Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

STRATEGI BERTAHAN PEDAGANG KONVENSIONAL DI TENGAH PERKEMBANGAN ONLINE SHOP (STUDI KASUS PEDAGANG KONVENSIONAL DI PASAR BELINYU) Dewi Febriani; Fitri Ramdhani Harahap; Michael Jeffri Sinabutar
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 4 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : CV SWA ANUGERAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/tjis.v1i4.191

Abstract

Penelitian mengenai strategi bertahan pedagang konvensional ditengah perkembangan online shop (studi kasus pedagang konvensional di pasar Belinyu). Pedagang pakaian yang ada dipasar Belinyu kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung yang dimana para pedagang masih mempertahankan usaha ditengah maraknya belanja online saat ini. Berdagang merupakan sebagai mata pencaharian utama untuk menopang perekonomian keluarga. Semakin maraknya belanja online saat ini para pedagang pakaian mengalami dampaknya, tetapi para pedagang tetap mempertahankan usahanya yang telah mereka jalankan selama bertahun-tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai strategi bertahan pedagang pakaian kovensional ditengah perkembangan online shop yang ada dipasar Belinyu. Penelitan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak dari online shop dan strategi yang telah dilakukan oleh para pedagang konvensional untuk mempertahankan usahanya secara berkelanjutan agar dapat menopang perekonomian keluarga. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Robert Putnam sebagai pisau analisis. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dara primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa online shop membawa dampak bagi pedagang konvensional yang mana dampak yang dirasakan pedagang pakaian di pasar Belinyu yaitu sepinya pembeli sehingga pemasukan pun otomatis berkurang hingga mencapai 50% dari sebelumnya hal ini juga membuat modal ikut tersendat. Tetapi karena ada pelanggan membuat pedagang tetap semangat untuk menjalankan usahanya, kepercayaan dari pelanggan salah satu strategi untuk mempertahankan usahaya sebagai penopang perekonomian keluarga. Strategi lain yang dilakukan yaitu menambah barang-barang yang umum digunakan masyarakat seperti tikar, bantal, karpet dan lain-lain dan juga mengikuti tren pasar.
The Fulfillment of Citizens Rights of Spiritual Believers Michael Jeffri Sinabutar; Hidayati Hidayati
BELIEF: Sociology of Religion Journal Vol 1, No 1 (2023)
Publisher : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/belief.v1i1.6490

Abstract

The Lom Tribe is the oldest tribe in Bangka Belitung, commonly referred to as the Lom people. During the colonial administration, the Bangka Malays were divided according to their religion, namely the La Tribe for Malays who had embraced religion, and the Lom Tribe for Malays who did not yet receive a religion. This paper aims to reckon the efforts of fulfilling the rights of the Lom Tribe, focusing on two main questions: first, what is the strategy of the Lom Tribe to access public services, especially population administration, education, and marriage? Second, are there still discriminatory practices for the Indigenous People of the Lom Tribe in accessing public services? This study employs a qualitative approach with an ethnographic approach, which aims at revealing the socio-cultural meaning in a particular context. The results show that in accessing public services, indigenous peoples use an institutional approach, build networks with stakeholders at the local level, as well as through the Indonesian Supreme Council of Trustees (MLKI). Discriminatory practices are still found in accessing public services, both in population administration, education, and marriage services for the Lom Tribe. For this reason, the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 and Permendikbud 27/2016.
Determinasi Konsentrasi Kepemilikan dan Tipe Kepemilikan terhadap Kinerja dan Risiko Perbankan di Indonesia: The Determination of Concentration and Type of Ownership on Bank Performance and Risks in Indonesia Yacobo P Sijabat; Michael Jeffri Sinabutar; Heni Hirawati; Axel Giovanni
Society Vol 8 No 1 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i1.152

