of Criminal Acts Through Police Regulation Number 8 Of 2021 Concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice Intan Sabrina, Ghia; Lutfi Putri D, Nabilah Syifaa; Dhiva Ananda, Melvin; Aziza, Ulfha; Ramadhina, Shafira; Iskandar, Stevri
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 2 No. 3 (2024): MEI 2024
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law functions as a tool for social engineering to create a safe and peaceful society, as posited by Roscoe Pound. Reforming criminal law, including the application of restorative justice, is necessary to align with social dynamics. Restorative justice, which prioritizes recovery over retaliation, involves the offender, the victim, and the community in resolving cases. In Indonesia, this approach is regulated by Police Regulation No. 8 of 2021, aimed at resolving cases at the investigation and preliminary examination stages. This study explores the legal basis and practical regulations of restorative justice, identifying obstacles and solutions for its implementation
Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional Aliya Nadita Ifara; Alsya Devita Alizky; Amelia, Riski Fajar; Syafitri, Yayang Tria; Iskandar, Stevri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2703

Abstract

Konflik antara Israel dan Palestina meningkat karena faktor-faktor seperti kehadiran Hamas di Gaza dan konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terlibat dalam konflik tersebut, namun tindakannya telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kompleksitas politik konflik tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan hubungan internasional. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat diatasi oleh organisasi internasional untuk mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam konflik yang sedang berlangsung. Konflik ini telah menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal hukum, dan media massa. Metodenya meliputi analisis Pustaka dan data bulanan yang saling berhubungan dan akan digunakan untuk menganalisis dan memvalidasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada. Tindakan Israel terhadap Palestina telah menjadi perhatian global, melibatkan hukum internasional dan penegakan hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional (IHL) bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kekerasan. Israel telah mendorong hukum internasional dan memimpin serangkaian tindakan, yang mengarah pada pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Konflik antara Israel dan Palestina memiliki aspek penting, antara lain mekanisme hukum internasional, kompleksitas konflik, sejarah konflik, perbedaan ideologi, dan kompleksitas hukum internasional. ICC berperan penting dalam menyelesaikan konflik, memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
ANALISIS PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) Oktavia, Sartika; Alvioneza , Yova; Rahmawati, Khafifah; Illahi , Muhammad Pasha Naufal; Iskandar , Stevri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pembagian waris menurut hukum adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan fokus pada keragaman budaya dan tradisi di wilayah tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi proses dan prinsip-prinsip pembagian waris dalam hukum adat NTT, serta meneliti bagaimana sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat diperkuat untuk menciptakan sistem pembagian waris yang lebih adil dan inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, melibatkan kajian terhadap sumber-sumber hukum adat, seperti tradisi lisan, dokumen adat tertulis, dan keputusan adat yang terdokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris di NTT memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat NTT.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Berutu, Esra Yanto; Raguna Jauhari; M. Riduan; Widian Saputra; Stevri Iskandar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i3.8306

Abstract

Penelitian ini tentang kajian yuridis terhadap batasan hak imunitas advokat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak imunitas advokat diterapkan, bagaimana penerapan dan implementasinya. Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas advokat secara terbatas yaitu diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di mana sentral daripada pasal-pasal tersebut adalah dalam Pasal 16. Hak Imunitas yang ada dalam UU Advokat tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 26/PUU- XI/2013 untuk menjamin perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan iktikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Pada prinsipnya hak imunitas atau kekebalan hukum yang dimiliki oleh seorang advokat harus berpegang pada kode etik profesi Di dalam menjalankan profesinya Tapi dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini dan demikian pula sebaliknya banyak penegak hukum lain yang belum paham tentang hak imunitas advokat. Penelitian ini ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak imunitas advokat penting untuk dipahami tidak hanya oleh advokat melainkan oleh semua pihak, baik itu oleh masyarakat umum, klien maupun aparat penegak hukum yang lain agar ternyadinya suatu sistem yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia.
Pemerataan Persepsi Fungsionaris Kuteui Terhadap Persyaratan Yuridis Wilayah Ulayat Kuteui di Kecamatan Rejang Lebong M. Yamani; Ramadhani, Susi; Iskandar, Stevri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i3.31456

Abstract

Pelayanan kepada masyarakat ini berawal dari perbedaan fungsionaris Kuteui dalam memahami persyaratan yuridis pengakuan wilayah adat Kuteui yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Kurangnya persepsi dalam memahami regulasi yang mengatur syarat-syarat pengakuan wilayah adat Kuteui menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mempercepat alih wilayah adat Kuteui. Arah pendidikan hukum yang dilakukan adalah membangun persepsi umum fungsionaris Kuteui mengenai kualifikasi persyaratan yuridis sebagai tindak lanjut pengakuan wilayah adat Kuteui. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi audiens sasaran, yaitu tidak memiliki persepsi yang sama tentang persyaratan hukum untuk mengakui keberadaan wilayah adat, sehingga mereka secara subyektif mengklaim "memiliki wilayah adat Kuteui". Metode pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui peningkatan pengetahuan tentang materi tentang persyaratan hukum pengakuan keberadaan wilayah adat Kuteui bagi fungsionaris Kuteui, tanya jawab dan diskusi kelompok. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini antara lain antara lain bahwa target audiens memiliki persepsi yang sama mengenai sejarah keberadaan Kuteui sebagai Komunitas Hukum Adat suku Rejang, dan memahami persyaratan yuridis dalam reklamasi bekas wilayah adat Kuteui. Target audiens setuju bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Hukum Adat) di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong, dengan bukti penetapan pengakuan Wilayah Adat Kuteui dalam Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.64.I Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kuteui Cawang An,  Babakan Baru, Bangun Jaya, dan Kuteui Air Lanang.   Abstract Equalization of Perceptions of Kuteui Functionaries Towards the Juridical Requirements of the Kuteui Ulayat Area in Rejang Lebong District This service to the community stems from the differences between Kuteui functionaries in understanding the juridical requirements for recognition of the Kuteui customary area which are regulated in statutory regulations regarding the recognition of customary law communities and their traditional rights. The lack of perception in understanding the regulations governing the conditions for recognizing the Kuteui customary area has become an obstacle for the Rejang Lebong Regency Government in accelerating the handover of the Kuteui customary area. The direction of legal education is to build a common perception of Kuteui functionaries regarding the qualifications of juridical requirements as a follow-up to recognising the Kuteui customary area. Identify the problems faced by the target audience, namely that they do not have the same perception of the legal requirements for recognizing the existence of customary areas, so they subjectively claim to "own Kuteui customary areas". The method of implementing the activity is through increasing knowledge about the material on the legal requirements for recognizing the existence of the Kuteui customary area for Kuteui functionaries, questions and answers and group discussions. The conclusions from this community service include, among other things, that the target audience has the same perception regarding the history of Kuteui's existence as a Traditional Law Community of the Rejang ethnic group, and understands the juridical requirements in reclaiming the former Kuteui traditional territory. The target audience agrees that the Rejang Lebong Regency Government has implemented the mandate of Rejang Lebong Regency Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency, with evidence of the stipulation of recognition of the Kuteui Traditional Area in Rejang Lebong Regent's Decree Number 180.64.I of 2020 dated January 16, 2020, concerning the Recognition and Protection of Kuteui Cawang An, Babakan Baru, Bangun Jaya, and Kuteui Air Lanang.
ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN Salsabila Khairani; Febri Chairunisa; Adilla Syahroni Putri; Stevri Iskandar
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.640

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak waris dalam hukum perdata Indonesia dengan fokus pada sistem pembagian warisan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia menganut sistem individual, membagi ahli waris menjadi empat golongan, dan menerapkan konsep legitime portie. Prinsip kesetaraan gender ditegakkan dalam pembagian warisan, tanpa membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan akibat pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya pencegahan konflik waris melalui edukasi hukum, peran notaris, dan mediasi keluarga. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia.
Co-Authors Adilla Syahroni Putri Aliya Nadita Ifara Alsya Devita Alizky Alvioneza , Yova Amelia, Riski Fajar Aziza, Ulfha Berutu, Esra Yanto Carles Yudha Pranata Dhiva Ananda, Melvin Fadlurrohim, Rifqi Febri Chairunisa Febrian Riskianto Haptoro, Dyanzah Aji Helda Rahmasari Illahi , Muhammad Pasha Naufal Intan Sabrina, Ghia Khanza, Ghinaya Zalfa Lidia Br Karo lidia br karo lidia Lutfi Putri D, Nabilah Syifaa M. Riduan M. Yamani Muhammad Raihan Darmawan Oktavia, Sartika Rafi Zafikri Raguna Jauhari Rahmawati, Khafifah Ramadhani, Susi Ramadhina, Shafira Salsabila Khairani Siagian, Afny Azzahra Siska Iskandar Sudirman SItepu Syafitri, Yayang Tria Widian Saputra