Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Kajian Hukum
A’an Efendi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK Dyah Ochtorina Susanti; A’an Efendi; Nuzulia Kumala Sari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2591

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik de facto bukan de jure. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penilitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak ekslusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian d alam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA A’an Efendi; Totok Sudaryanto
Kajian Hukum Vol 3, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.284 KB)

Abstract

Based on administrative court act, the administrative court is only authorized to hear administrative dispute between individuals or private legal entities against government bodies or official not covering administrative disputes between government bodies or official. Settlement of disputes between agencies or government officials carried out internally with a tierred pattern that ends with the President’s decision. Three reasons for the basis of the idea of providing administrative court competencies to try disputes between government agencies or officials. First, the case law of administrative court in administrative cases between government agencies or officials. Second, the philosophy of the existence of judicial power as in institution to resolve dispute that occur within a state. Third, the right of public to know the process of government management and public decision making, including in the event of a dispute and how to resolve it. This public right is based on the principle of openness and the government works in a public space according to public law. Settlement the disputes in the administrative court with the principle of open trial to the public is a manifestation of the principle of openness. The administrative court of Thailand with the competence to resolve administrative dispute between government agencies or officials can be reference for the reform of Indonesia adminsitative court competencies in the future. Keywords: dispute, government agency or official, administrative court
Co-Authors Dyah Ochtorina Susanti Nuzulia Kumala Sari Totok Sudaryanto