Garuda - Garba Rujukan Digital

Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Bagus Sarnawa
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 2, December 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0113.181-189

The State Civil Apparatus (ASN) is the executor of government and development tasks. Therefore the ASN must be neutral. Based on Law Number 5 of 2014, the neutrality of the ASN is free from the influence and intervention of all political parties and groups. To maintain and guarantee the neutrality the integrity, cohesiveness, and unity of the State Civil Apparatus from the influence of political parties and to focus all attention, mind and energy on the tasks charged, the ASN is prohibited from becoming a member and/or administrator of political parties. In the past, the neutrality of the ASN began in the Old Order, when the issuance of Presidential Regulation Number 2 of 1959 concerning the Prohibition of Civil Servants and Public Officials in Political Parties. Furthermore, this Presidential Regulation was followed up and expanded with a Circular Letter of the President of the Republic of Indonesia Number 2 of 1959 concerning Prohibition of Membership of Political Parties for State Officials that Carry Out State Obligations Outside of Positions which they hold. Furthermore, in the New Order period, Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Staffing, while during the Reform Order was issued, among others, Law Number 43 of 1999, Civil servants must be neutral from the influence of all groups and parties and not discriminatory in providing services to the public. And the Reform Order was issued Law Number 5 of 2014 and other regulations related to the neutrality of the ASN

MEWUJUDKAN DESA SELOHARJO SEBAGAI DESA SADAR KELUARGA BERENCANA Muhammad Haris Aulawi; Bagus Sarnawa; Reni Anggriani
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2020: 1. Kebijakan Publik Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Industri Kreatif
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana atau angka partisipasi aktif Keluarga Berencana di Desa Seloharjo. Adapun angka partispasi masih dibawah rata-rata. Tingkat kelahiran bayi mencapai 14 anak perbulan, sedangkan tingkat kematian bayi mencapai 0. Sehingga pertambahan penduduk sangat signifikan. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai Desa Sadar Keluarga Berencana sehingga kualitas penduduk akan semakin meningkat baik dari aspek kesejahteraan, kehidupan sosial, ekonomi maupun pendidikan. pemberdayaan masyarakat (partisipasi aktif) sebagai inti gerakan Desa Seloharjo sebagai Desa Sadar Keluarga Berencana, Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap rendahnya keikutsertaan Keluarga Berencana atau angka partisipasi aktif Keluarga Berencana di Desa Seloharjo. Adapun angka partispasi masih dibawah rata-rata. Tingkat kelahiran bayi mencapai 14 anak perbulan, sedangkan tingkat kematian bayi mencapai 0. Sehingga pertambahan penduduk sangat signifikan. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai Desa Sadar Keluarga Berencana sehingga kualitas penduduk akan semakin meningkat baik dari aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun pendidikan. pemberdayaan masyarakat (partisipasi aktif) sebagai inti gerakan Desa Seloharjo sebagai Desa Sadar Keluarga Berencana maka pendekatan yang dilakukan dengan menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

PENDAMPINGAN PELAJAR/REMAJA DALAM PENANGGULANGAN KLITHIH DI KABUPATEN KULON PROGO Mukhtar Zuhdi; Bagus Sarnawa
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2020: 7. Edukasi Penyelesaian Pertikaian di Masyarakat (Litigasi)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Perbuatan klitih yang disertai dengan tindakan kekerasan yang cukup marak di wilayah Yogyakarta. Klitih telah banyak membawa korban dan nyawa manusia, sehingga menimbulkan perhatian dan sorotan masyarakat bahwa perbuatan klitih telah bergeser dari asal muasal klitih yang dulunya hanya merupakan perilaku budaya lokal masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang tidak bersifat negatif dan tidak berdampak merugikan orang lain, menjadi suatu perbuatan kriminal yang menyeramkan dan tentunya harus dicegah secara preventif dan atau dilakukan penindakan secara represif. Problem yang dihadapi oleh mitra pengabdian SMA Muhammadiyah 3 (MUGA) Yogyakarta adalah bagaimana model dan peran guru dalam penanggulangan perbuatan dan atau korban klitih bagi para siswanya yang tepat dan efektif. Menurut data kriminal dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaku dan atau korban perbuatan klitih didominasi oleh pelajar atau remaja. Untuk menjaga dan melindungi para siswa SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta agar terhindar dari perbuatan dan atau korban klitih, perlu dilakukan pendampingan dan advokasi yang tepat dan efektif. Model yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat dengan skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) oleh tim pengabdi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah: Penyuluhan hukum dan atau Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahayanya serta perlunya penanggulangan perbuatan klitih dengan kekarasan oleh pelajar/remaja di Yogyakarta, dengan melibatkan peserta para guru, para orang tua/wali siswa, serta para siswa. Pendampingan dan advokasi secara persuasif terhadap para pelajar/remaja yang berpotensi sebagai pelaku perbuatan dan atau korban klitih dengan kekerasan di Yogyakarta. Efektivitas penanggulangan perbuatan klitih yang disertai kekerasan yang merupakan tindakan kriminal yang banyak melibatkan dan atau membawa korban para pelajar/remaja di Yogyakarta, tentunya harus dilakukan secara sinergis antara pihak sekolah, orang tua/wali siswa dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum, sehingga upaya pencegahan secara prefentif dan penindakan secara represif dapat dilakukan secara optimal. Pengabdian masyarakat dengan skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah merupakan bagian kegiatan akademik, sebagai implemantasi salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Pengabdian Masyarakat. Oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur kegiatan akademik, di mana dalam kegiatan pengabdian masyarakat dalam pelaporannya harus disertai luarannya. Adapun luaran dari Pengabdian Masyarakat ini adalah berupa artikel ilmiah dengan tema “Pendampingan Masyarakat dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih oleh Pelajar di Yogyakarta” yang akan dimuat dalam Jurnal terakreditasi nasional.

GERAKAN BUDAYA LITERASI BACA BAGI MASYAKARAT DI ERA KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI Muhammad Haris Aulawi; Bagus Sarnawa
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi menimbulkan akibat baik dan buruk. Salah satu akbiat buruknya adalah munculnya ketergantungan remaja pada gadget, baik berupa laptop, hape maupun alata komunikasi lain. Ketergantungan para remaja tersebut adalah dengan keranjingan bermain game di hape mereka tanpa mengenal waktu. Akibatnya kebiasan membaca mulai berkurang. Kegiatan membaca sebagai salah satu sarana kemajuan peradaban mulai ditinggalkan dan diganti dengan bermain game online melalui hope. Hal ini pun terjadi pada remaja di lingkungan Masjid Muqorrobin, dalam setiap kesempatan para remaja tersebut cenderung bermain gadget, misalnya waktu antara sholat Maghrib dan sholat Isya digunakan untuk berkelompok bermain game online bersama-sama di serambi masjid. Kegiatan-kegiatan dilakukan di masjid Muqarrabin juga tidak ramah pada mereka, kegiatan hanya berorientasi kepada kegiatan orang-orang usia dewasa dan tua, seperti pengajian, taddarus dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu maka pengabdian ini bertujuan untuk membangun kembali budaya membaca para remaja dilingkungan Masjid Muqorrobin, secara konkret tujuan pengabdian ini adalah membentuk perpustakaan Masjid Muqorrobin. Adapun metode yang dilakukan adalah 1) melakukan brain stroming yaitu curah gagasan dalam mewujudkan perpustakaan Masjid Muqorrobin; 2) pendampingan dalam rangka menyusun regulasi struktur organisasi masjid serta tata kelola masjid, khususnya berkaitan dengan perpustakaan Masjid Muqorrobin; 3) pengumpulan buku-buku serta inventarisasi buku-buku dan 4) pemilihan duta baca Masjid Muqorrobin. Kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik sesuai dengan keterbatasan kondisi yang masih dalam situasi pandemic covid 19, dimana kegiatan dilakukan sesuai protocol Kesehatan. Kegiatan pengabdian ini menimbulkan implikasi yang sangat luar biasa yaitu menggugah kesadaran takmir dan jamaah (orang tua) Masjid Muqorrobin tentang arti penting budaya membaca.

FUNGSI PENGAWASAN ASAS NETRALITAS TERHADAP ASN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DIY Muhammad Khaisar Ajiprasetyo; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Badan Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal pengawasan proses pemilu di Provinsi DIY dilaksanakan oleh Bawaslu DIY berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang mengawasi dan memproses pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Diantara hal yang diawasi oleh Bawaslu DIY adalah netralitas ASN. Maka, pengawasan terhadap kenetralan ASN sangat diperlukan guna memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menimbulkan permasalahan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu DIY terhadap asas netralitas ASN di DIY. Apakah ASN di DIY sudah mentaati asas netralitasnya sebagai ASN atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi DIY. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelanggaran pemilu sebenarnya masih terjadi di wilayah hukum Provinsi DIY, namun dalam hal pelanggaran netralitas ASN masih dikategorikan minim. Dari data yang didapat, bahwa netralitas ASN harus dijaga karena posisi ASN yang strategis dalam pemerintahan, maka pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Bawaslu mulai dari upaya pencegahan, upaya penindakan, hingga proses pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Bawaslu harus terus melaksanakan kewajiban sesuai regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat menunjang kinerja pengawasan pemilu agar pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi dapat ditekan jumlahnya

Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Nadia Rifka Safira; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, karena dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja akan dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja. Dalam masa pandemi covid-19 ini program keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja, yaitu penyebaran virus corona (covid-19). Toserba Mulia Godean merupakan tempat umum dimana semua orang dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan jual beli yang mana jika terdapat banyak orang, peluang penyebaran covid-19 dapat dikatakan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja di Toserba Mulia Godeanpada masa pandemi covid-19 serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah data primer dimana untuk mendapat data tersebut harus dilakukan secara langsung melalui wawancara dan/atau kuesioner serta data sekunder, yaitu dengan penelaahan kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Metode penentuan sample yang digunakan adalah random sampling, yaitu pengambilan sample secara acak kepada pekerja di Toserba Mulia Godean. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah dilakukan, yaitu dengan mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial yang berupa BPJS Ketenagakerjaan, namun belum maksimal karena ada beberapa hambatan, seperti masa pekerja yang tidak tetap dimana pekerja dapat mengundurkan diri dari pekerjaanya sewaktu-waktu.

Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja Ideta Eka Saputra; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol 3, No 4: September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v3i4.14330

Pemenuhan hak atas upah pekerja merupakan hal yang harus diawasi oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bertujuan untuk melindungi hak-hak atas upah pekerja dalam hal ini pemberian upah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota/kabupaten). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja harus optimal dan efektif. Berdasarkan hal diatas penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan pengupahan dan hambatan-hambatan dalam pengawasan pengupahan di Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif–empiris. Bedasarkan norma mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dengan metode wawancara dan studi pustaka untuk mencapai hasil penelitian. Responden dalam wawancara penelitian ini yaitu Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kepala SATWASKER Magelang, sebagai instansi yang memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Kabupaten Purworejo. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas Tenaga lerja telah menjalankan perannya memberikan perlindungan atas hak upah pekerja melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian dan penegakan hukum bagi pekerja

Relations between the State Civil Apparatus and Regional Heads in the Indonesian State Civil Service System Bagus Sarnawa
Varia Justicia Vol 18 No 3 (2022): Vol 18 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v18i3.8363

The purpose of this study is to ascertain the civil servant' general election neutrality model. This study used secondary data or library resources that included primary, secondary, and tertiary legal materials to accomplish its goals. This study interviewed practitioners such the National Civil Service Agency, the State Civil Apparatus Commission, and the Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia in order to gather secondary data on personnel legislation and general elections. In this study, a statutory method was paired with a conceptual, historical, and comparative perspective. The outcomes demonstrated that civil servants' impartiality in general elections has never occurred from the start of independence till the present. This is a result of the system of subordination (unequal relations) between civil servant and political official. To balance positions between the two, it is therefore vital to separate civil servants from political officials. As a result, it is required to amend Law Number 5 of 2014 Concerning State Civil Apparatuses in order to control the separation of positions of Civil Servants and political authorities.

Bagaimana Pergeseran Hukum Perpajakan Dalam Kaitanya Menghadapi Sengketa Pajak: Analisis Amandemen UU No.7 Tahun 2021 Naufalian Satya Huda Tama; Bagus Sarnawa
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13133

Sengketa pajak merupakan masalah yang kompleks dalam sistem perpajakan yang memerlukan pendekatan yang tepat untuk penyelesaiannya. Artikel ini membahas pergeseran paradigma yang terjadi dalam hukum perpajakan dalam menghadapi sengketa pajak. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perubahan yang terjadi pada UU PPh pasal 9, 11, dan 11A antara UU No. 7 tahun 2021 dengan peraturan sebelumnya. Dalam penelitian ini, dilakukan tinjauan pustaka untuk menganalisis perubahan hukum perpajakan dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa pajak. Perubahan tersebut melibatkan aspek-aspek seperti pengenaan pajak penghasilan, tarif pajak, kriteria pengenaan pajak, serta perlakuan khusus bagi jenis penghasilan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan hukum perpajakan memiliki dampak yang signifikan pada penyelesaian sengketa pajak. Beberapa perubahan memperkuat posisi wajib pajak dalam menghadapi sengketa pajak, sementara perubahan lainnya memberikan tantangan baru. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak perlu mengadaptasi strategi yang sesuai dengan perubahan hukum tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak termasuk interpretasi yang rumit, ketidakpastian hukum, peningkatan jumlah sengketa, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan wajib pajak, peningkatan pemahaman hukum, dan perbaikan proses penyelesaian sengketa.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan (Perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan) Monicha Widyasputri; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 2: March 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i2.50

Legal protection serves for the benefit, safety and guarantee of the rights obtained by workers. The legal protection of workers is regulated in the Manpower Law, in 2020 the Job Creation Law was passed, but caused several conflicts and confusing information regarding the reduction of protection of special rights of women workers, related to maternity leave, breastfeeding permits, and guarantees of protection in the work environment, because it was considered that there were several matters related to women's special rights that were changed or deleted from the previous Law. This law is considered more prosperous for employers than workers. The purpose of this study is to determine the comparison of legal protection for women's workers' leave rights in Indonesia according to the Manpower Law with the Job Creation Law and sanctions for violations of women's workers' rights. This research uses normative research methods, by examining library materials, documents and literature. This study analyzes and examines laws related to legal protection for women workers. The type of data used is secondary data. This study identifies special rights for women workers contained in the Manpower Law and the Job Creation Law. The results of this study show that the Job Creation Law does not change or remove special rights for women workers stipulated in the previous law. Therefore, this Job Creation Law has provided worker protection for women because it does not change the existing arrangements in the Manpower Law. This research hopefully makes material to straighten out related to confusion related to scattered issues related to women's special rights regulations contained in the Job Creation Law

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search