Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Media of Law and Sharia
Leli Joko Suryono
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN BISNIS DIGITAL PADA KELOMPOK SEDEKAH SAMPAH Ika Nurul Qamari; Beni Agus Sulistyo; Fathonah Umihani; Leli Joko Suryono; Awang Dirgantara Putra
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.959 KB) | DOI: 10.18196/ppm.41.874

Abstract

Sebagian besar UMKM telah bertransformasi menuju ekosistem digital bahkan dapat menggabungkan pemasaran daring dan luring (Marfuin dan Robin, 2021). Program pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kelompok ibu-ibu penggiat Sedekah Sampah Sido Piknik di Janganan RT 05 Panggungharjo Sewon Bantul. Adapun masalah yang dimiliki mitra adalah kurangnya pengetahuan dan wawasan mitra terkait dengan digitalisasi bisnis agar usahanya bisa lebih berkembang. Pengabdian ini menjadi program peningkatan daya jual UMKM dengan mengadakan pelatihan digitalisasi bisnis dengan tujuan untuk mengenalkan manajemen dan teknik berbisnis di era digital. Metode yang digunakan adalah mengadakan pelatihan yang diikuti oleh seluruh anggota dan peserta UMKM. Narasumber memberikan materi pelatihan tentang bagaimana penggiat UMKM dapat meningkatkan omset penjualan, jaringan pemasaran, dengan memanfaatkan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan bahkan WhatsApp. Selama penyelenggaraan pelatihan dilakukan pre-test dan post-test yang harus diisi oleh seluruh peserta untuk mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan tentang digitalisasi bisnis sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Hasil pengabdian ini, Ibu-ibu UMKM kelompok sedekah sampah sido piknik Dusun Janganan, Panggungharjo Sewon Bantul menjadi lebih memahami tentang strategi bisnis digital. Disamping pelatihan dan pendampingan bisnis digital, untuk menambah pengetahuan dilaksanakan praktik pembuatan sabun cuci piring. Dengan pelatihan bisnis digital dan pelatihan pembuatan sabun cair ini, diharapkan produk Ibu-ibu UMKM kelompok sedekah sampah sido piknik menjadi lebih bernilai. Adanya peningkatan pengetahuan tentang manajemen bisnis dan bisnis digital dari semua peserta pelatihan menjadi modal dasar pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya ke arah bisnis
Pelaksanaan Parate Eksekusi Terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Syariah Indonesia Nadila Rahma Dewi; Leli Joko Suryono
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 2: March 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i2.94

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya surat gugatan yang diajukan oleh debitur dengan nomor perkara 381/Pdt.G/2023/PA.YK karena merasa dirugikan oleh kreditur atas pelaksanaan parate eksekusi yang dianggap tidak sesuai dengan SOP sehingga merugikan pihak debitur. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum positif yang dipadukan dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Parate eksekusi merupakan eksekusi jaminan tanpa adanya putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undag nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan apabila debitur cidera janji. Namun pada pelaksanannya tidak selalu berhasil, terdapat hambatan yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan parate eksekusi, yakni dalam hal pengosongan objek jaminan. Berdasarkan hasil penelitian Bank Syariah Indonesia dalam penyelesaian nasabah cidera janji salah satunya melakukan parate eksekusi, dalam pelaksanaan parate eksekusi tersebut terdapat SOP yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah Indonesia untuk melakukan parate eksekusi melalui pelelangan pada KPKNL. .
Free Lunch Policy Analysis: A Comparative Study of Law and Economics in Japan, China, and India nabilarahmawatirama; Leli Joko Suryono; Katherine Mazzer
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.5787

Abstract

This study analyzes the implementation of free lunch policies in three Asian countries: Japan, China, and India. The free lunch policy is necessary to improve child health, support educational participation, and reduce the economic burden on families. Through a comparative case study approach, this research evaluates the implementation, successes, and challenges of the policy in three countries. In Japan, the institutionalized free lunch program significantly reduced family expenditure and increased parental productivity, contributing to social welfare. China implemented the policy to reduce economic disparities in rural and urban areas, showing improvements in children's nutritional status and the financial well-being of low-income families. The research method used is by analyzing policy documents and reviewing the literature. The results show that the free lunch policy not only directly benefits children's health and Education but also significantly positively impacts the economy of families and communities. This finding confirms that the free lunch policy can improve the community's economic welfare. The study concludes the successful implementation of the free lunch policy in each country. The study concludes that the successful implementation of the free lunch policy largely depends on the amendment of the free lunch policy in each country, community involvement, and adequate supervision.
Reformulation of Policy on the Dualistic Structure of Non-Litigious Sharia Financial Dispute Resolution Bodies in Indonesia: A Comparative Study with Malaysia and Brunei Darussalam Indah Fatmawati; Leli Joko Suryono
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 8 No. 1 (2026): in Progress
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v8i1.24017

Abstract

Non-litigation dispute resolution in the Indonesian Islamic financial sector demonstrates institutional dualism through the coexistence of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) and the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS-SJK). Both institutions operate under different legal foundations, institutional orientations, and jurisdictions, yet each maintains authority over Islamic financial disputes, creating overlapping competencies and uncertainty about dispute-settlement forums. This study aims to examine the structure of institutional dualism between BASYARNAS and LAPS-SJK and formulate a policy reform model through comparative analysis with Malaysia and Brunei Darussalam. The study employs normative legal research, drawing on statutory, conceptual, and comparative approaches. Secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through library research and analyzed qualitatively through legal interpretation, regulatory synchronization, and comparative analysis. The findings indicate that the central issue does not lie in the existence of multiple institutions but in the absence of clear competency boundaries. Malaysia adopts administrative integration through the Financial Markets Ombudsman Service (FMOS), while Brunei Darussalam applies coordinated dispute settlement through the Brunei Darussalam Arbitration Center (BDAC). Based on these findings, this study proposes a policy reform based on the differentiation of competences between BASYARNAS and LAPS-SJK, supported by a one-gate dispute resolution mechanism to strengthen forum certainty without eliminating the distinctive character of dispute resolution founded on Sharia principles. Academically, this study recommends further research on regulatory design, inter-institutional referral mechanisms, and the effectiveness of implementing one-gate dispute resolution in resolving Sharia financial disputes
Co-Authors Awang Dirgantara Putra Beni Agus Sulistyo Fathonah Umihani Indah Fatmawati Katherine Mazzer nabilarahmawatirama Nadila Rahma Dewi Qamari, Ika Nurul