Garuda - Garba Rujukan Digital

PENELITIAN KONSEPTUAL: PENINGKATAN KUALITAS STRATEGIS MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH zulkifli zulkifli; Tatiek Nurhayatie; Muhammad Junaidi
Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Vol 3 No 1 (2019): Vol. 3 No. 1, November 2019
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen

The quality of planning and synchronization in implementation can be seen from the large number of community participation in the development process. So that public participation in the 4.0 industrial revolution can be realized through the use of technology. The concept offered by this research is the role of Strategic Quality in improving the performance of local government, which places ICT as a moderating variable.

CONTROL OF THE USE OF PLASTIC WASTE IN SEMARANG CITY Irfatul Chasanah; Zaenal Arifin; Diah Sulistyani; Muhammad Junaidi
UNTAG Law Review Vol 4, No 2 (2020): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

The research objective was to study and analyze the control of plastic waste use in Semarang City and how to control the use of plastic waste in Semarang City. Plastic waste is still a big problem in Indonesia, one of which occurs in the city of Semarang. The problem faced is that every day plastic waste continues to increase, one example in TPA Jatibarang every day Semarang residents can produce household plastic waste of 1,300 tons. This research method uses empirical juridical. This research concludes that the Semarang City Government to address the increasing problem of plastic waste has issued Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning the control of plastic use. In addition, the Semarang City government issued a mayor's circular regarding the elimination of the use of plastic bags in modern shops such as Alfamart, Alfamidi & Indomaret and to support this, companies also disseminate the regulation to the public. The Mayor's Regulation is ineffective due to the lack of socialization to the public and the lack of awareness of the use of plastic as a grocery bag and lack of supervision by the related institutions due to lack of personnel and no clear sanctions for violating the Mayor's Regulation so that there is no deterrent effect for violators.

DILEMA POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA SUATU TELAAH ATAS KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Muhammad Junaidi
Jurnal Iqtisad Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v4i2.2623

Indonesia memliki sumberdaya alam yang sangat mumpuni dibandingkan Negara lain. Pantas saja investasi yang salah satunya pertambangan yang ada di Indonesia menjadi bidikan yang paling menarik investor asing untuk menamkan sahamnya di Indonesia. Persoalan yang mendasar dalam konteks pengelolaan pertambangan tentunya mengacu pada beberapa pasal yang diantaranya UUD 45 pasal 33 ayat yang menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktinya dominasi penguasaan hanya pada segelintir pihak utamanya adalah pihak asing yang sangat dominan dalam mendapatkan untuk dari sumber daya alam yang dimiliki. Model pengelolaan yang demikian tentunya bertentangan dengan konstitusi kita. Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33. Disinilah kita perlu kembali pada konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan ruh dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konsep pembangunan berkelanjutan bukan hanya menyeimbangkan antara ekonomi, social dan lingkungan dalam upaya menjalankan pembangunan yang ada, akan tetapi juga menitiktekankan pada upaya mengakomodir prinsip keadilan antar generasi.

REPOSISI PERAN WAQAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI ISLAM DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAQAF Muhammad Junaidi; Abdullah Kelib; Diah Sulistiyani R S
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Salah satu instrument pendukung dalam hukum islam yang termasuk bagaian dari muamalah adalah waqaf. Waqaf merupakan bentuk ajaran yang menitiktekankan bukan hanya implementasi hubungan antara tuhan dan manusia akan tetapi juga menkankan terjalinnya hubungan manusia dengan manusia. Persoalan waqaf dalam tinjauan hubungan antara manusia inilah yang kemudian perlu dicermati dari sisi upaya dan peran waqaf dalam pemberdayaan ummat yang utamanya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Waqaf. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Dalam penedekatannya tersebut penelitian diarahkan untuk menganalisis teks dan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkembang dalam untuk kemudian menguji keberlakuannya dengan norma yang ada di atasnya. Sedangkan data yang digunakan dalam hal ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder. Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi instrument penegas kebijakan-kebijakan strategis pada masa yang akan datang terkait bagaimana implementasi waqaf dalam upay apemberdayaan ekonomi ummat. Disamping itu, hasil kajian yang dilakukan dalam menambah referensi utamanya dalam kajian hukum islam terkait pemberdayaan waqaf yang diajarkan utamanya diperguruan tinggi. Kebutuhan optimalisasi pemberdayaan waqaf melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Waqaf tidaklah sebuah wujud wawasan yang strategis untuk diterapakan apabila budaya hukum baik masyarakat maupun struktural kelembagaan waqaf tidak berjalan dengan baik.

SEMANGAT PEMBAHARUAN DAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE Muhammad Junaidi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v3i1.1346

The spirit of renewal and law enforcement is often considered only based on a process of renewal and change the old Act to the new Act. If the renewal and law enforcement just conceived so, then the law will continue to be considered not present in the midst of society as part of the settlement of the problem. As a solution needs to be established is to integrate the spirit of renewal and law enforcement collaborated with social reality. Thus the ideal model is expected become law unifying identity as an expression of popular sovereignty and the pattern of State laws harmonization purposes.

KONSISTENSI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SEMARANG 2011-2031 DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN YANG BERkELANJUTAN Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 1, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Environmental problems can NOT be released from the arrangement of spaceproblems in Indonesia, as well as THE issue occurred in the city of Semarang. It is caused by Singer Development Activities The city ASPECTS NOT pay attention to the Environment. In HAL embodies Sustainable Development, City of Semarang LocalRegulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang from 2011 to 2031, as the legal umbrella of the City Government of Semarang hearts set Spatial city. Operates SPECIAL Research singer explained how consistency Regional Regulation No.14 of 2011 Against the Law on Spatial Planning No. 26 of 2007 and Law on the Protection and Management of the Environment No. 32 of 2009, as the Guidelines, Tutorial, and Strategy For the City of Semarang hearts held Governance And Development Activities spatial. The method which was used hearts Research singer, using methods of normativejuridical approach, Research singer seeks to review conduct an inventory of positive law and principles of the law incronceto to review then performed sinkronsiasi hearts HAL singer Regulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang 2011 -2031 WITH Devices legal rules structuring space, as well as the Protection and Management of the Environment The previous beraku Currently in Indonesia.

IMPLEMENTASI AKAD MUDHOROBAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WATTAMWIL “BINAMA” SEMARANG Diah Sasikirana Retno Murniati; Muhammad Junaidi
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRACTAlthough BMT (Baitul Maal wat Tamwil) has not had legal peotection, but in its principle these BMT institutions have performed their function asintermediary institutions that manage funds from, for and by the society. Theproblem of Bmt is not only limited to the legal legality that protect them, but alsorelated to the law of guarantee. Based on the above background, the writer formulates the purpose ofwriting, namely To know the Implementation of Mudharabah Agreement in KSPSBaitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang and to understand the obstacles andsolutions. The method of approach used in this study is the juridical sociologicalapproach. The specification of this study is descriptive analysis, which is expectedto be able to provide detail, systematic, and comprehensive description of allmatters related to the object to be studied. The data used in this study are primarydata and secondary data, i.e data obtained through interviews and librarymaterials collected through bibliographic data, which then analyzed qualitatively. The conclusion of this study is that the Implementation of Mudharabahagreement in KSPS BMT Binama Semarang is in the form of mudharabah savingand mudharabah financing. In the implementation, saving or mudharabah savingcan be implemented smoothly, while mudharabah financing scheme is stilldifficult to be implemented in KSPS BMT Binama because the financing ofmudharabah is difficult to be implemented due to the constraints such as thedifficulty of transparency of mudhorib regarding to the profit obtained, thusinhibiting the purpose of mudharabah financing according to Islamic sharia. Inaddition, KSPS BMT BINAMA in providing financing must be with assurance. Todeal with these obstacles, the solutions implemented by KSPS BMT BINAMA inaccordance with the principle of justice are as follows: 1) Market penetration,that is by recruiting new members and make the old members loyal throughvarious services programs in BMT; 2) Cooperate with sponsorship pattern withother agencies for synergy; 3) Public awareness on sharia saving and loan. 4)Assess prospective members or customers from various aspects. The aspects offinancing are better known as the 5 C's principles.

KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Muhammad Nur Aflah; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4279

Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.

REPOSISI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MALADMINISTRASI PEMERINTAHAN Izzudin Arsalan; Muhammad Junaidi; Sukimin Sukimin; Kukuh Sudarmanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4248

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kewenangan kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian. Munculnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian pada tahun 2018 menimbulkan probelematika hukum dikarenakan penegakan tindak pidana korupsi yang seharusnya di atur dalam norma hukum positif justru di atur dalam MoU atau Memorandum of Understanding sehingga menimbulkan permasalahan pada tahap pelaksanaannya. Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan kejaksaan dalam sudut apndang regulasi hukum yang seharusnya, semenjak lahirnya MoU tersebut Kejaksaan menjadi tersandera dalam lekukan penanganan kasus tindak pidana korupsi, dimana terduga tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian uang negara kepada BPKAD, Inspektorat dan APIP dianggap pertanggung jawaban pidananya hilang, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dimana pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat meringankan sangsi pidana bagi terdakwa. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyimpangan penegakan tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh kejaksaan sejak lahirnya MoU antara Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian harus segera dihentikan dengan langkah Kejaksaan menarik diri dari MoU tersebut dan dalam melaksanakan tugas penanganan tindak pidana korupsi kejaksaan berjalan sesuai norma hukum positif yang di atur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan diperkuat kembali dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA-039/A/JA/2010.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA EKSPEDISI Nina Juwitasari; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Muhammad Junaidi; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4249

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prosedur pengajuan klaim asuransi pada J&T Express Cabang Tembalang terhadap barang kiriman yang mengalami kelalaian pada saat pengiriman barang. Membahas ketidaksesuaian penerapan keabsahan klaim asuransi yang diajukan oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penanganan kasus terhadap pengaduan konsumen mengenai klaim asuransi tentang keterlambatan pengiriman barang dilakukan dengan mediasi antara lembaga perlindungan konsumen dengan konsumen serta pelaku usaha. Pihak lembaga (LP2K) mendatangkan saksi ahli untuk memperkuat bukti konsumen. Konsumen juga memberikan masukan dan bantuan atas kasus yang terjadi. Kemudian pihak lembaga menindak lanjuti dengan memberikan surat pengaduan dari konsumen ke kantor pusat. Dalam hal ini peran LP2K dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni melakukan upaya perdamaian bagi konsumen dan pelaku usaha yang memiliki sengketa. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari YLPPK Jawa Tengah selaku LPKSM untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search