Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Prosiding Semhavok

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BENGKULU SELATAN Merina, Citra Indah; Verawaty, Verawaty; Yolantri, Afriza
SEMHAVOK Vol 1 No 1 (2018): Prosiding Semhavok 2018
Publisher : Fakultas Vokasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.802 KB)

Abstract

Reformasi di Indonesia menghasilkan suatu kebijakan otonomi daerah yang membawa perubahan penting tentang pengelolaan keuangan daerah hal tersebut juga merubah pola pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang terkait dengan diberikannya kebebasan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Fenomena yang dilihat yaitu masyarakat menuntut pihak penyidik untuk proaktif dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah agar dapat melaksanakannya dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) oleh DPRD Bengkulu Selatan. Objek penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah
PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN Merina, Citra Indah; Verawaty, Verawaty; Manoppo, Fiska Andini
SEMHAVOK Vol 1 No 1 (2019): November 2019
Publisher : Fakultas Vokasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.871 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansí Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentáng Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan pernyataan Standar Akuntansí Pemerintahan No. 07 Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Metode pengumpulan data didapat dari wawancara, observasi, serta jurnal penelitian terdahulu. Pengungkapan aset tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Dinas ini belum mengungkapkan tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, informasi penyusutan yang meliputi, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi. Karena tidak optimalnya pengelolaan aset tetap yang dilakukan dengan belum dipahaminya kewenangan serta bagaimana pelaksanaan pengeloaan aset tetap sehingga terjadi kesalahan pengelolaan pada hampir beberapa tahapan, selain itu juga lemahnya sistem tnformasi yang digunakan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam input data sehingga membuat nilai aset tetap menjadi tidak dapat diyakini kewajarannya. Secara keseluruhan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan Peraruran Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada kegiatan operasional pemerintah.
ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA DESA LUBUK KEMILING Merina, Citra Indah; Nafsiah, Siti Nurhayati; Hartono, Evan
SEMHAVOK Vol 3 No 1 (2021): Januari - Juni 2021
Publisher : Fakultas Vokasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa yang ada di desa Lubuk Kemiling. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lubuk Kemiling belum sesuai dengan pernyataan Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Sumber Anggaran dan Pendapatan Desa. Dan secara substansi masih belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya. Budaya paternalisme masyarakat desa menyebabkan masyarakat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa.