Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS POINT OF SALES RT/RW PT TELKOM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Ferdi Ferdi; Nur Indrianti
Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) Vol 1, No 5 (2010): Information System And Application
Publisher : Jurusan Teknik Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat berdampak terhadap perubahan kebiasaan masyarakat, yang terlihat dari bergesernya kebiasaan menggunakan telepon rumah (fixed phone) ke telepon genggam. Hal ini menuntut PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (PT TELKOM), sebagai penyedia jasa telepon rumah, untuk terus berinovasi baik dari segi produk maupun kualitas pelayanan kepada konsumen. Dalam hal ini strategi yang digunakan oleh PT TELKOM adalah memberikan layanan terbaru dan menerapkan teknik-teknik pemasaran yang inovatif. Beragam teknik pemasaran diterapkan oleh PT TELKOM, khususnya PT TELKOM KANDATEL Yogyakarta, untuk menambah jumlah pelanggan telepon rumah. Salah satu diantaranya adalah dibangunnya Point of Sales (POS). POS merupakan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh PT TELKOM untuk melakukan penjualan produknya, antara lain speedy, flexi trendy, dan telepon rumah. POS terdapat di Pos Satpam Kantor TELKOM, Rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW), dan Warung Telekomunikasi (WARTEL). Tujuan diadakannya POS adalah untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk-produk PT TELKOM. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah konsumen PT TELKOM, khususnya untuk produk telepon rumah. Namum pada perkembangannya, dampak keberadaan POS di lingkungan masyarakat terhadap jumlah pelanggan PT TELKOM dirasa masih belum maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan survei untuk mengetahui penyebab kurang efektifnya keberadaan POS di lingkungan masyarakat. Terkait dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya POS PT TELKOM di DIY, khususnya POS RT/RW. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dirumuskan masukan bagi PT TELKOM guna meningkatkan efektivitas POS dalam rangka meningkatkan jumlah konsumen telepon rumah.
PENGAWASANAN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGANAN KANTOR OTORITAS BANDAR UADARA WILAYAH VI-PADANG TERHADAP KEAMANAN PENERBANGAN Darmini Roza; Ferdi Ferdi; Tomoharjo Tomoharjo
UNES Law Review Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.325

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif dan efisien. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 333 Undang-undang Nomor 1 Tentang Penerbangan, lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional.” Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksananan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah-VI Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan adalah berupa mandat yang didapat secara berjenjang dari Menteri Perhubungan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI-Padang. Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan Inspektur keamanan pada tahun 2021 berupa inspeksi dan monitoring. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam melakukan pengawasan keamanan penerbangan mencakup kendala internal, yaitu :1) Jumlah personil inspektur keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang masih kurang ; 2) Perencanan program pengawasan keamanan penerbangan masih memerlukan evaluasi perbaikan; 3) Data laporan dari hasil pengawasan belum semua terdokumentasi secara baik. Serta kendala eksternal yaitu adanya pembatasan dengan protokol kesehatan pada masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) serta pemotongan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengawasan.