Garuda - Garba Rujukan Digital

Perjanjian Kerja Sama Sumber Daya Minyak Bumi Dan Gas Bumi Di Perbatasan Maritim Dua Negara Berbeda Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional Putrawan, Fernando Indana; Kurnia, Ida
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1648

Cooperation agreement plays a pivotal role in optimizing the cooperation of natural resources and promoting international collaboration in the context of petroleum and natural gas resources. Such agreements are also instrumental in maintaining positive relations among nations that share maritime boundaries. This paper delves into the position of cooperation agreements regarding petroleum and natural gas resources within the maritime territories of two different countries under international maritime law, and its impact on existing maritime boundary agreements. The research methodology employed here is normative legal research utilizing secondary and tertiary legal materials, including international regulations and scholarly literature. This study reveals that cooperation agreements are a form of bilateral agreement aimed at regulating collaboration in the exploitation of petroleum and natural gas resources. Within this framework, the involved nations have the authority to establish exploitation terms, as well as the allocation of rights and responsibilities. Various models of cooperation agreements are identified, such as the single-state model, two-state model, common entity model, and the trustee development model. The significance of cooperation agreements lies in strengthening inter-country collaboration for the exploitation of petroleum and natural gas resources within shared maritime regions.

Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Jaya, Darell Tri; Kurnia, Ida
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In people's lives, it will be inseparable from the activities of agreements, one of which is borrowing as stipulated in Article 1754 of the Civil Code. The party who lends funds or creditors and the party who borrows funds or debtors at one time may experience the problem of late payment. Therefore, in the event of bankruptcy, the debtor has the opportunity to apply for a postponement of payment through the homologation decision mechanism ratified by the Commercial Court. As a normative juridical research, this research focuses on the study of the law accompanied by an analysis of the understanding of reading books Thus, later the writing of this journal will be able to answer how the existence of homologation decisions is reviewed from Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations accompanied by a study of the theory of legal certainty as a form of protection both for debtors but also for creditors.

PERMASALAHAN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL Goldwen, Filshella; Fernandha, Rizqy Dini; Kurnia, Ida
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i1.1447

The phenomenon of online buying and selling is growing rapidly along with advances in digital technology, providing various benefits such as efficiency, ease of access and market expansion. However, this development also brings a number of challenges, including digital fraud, delivery delays, and a lack of consumer protection. These problems not only harm consumers but also reduce trust in e-commerce as one of the pillars of the digital economy. This research uses a qualitative descriptive approach to identify the main factors that become problems in online buying and selling. In addition, this research explores solution steps that can be taken by governments, e-commerce platforms, and consumers to minimize existing risks. With legal foundations such as the Consumer Protection Law and Government Regulations on Trading Through Electronic Systems, this research aims to provide practical recommendations to create a safer, more transparent and fair e-commerce ecosystem for all parties.

UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIAN PADA MASYARAKAT DESA TUKDANA KEBUPATEN INDRAMAYU Rasji; Kurnia, Ida; R. Rahaditya
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v7i3.34686

The people of Tukdana Village in Indramayu Regency have chosen the relationship of a man and a woman through marriage to become a family. A family consists of a husband and wife and can have children. Although there are still those who fail to maintain the integrity of their family, the people of Tukdana Village have tried to build a happy family. How are the efforts of the people of Tukdana Village in building a happy family? The TNI problem has been carried out by searching for data through empirical methods with technical interviews with community members during the implementation of community service. Based on the results of qualitative analysis, it is known that the people of Tukdana Village have created and implemented a happy family development program, through a movement to postpone the minimum age of marriage to 19 years, appealing to teenagers to finish school up to high school level, implementing an internship program for high school graduates, seeking the economic capacity of the community through opportunities to work as migrant workers abroad, conducting family development for young married couples, utilizing community service programs by lecturers and students to foster family couples to build eternal and happy families ABSTRAK Masyarakat Desa Tukdana di Kabupaten Indramayu telah memilih hubungan seorang pria dan wanita melalui perkawinan menjadi sebuah keluarga. Keluarga terdiri atas suami dan istri serta dapat anak-anak keturunannya. Meskipun masih ada yang gagal mempertahankan keutuhan keluarganya, namun masyarakat Desa Tukdana telah berusaha membangun keluarga bahagia. Bagaimana upaya masyarakat Desa Tukdana dalam membangun keluarga yang bahagia? Permasalahan tni telah dilakukan pencaian data melalui metode empirin dengan teknis wawancara terhadap warga masyararakat pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kualitatif diketahui masyarakat Desa Tukdana telah membuat dan melaksanakan program pembangunan keluarga bahagia, melalui gerakan penundaan usia perkawinan minimal 19 tahun, menghimbau anak-anak remaja agar menyelesaikan sekolah sampai dengan tingkat sekolah menengah atas, menerapkan program magang kerja bagi anak-anak lulusan sekolah menengah atas, mengupayakan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peluang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri, melakukan pembinaan keluarga pasangan perkawinan muda, memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa untuk membina pasangan keluarga agar membangun keluarga kekal dan bahagia.

Dampak Praktik Predatory Di Tiktok Terhadap Pasar Digital Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Sapitri, Retno Galuh; Kurnia, Ida
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i1.7093

Struktur penguasaan pasar yang ditinjau oleh Undang-Undang Persaingan Usaha, serta praktik penguasaan pasar oleh toko e-commerce TikTok. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditemukan bahwa: 1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, mengatur penguasaan pasar. Pada Pasal 20, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan jual di bawah harga pasar, seperti harga predatory pricing, yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. 2) Praktik penguasaan pasar, yaitu penjualan di bawah harga pasar yang dilakukan oleh toko e-commerce TikTok, terjadi karena harganya sangat murah dibandingkan dengan pesaingnya, termasuk toko e-commerce dan UMKM. Ini terjadi dari saat TikTok Shop pertama kali muncul di Indonesia hingga akhirnya menjadi masalah kontroversial di masyarakat, memicu pro dan kontra. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktik toko TikTok juga melanggar Pasal 19, 20 dan 21. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan jual rugi (predatory pricing) atau jual di bawah harga pasar. Dengan demikian, Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 31 Tahun 2023 ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan ini mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Implikasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Perang yang dilakukan Oleh Tentara Bayaran (Studi Kasus Legiun Georgia) Purnama, Ferdinand; Kurnia, Ida
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15353

Tentara bayaran adalah individu yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata dengan tujuan mengejar keuntungan pribadi. Tentara bayaran sering dipandang sebagai pejuang yang melanggar hukum yang tidak harus mengikuti aturan perang yang sama dengan pasukan negara. Tentara bayaran tetap tunduk pada hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa yang melarang pihak-pihak melakukan kejahatan perang dan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional berat lainnya. Artikel ini berfokus pada implikasi hukum dari kejahatan perang yang dilakukan oleh Legiun Georgia, sebuah kelompok Tentara Bayaran yang secara aktif berpartisipasi dalam perang Rusia-Ukraina bersama pasukan Ukraina di wilayah Donbad di Ukraina timur pada tahun 2022, tuduhan dibuat terhadap Legiun karena terlibat dalam eksekusi tawanan perang Rusia (POW) di Dmytrovka, Oblast Kiev pada Maret 2022. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yang pendekatannya berbasis bahan pustaka dan data sekunder. Artikel ini dimulai dengan menyajikan ringkasan kedudukan hukum tentara bayaran sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI), termasuk larangan melakukan kejahatan perang kemudian artikel tersebut mengkaji kasus Legiun Georgia dan bagaimana penuntutan kejahatan perang dilakukan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tindakan mengeksekusi tawanan perang oleh tentara bayaran adalah pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Kasus ini juga menjadi bukti pendukung perlunya kolaborasi global dalam penuntutan terhadap tentara bayaran yang melakukan kejahatan perang.

