Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.751

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Media Hukum Transparansi Hukum Media of Law and Sharia Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat

Prihati Yuniarlin

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Author-ID : 3008915

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG TIDAK MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUCIA Prihati Yuniarlin
Jurnal Media Hukum Vol 19, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v19i1.1973

Fiduciary transfer of ownership is done through constitutum possessorium which means that the transfer is followed by an object control. The object of fiduciary assurance consists of chattels or moving objects and immovable objects which cannot be loaded with mortages, the transfer of chattels with real submission. As an effort to give a legal policy to the fiduciary assignor (creditor) and to fulfill the publicity principles, Government through the UUJF requires the creditor to register the fiduciary assurance in the Fiduciary Registration Office. That regulation is stated in the article 11 of UUJF. This study is a normative legal research with the research question as follow, “Can the elements of torts be implemented to the creditor or fiduciary assignee so that the creditoris considered doing the unlawful act?” The primary data are used in the study. The analysis results show that the elements of tort cannot be implemented to the creditor who does not register the fiduciary assurance in the Fiduciary Registration Office. Therefore, he is not considered doing the unlawful act.

Pemberdayaan Santri Rumah Tahfidz “Aqwamu Qila” Menuju Kemandirian Hidup Ahdiana Yuni Lestari; Endang Heriyani; Prihati Yuniarlin
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019: 3. Pengembangan Usaha Mikro, kecildan Menengah (UMKM), Serta Ekonomi Kreatif
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Mitra kegiatan PKM ini adalah Yayasan AQWAMU QILA bertempat di dusun Grojogan, Tamanan,Banguntapan, Bantul. Salah satu amal usaha Yayasan ini adalah mengelola Rumah Tahfidz dengansantri saat ini berjumlah 43 yang berstatus mahasiswa ataupun pelajar. Kegiatan utama santri adalahmenghafalkan Alquran. Para santri mayoritas adalah yatim, piatu dan kaum dhuafa. Kehidupannyaditopang dari para pengurus dan donatur. Selepas dari pesantren tentunya harus terjun ke masyarakatdan hidup mandiri. Berbekal pendidikan agama saja tidak cukup, oleh karena itu santri perlu dibekaliketerampilan. Kegiatan yang sering santri lakukan adalah menerima pesanan penganan, makan dosataupun prasmanan setiap hari sabtu dan minggu. Santri belum memahami tentang izin usaha danpengelolaan katering secara profesional. Manajemen usaha dilakukan masih secara tradisional, belumada sistem yang berbasis komputer dan struktur organisasi untuk menentukan tugas dari pengelolaanusaha katering ini. Solusi dan metode yang dipakai:a) Memberikan penyuluhan dan motivasikemandirian hidup. b) Memberikan penyuluhan tentang badan usaha dan izin usaha katering c)Memberikan pelatihan keterampilan dan praktek tentang:1) Manajemen usaha katering; 2) Penyajianusaha katering; 3) Pelayanan dan pemasaran katering; 4) Penyusunan menu katering. d)Pendampingandan monitoring evaluasi pelaksanaan program. Hasil kegiatan PKM ini adalah para santri telahdiberikan penyuluhan AMT, usaha katering sederhana, badan usaha dan izin P-IRT, praktek memasakserta penyajian menu prasmanan. Namun demikian karena tugas pokok utama para santri adalah studiformal dan mengikuti kurikulum Pondok Pesantren, maka usaha katering sederhana belum berbentukbadan usaha dan belum didaftarkan P-IRT nya. Setelah dilakukan penyuluhan dan pendampingan, parasantri telah memperoleh pesanan berupa nasi box dan penganan dari masyarakat sekitar. 10% daripemasukan disimpan dalam kas Pondok Pesantren untuk memenuhi sarana prasana.

Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Rizka Adi Nugroho; Prihati Yuniarlin
Media of Law and Sharia Vol 2, No 2: March 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

ABSTRAKJual beli secara online merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau face to face untuk melakukan komunikasi, negosiasi, dan transaksi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kapan timbulnya hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di bukalapak dan di tokopedia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang diperoleh dari wawancara dan kepustakaan. Data primer dan sekunder diambil dahulu kemudian dikumpulkan lalu diolah disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden yang memahami objek yang diteliti. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya hak dan kewajiban terhadap pembeli dan penjual dalam perjanjian jual beli secara online di tokopedia dan di bukalapak sejak diterimanya transaksi serta adanya kesepakatan para pihak dan terpenuhinya 4 proses, yaitu: Penawaran, Penerimaan, Pembayaran, dan Pengiriman. Proses tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya apabila adanya itikad baik dari para pihak dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DASAR GUGATAN SENGKETA TANAH TERKAIT DENGAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 53/PDT.G/2016/PN.KLN Nissa Hakim Nabilla; Prihati Yuniarlin
Media of Law and Sharia Vol 1, No 1: December 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Setiap perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka mewajibkan orang yang dengan kesalahannya untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain. Dengan membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut merupakan hal yang lazim. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang termasuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari KUHPerdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah terkait, hasil penelitian, jurnal-jurnal, Putusan Pengadilan terkait dan wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klaten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasannya pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak menyangkal adanya hibah yang dilakukan serta Tergugat dapat memberikan bukti bahwa objek sengketa merukpakan sah miliknya dan apa yang dituduhkan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun apa yang dilakukan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan Tergugat dapat membuktikan dengan alat bukti yang diajukan.

PERLINDUNGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTERI DALAM HAL SUAMI BERPOLIGAMI DI KOTA YOGYAKARTA PRIHATI YUNIARLIN
Jurnal Media Hukum Vol 16, No 1 (2009): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v16i1.15473

The research was aimed at identifying the protection for wives’ rights provided by judges in granting the permit for husbands’ polygamy and the effort done by wives in terms of unfulfilling their rights by husbands committing polygamy. This research was a normative law research which studied the law materials using the library research. The authoritative law sources were Koran and Hadits. The main resources were judges of religious courts. The results showed that: (1) the efforts attempted by the judges to protect the wives’ rights in terms of husbands wanting to do polygamy, that is: (a) the judges invited the wives or future wives to be asked about the statement on the willingness to become first and second wives and asked to give description about the risks of having husbands doing polygamy. Then, the statements were done in the written form; (b) the judges asked the wives’ brothers and sisters to be present in courts to provide a statement saying that the wives are suffered from mental disorders and unable to be present in the courts; (c) judges asked the husbands to provide written statements stating that they are willing to behave fairly and able to provide guarantee for the wives and children’s daily life needs. (2) wives’ efforts to defend their rights which are not fulfilled by their husbands doing polygamy were wives putting forward the sue for their rights to the religious courts for Muslims, and to the State Courts for non-Muslims.

Membangun Jiwa Wiraswasta Remaja Masjid Baitul Jannah Wihandaru Sotya Pamungkas; Prihati Yuniarlin; Sukardi Sukardi
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.54.957

Di masa pandemi Covid 19 ini banyak perusahaan tidak menerima pegawai baru sedangkan banyak lulusan setingkat SLTA yang tidak dapat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu bagi para remaja masjid Baitul Jannah yang sudah lulus SLTA harus berani untuk berwiraswasta dan memilih jenis wiraswasta yang tidak memerlukan modal yang besar atau memanfaatkan aset yang telah kita miliki. Pengabdian ini dilakukan dengan cara penyuluhan selanjutnya dilakukan dengan pendampingan. Hasil pengabdian pada masyarakat ini diharapkan mampu mendorong remaja masjid berwiraswasta dan selalu berinovasi serta mampu menggunakan teknologi yang sudah dimiliki untuk memasarkan produknya. Pengabdian ini menggunakan sumber dana hibah internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hibah yang berupa barang telah mampu mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan kepada konsumen

Pemberdayaan ‘Aisyiyah Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga Melalui Budikdamber Septi Nur Wijayanti; Agus Nugroho Setiawan; Prihati Yuniarlin
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2022: 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ppm.51.998

Ranting ‘Aisyiyah Donokerto 1 merupakan salah satu ortom Muhammadiyah di lingkungan Cabang Turi yang anggotanya sebagian besar adalah ibu Rumah Tangga dan menggantungkan penghasilan suami serta tidak mempunyai kegiatan dan ketrampilan untuk mendukung perkonomian keluarga. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan peran ‘Aisyiyah terutama dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui budi daya ikan lele dalam ember atau BUDIKDAMBER. Program ini dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi. Hasil dari pengabdian ini anggota ‘Aisyiyah Ranting Donokerto 1 mampu meningkatkan wawasan dan ketrampilan dalam menggunakan waktu luangnya untuk membudidayakan ikan lele dalam ember. Disarankan untuk keberlanjutan program ini, setelah panen pertama akan ditindaklanjuti pengelolaannya oleh Pengurus Ranting

PERAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI DIY Prihati Yuniarlin
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3670

ABSTRAK Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam kondisi yang normal orang tua yang biasanya memenuhi segala hak dan kepentingan anak. Kenyataan dalam masyarakat banyak anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya, karena beberapa sebab. Salah satu amal usaha Muhammadiyah adalah panti asuhan yang memiliki tugas untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya, dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apakah anak-anak yang berada dalam Panti Asuhan Muhammadiyah telah mendapatkan hakhaknya sebagai anak?, (2) Apa program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dan apa kendalanya dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undangundang. Selain penelitian hukum normatif juga dilakukan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah; (1) Hak-hak anak panti asuhan secara mendasar telah terpenuhi bagi pengembangan kepribadian anak santri, yaitu meliputi; pangan, sandang, pendidikan, bermain, beribadah, pengembangan diri, keamanan (2) Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu; Program kemandirian anak, pembentukan karakter santri, dan melakukan kerjasama dengan LPK Pobayo Bantul dan Rumah Sakit PKU Bantul. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak adalah terhambatnya komunikasi dengan orang tua santri, rendahnya pengetahuan orang tua santri, adanya konflik antar santri, dan kenakalan santri. Kendala tersebut telah dapat diatasi oleh pengurus panti asuhan dengan cara; pengasuh berbagi tugas, pemberian pendidikan akhlakul karimah, dan pendisiplinan shalat berjamaah.Key words: Panti Asuhan Muhammadiyah, hak anak, perlindungan anak.

Co-Authors Agus Nugroho Setiawan Ahdiana Yuni Lestari Endang Heriyani Nissa Hakim Nabilla Rizka Adi Nugroho Septi Nur Wijayanti Sukardi Sukardi Wihandaru Sotya Pamungkas

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search