Yohanes Hermanto Sirait
Maranatha Christian University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FINDING BEST METHOD FOR CHILD PRISONER MEDIATION IN THE PROCESS OF TRANSITION BACK INTO COMMUNITY IN INDONESIA Pan Lindawaty Sewu; Yohanes Hermanto Sirait; Ai Permanasari
Yustisia Jurnal Hukum Vol 7, No 1: April 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i1.17168

Abstract

Children are the next generation of a state, no exception for child prisoner. There is limitless future for all children in the world, including Indonesia. The problem is, some of child prisoner transform into adult prisoner because their life background makes them hard to rejoin or accepted in any social community. This article aims to examine the best method for child prisoner mediation based on principle of for the best interest of the child. This article is a sociological juridical research, using secondary data and field data as addition. The data collected by using library research and analyzed qualitatively. This article finds that child prisoner mediation will help to provide opportunity for child prisoner and family members or other stakeholder to meet, with the help of a mediator, before release to have an open, honest, and sincere dialogue to prepare for the transition back into the community. The best interest of the child remains as core principle without decreasing other necessary principle in succussing mediation process. Child prisoner mediation is a process of mediation held especially for child prisoner and will restore the future of child prisoner in Indonesia.Keywords: child prisoner; community; mediation
POLITIK HUKUM PENGATURAN PROFESI PERAWAT DALAM UPAYA STANDARDISASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Yohanes Hermanto Sirait; Demson Tiopan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.502 KB) | DOI: 10.29303/ius.v6i1.529

Abstract

Mutual Recognition Agreement (MRA) yang disepakati untuk diberlakukan bersamaan dengan MEA mengamanatkan arus bebas tenaga kerja yang salah satunya adalah profesi perawat. Dengan adanya MRA Perawat ini maka perawat yang berasal dari Negara ASEAN dapat lebih mudah bekerja di Negara ASEAN lainnya. Namun MRA Perawat dihadapkan pada persoalan perbedaan dalam hal tingkat pendidikan, perizinan, pengupahan dan penyelesaian sengketa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum harmonisasi pengaturan tentang keperawatan di Indonesia agar dapat menyesuaikan standar pengaturan keperawatan yang diamanatkan dalam MEA dan MRA Perawat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan hasil wawancara sebagai data tambahan. Pengkajian dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa masalah dalam proses harmonisasi yaitu pengaturan tentang keperawatan baru diatur secara tegas dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Oleh karena UU ini disahkan sebelum berlakunya MEA, terdapat kemungkinan bahwa muatannya belum memenuhi standar yang disepakati di MEA. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan harmonisasi pengaturan profesi perawat sesuai standar yang diamanatkan dalam MEA dan MRA Perawat.