Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

LITERATUR REVIEW : EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN DI RUMAH SAKIT MENGGUNAKAN METODE HOT-FIT Vina Istiqomah; Julia Pertiwi; Fahmi Hakam
Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional 2021: SIKesNas 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.951 KB) | DOI: 10.47701/sikenas.v0i0.1223

Abstract

Evaluasi sistem informasi bertujuan menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun teknologi sistem informasi. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan review tentang penerapan sistem informasi pendaftaran di rumah sakit menggunakan Metode Hot-Fit. Komponen manusia; kekurangan tenaga ahli, petugas kurang memahami dan mengerti, proses penginputan data pasien yang belum sesuai atau belum lengkap, petugas yang lalai dan petugas belum mengikuti pelatihan tentang SIMRS. Komponen organisasi; masih ada beberapa organisasi yang belum sesuai seperti dukungan, pengawasan, pengembangan dari pihak manajemen kurang atau tidak ada, tidak adanya reward, belum adanya evaluasi dan Standar Operasional Prosedur dalam penerapan SIMRS. Komponen teknologi; beberapa belum berjalan secara lancar, kualitas sistem yang masih ditemukan kendala seperti ketersediaan sarana prasana yang belum sesuai, masih terjadinya eror pada sistem, jaringan yang bermasalah, kualitas informasi yang belum sesuai harapan dan kualitas layanan yang belum maksimal.Kata Kunci : Pendaftaran, SIMRS, Hot-Fit Method
PERANCANGAN FORMULIR PEMANTAUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA DI POSYANDU BERBASIS ANDROID Nisaa, Arifatun; Fahmi Hakam; Julia Pertiwi
Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional 2022 : SIKesNas 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.972 KB) | DOI: 10.47701/sikenas.vi.1622

Abstract

Kegiatan Posyandu selama ini berjalan lancar dengan adanya peran serta masyarakat. Pada keseharian Posyandu X dalam melaksanakan kegiatannya didukung oleh sebuah sistem yaitu Sistem Informasi Posyandu Kesehatan Ibu dan Anak (SIMKIA). Namun, dimasa pandemi covid-19 pelayanan pemantauan tumbuh kembang balita ditunda. Hal ini berdasarkan Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Tanggap Darurat COVID-19 bagi Tenaga Kesehatan (2020), bahwa Pelayanan rutin Balita sehat mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku di wilayah kerja dan mempertimbangkan transmisi lokal virus Corona yaitu dengan menunda pelayanan kesehatan balita di Posyandu, salah satunya adalah Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dilakukan mandiri di rumah dengan Buku KIA. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah kader dan bidan dalam melakukan pencatatan data tumbuh kembang balita di Posyandu selama masa Pandemi Covid-19. Metode Penelitian: penelitian ini adalah penelitian Pengembangan atau Research and Development (R&D). Hasil dan simpulan: Perancangan sistem ini dibuat hanya untuk pengguna kader dan bidan, ada baiknya untuk pengembangan ke depan dibuat sistem yang dapat diakses oleh orang tua balita atau ibu hamil. Penelitian ini hanya sebatas perancangan sistem. Belum dilakukan Implementasi dan Pengujian system. Sistem ini dapat membantu kader dan bidan dalam memantau dan mengelola data kesehatan ibu dan anak agar lebih praktis dan fleksibel.
Implikasi Yuridis Kontrak Mitra (Disguised Employment) Terhadap Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Mahesa Paranadipa Maykel; Fahmi Hakam
Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan Vol. 8 No. 2 (2025): JMIAK
Publisher : Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/jmiak.v8i2.7604

Abstract

Changes in the employment structure in Indonesian healthcare facilities (Fasyankes) over the past decade have shown a significant increase in the use of partner contracts, outsourcing, and independent cooperation agreements for medical and health workers. This employment relationship pattern is considered administratively flexible, but this unclear status is an attempt by Fasyankes to avoid legal obligations (avoidance of liability), particularly the obligation to fulfill the right to protection of Employment Social Security as guaranteed in Law No. 24 of 2011 concerning BPJS, and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower as amended by Law No. 06 of 2023 on Job Creation. This article aims to analyze the legal implications of the use of partner contracts on the fulfillment of BPJS Employment membership rights for healthcare workers, identify regulatory and implementation gaps, and formulate policy recommendations to ensure the fulfillment of social protection rights in accordance with national legal standards and global health employment practices. The research method used a literature review approach, with a Statute Approach and a Conceptual Approach (the principle of Substance over Form), utilizing analysis of laws and regulations, policy documents, and case studies of employment law in the health sector in Indonesia. The analysis shows that "partner" status does not eliminate the obligation of healthcare providers to provide social security protection. Many healthcare provider partner contracts are essentially disguised employment relationships (wage earners), requiring healthcare facilities to cover the BPJS Employment program. However, weak law enforcement, unclear employment status, and minimal employment contract literacy mean that many healthcare workers lose their basic rights to protection from work risks, occupational accidents, and old-age security. This study concludes that regulatory harmonization, standardization of healthcare worker employment contracts, and optimization of oversight are needed to ensure healthcare workers' rights are met as mandated by the national social security system and to prevent disguised employment. Keywords: Social Security, Medical Personnel, Healthcare Personnel, Partner Contracts, BPJS Employment