Perjanjian Kerja Sama Sumber Daya Minyak Bumi Dan Gas Bumi Di Perbatasan Maritim Dua Negara Berbeda Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional Putrawan, Fernando Indana; Kurnia, Ida
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1648

Cooperation agreement plays a pivotal role in optimizing the cooperation of natural resources and promoting international collaboration in the context of petroleum and natural gas resources. Such agreements are also instrumental in maintaining positive relations among nations that share maritime boundaries. This paper delves into the position of cooperation agreements regarding petroleum and natural gas resources within the maritime territories of two different countries under international maritime law, and its impact on existing maritime boundary agreements. The research methodology employed here is normative legal research utilizing secondary and tertiary legal materials, including international regulations and scholarly literature. This study reveals that cooperation agreements are a form of bilateral agreement aimed at regulating collaboration in the exploitation of petroleum and natural gas resources. Within this framework, the involved nations have the authority to establish exploitation terms, as well as the allocation of rights and responsibilities. Various models of cooperation agreements are identified, such as the single-state model, two-state model, common entity model, and the trustee development model. The significance of cooperation agreements lies in strengthening inter-country collaboration for the exploitation of petroleum and natural gas resources within shared maritime regions.

PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DALAM HUKUM ISLAM Kurnia, Ida; Dini Fernandha, Rizqy; Goldwen, Filshella
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i3.26151

Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan tanah yang dilakukan oleh seseorang dengan sukarela tanpa imbalan apapun memberikan hartanya kepada orang lain pada saat si pemberi hibah masih hidup. Peralihan hak milik melalui hibah berdasarkan Hukum Islam harus memperhatikan rukun - rukun hibah dan syarat- syarat hibah yang didasarkan oleh Pasal 210 KHI. Peralihan hak pada tanah dapat dilakukan dengan cara hibah. Langkah-langkah hibah tanah dapat dilakukan dengan cara membuat akta hibah di PPAT yang disaksikan oleh 2 orang minimal untuk membuktikan kelegalitasannya dalam menghibahkan tanah. Pembatalan hibah dapat dilakukan demi hukum apabila hibah itu sendiri merugikan hak waris pemberi hibah dan juga tanah yang diberikan melebihi ⅓ dari tanah yang dimiliki pemberi hibah. Permasalahan warga Desa Blok Duku Cibubur RT 11/RW 10 salah satunya adalah penyimpangan dari konsep penghibahan itu sendiri yang disertai syarat-syarat tertentu untuk mendapatkannya. Dengan demikian penghibahan dapat batal demi hukum, karena hibah dilakukan tanpa adanya imbalan dalam bentuk uang ataupun jasa, tetapi warga desa Blok Duku memahami bahwa hibah merupakan hadiah yang diperoleht atas suatu imbalan. Dapat dilihat bahwa minimnya pengetahuan warga desa Blok Duku Cibubur terkait konsep dasar dari hibah. Metode pelaksanaan PKM ini dilakukan secara online menggunakan media zoom. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah masyarakat dapat memahami serba- serbi legalitas hukum dalam pelaksanaan hibah tanah. Tim sosialisasi memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan warga Desa Blok Duku dalam peralihan hibah penerima hibah harus melakukan screening terlebih dahulu terhadap kelegalitasan surat-surat pada objek hibah, lalu memastikan objek hibah tersebut bebas dari tanggungan apapun, dengan begitu pelaksanaan hibah dapat dikatakan sah secara hukum.

KEWARISAN DALAM HUKUM NASIONAL Kurnia, Ida; Fernandha, Rizqy Dini; Goldwen, Filshella
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 4 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i4.28312

ABSTRACT Inheritance law is usually included as part of civil law. In Indonesia, until now there is no unified law relating to civil law. This means that elements of population groups are still considered necessary to determine the validity of civil law. Therefore, according to the terminology used by some laws, it can be said that inheritance law is still in a non-neutral legal area. From a positive legal perspective, in Indonesia there are various inheritance law regimes, including Islamic inheritance law, customary inheritance law and western inheritance law. All three are still valid and applied to different legal subjects. On a practical level, understanding the various positive rules regarding inheritance law is very important in order to provide order in matters of inheritance that occur in society. The need to understand inheritance law is something that cannot be denied. Considering that there are three types of inheritance law systems, namely western civil, customary, and Islamic, the service will be carried out by the PKK, Karang Taruna, and Jumantik Cadre groups as well as residents who have problems with this service topic in Blok Duku Village RT 11 / RW. 10, Cibubur. More specifically in Inheritance in National Law. This selection was based on observations regarding the existence of complaints from members of the community regarding the inheritance distribution system. In the community and family environment, inheritance problems are very often encountered. This also includes the Duku Block Village, where inheritance issues are closely related to the distribution of inheritance amounts, rights and obligations of inheritance rights. Then, the public does not understand the application of law in inheritance issues, therefore the extension team provides education about inheritance aspects from 3 (three) positive legal perspectives that apply in Indonesia. ABSTRAK Hukum waris biasanya dimasukkan sebagai bagian dari hukum perdata. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kesatuan hukum berkaitan dengan hukum perdata ini. Artinya, unsur golongan penduduk masih dianggap perlu untuk menentukan keberlakuan hukum perdatanya. Oleh sebab itu, menurut terminology yang digunakan oleh sebagian hukum, dapatlah dikatakan bahwa hukum waris masih berada dalam wilayah hukum yang non-netral. Dalam perspektif hukum positif, di Indonesia terdapat ragam rezim hukum waris antara lain hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiganya masih berlaku dan diberlakukan untuk subjek hukum yang berbeda. Dalam tataran praktis, pemahaman mengenai berbagai aturan positif mengenai hukum waris tersebut sangatlah penting guna memberikan ketertiban dalam hal pewarisan yang terjadi di masyarakat. Kebutuhan untuk memahami hukum waris sebagai sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di kelompok PKK, Karang Taruna, dan Kader Jumantik serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Desa Blok Duku RT 11 / RW. 10, Cibubur. Lebih dispesifikasikan pada Kewarisan Dalam Hukum Nasional. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan- keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian kewarisan.Di lingkungan masyarakat maupun keluarga sangat sering dijumpai permasalahan kewarisan. Termasuk pula di Desa Blok Duku permasalahan kewarisan erat sekali tentang pembagian besaran waris, hak, dan kewajiban hak waris. Lalu, masyarakat tidak mengerti terkait penerapan hukum dalam permasalahan kewarisannya, oleh karna itu tim penyuluh memberikan edukasi tentang aspek-aspek kewarisan dari 3 (tiga) sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMK Kurnia, Ida; Fernandha, Rizqy Dini; Goldwen, Filshella
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 4 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i4.28313

ABSTRACT The Government Replacement for Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law has expanded the concept of Limited Liability Companies in Indonesia by introducing a new concept in Indonesian corporate law, namely the presence of an Individual Legal Entity in the form of a Sole-Owned Company specifically designed for Micro and Small Enterprises (MSEs). The aim is to facilitate the development of MSEs with the legal status of a Limited Liability Company. According to Article 1 paragraph 1 of Government Regulation Number 8 of 2021 concerning the Articles of Association of a Company, as well as the Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies Meeting the Criteria for Micro and Small Enterprises, it is explained that a Sole-Owned Limited Liability Company is a legal entity established by a single individual and is intended specifically for MSEs. Despite the enactment of these provisions, many residents of Blok Duku Village, RT. 11/RW. 10, Cibubur Subdistrict, Ciracas District, East Jakarta, who are MSE entrepreneurs engaged in the food industry and home industries producing bags, mats, and wallets made from used coffee packaging, are not aware of and do not have a good understanding of the Sole-Owned Company (PT. Perseorangan). There is a lack of understanding and knowledge regarding PT. Perseorangan among MSE entrepreneurs in Blok Duku Village, Cibubur, East Jakarta, both in terms of the procedures and requirements for establishment and the benefits of PT. Perseorangan itself. Therefore, this Community Service program is conducted to provide education, guidance, and knowledge related to PT. Perseorangan for business owners to enable them to register their businesses and obtain the necessary business permits. ABSTRAK Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuannya untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas Perseorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang dan khusus untuk pelaku UMK. Meskipun ketentuan tersebut sudah diberlakukan, banyak masyarakat di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang merupakan pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi, tidak mengetahui dan tidak memahami dengan baik terkait dengan PT. Perseorangan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang PT. Perseorangan di kalangan pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta Timur baik dari cara dan syarat pembentukan hingga keuntungan dari PT. Perseorangan itu sendiri. Oleh karena itu Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi, memberikan pembinaan dan pengetahuan terkait PT. Perseorangan bagi pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan usahanya agar memperoleh izin usaha.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search