Abstract

This research aims to examine the determination of concentration and type of ownership on the performance and risks of banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2000-2018. This research was quantitative research using panel data regression analysis methods. The main characteristic of panel data regression analysis is the use of the Hausman test. Data were obtained and collaborated from several data providers such as Osiris, Bloomberg, and the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK) website. Secondary data were collected from 42 banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) using a purposive sampling technique. The data was processed using Stata software. The ownership concentration was measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and foreign and domestic ownership as the proxy using the dummy variable. To measure bank performance, this research was used ROA and ROE proxy while the standard deviation of returns was used to measure bank risks. The results of the research showed that there was no effect of ownership concentration on bank performance. Also, domestic ownership has a positive effect on bank performance. In terms of risks, ownership concentration has a positive effect on bank risks. The more concentrated the ownership of the bank, the bank will more at risks. Besides, foreign and domestic ownership affects bank risks. Foreign ownership has a positive effect on bank risks. The level of foreign ownership of the bank affects bank risks. High foreign ownership puts the bank at risk.
RASIONALITAS PETANI DI PEDESAAN BANGKA: ( Studi Kasus Konversi Lahan Karet Menjadi Lahan Kelapa Sawit di Desa Kotawaringin Kabupaten Bangka ) Aprilia, Diah; Zulkarnain , Iskandar; Jeffri Sinabutar, Michael
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 5 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i5.11290

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada harga komoditas karet yang fluktuatif dan menurunnya pendapatan ekonomi petani yang memunculkan peluang untuk mengkonversi lahan. Tindakan konversi lahan yang mengancam isu terkait lahan, dan komoditas tradisional mulai diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terbentuknya proses tindakan rasional petani dan penerapan tindakan rasional petani dalam konversi lahan karet menjadi lahan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional James Coleman sebagai pisau analisis, menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan dua hal penting yaitu pertama, rasionalitas petani dapat dijelaskan melalui proses terbentuknya tindakan rasional petani yaitu penurunan eksistensi komoditi karet, hadirnya kelapa sawit sebagai komoditi baru, peningkatan prospek pasar kelapa sawit, dan motivasi ekonomi. Tindakan rasional petani yaitu interkasi petani dengan aktor-aktor rasional melalui program kebun kelapa sawit rakyat (KKSR), konversi lahan karet menjadi lahan kelapa sawit, dan pemanfaatan introduksi permodalan dari perbankan. Kedua, tindakan petani rasional berdampak terhadap peningkatan jumlah petani sawit baru, peningkatan luas lahan kelapa sawit, perubahan bentang alam, peningkatan aset, dan peningkatan status sosial petani. Kata Kunci: Rasionalitas Petani, Tindakan Rasional, Konversi Lahan
Pemetaan Partisipatif Sebagai Gerakan Sosial Pengakuan Masyarakat Hukum Adat : (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Suku Mapur Bangka) Nazriansyah, Ahmad; Zulkarnain , Iskandar; Jeffri Sinabutar, Michael
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 8 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i8.11735

Abstract

Gerakan sosial yang dilakukan Masyarakat Adat Mapur sebagai bentuk aksi perlawanan atas kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang di rasa memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Gerakan sosial orang Mapur melalui pemetaan partisipatif wilayah adat merupakan gerakan yang dilaksanakan oleh sejumlah orang yang tergabung dalam sebuah organisasi adat di lakukan secara terus menerus dan bersifat terorganisir serta memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Mendeskripsikan bagaimana Lembaga Adat Mapur (LAM) melakukan pemetaan partisipatif sebagai sarana gerakan sosial dalam mendapatkan pengakuan sebagai MHA, 2). Menganalisis bagaimana visibilitas pemetaan partisipatif dalam memperjuangkan pengakuan MHA. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial oleh Charles Tilly dengan pendekatan studi kasus. Data yang di gunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang di kumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Gerakan sosial yang di lakukan oleh LAM adalah pemetaan partisipatif, LAM berhasil mendapatkan sketsa pemetaan dalam beberapa periode yang meliputi perbatasan wilayah dan hutan adat, artefak peninggalan leluhur seperti air terjun Kasak Tade, makam adat, dan tanaman obat-obatan. Hasil sketsa dari pemetaan yang dilakukan LAM digunakan sebagai evidensi dalam mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat 2). Gerakan sosial yang di lakukan oleh LAM menciptakan visibilitas yang positif yaitu terbentuknya tim identifikasi pengakuan Masyarakat Adat Mapur kerja sama antara LAM dan Pemerintah Daerah, sehingga mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah melalui SK Bupati Bangka dan terbitnya SK Bupati Bangka mengenai Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengakuan MHA. Kata kunci : Gerakan Sosial; Pemetaan Partisipatif ; Orang Mapur ; Pengakuan.
NELAYAN DAN TRADISI BETUNGKAH : PERLAWANAN KULTURAL TERHADAP AKTIVITAS TAMBANG LAUT DI TANJUNG SUNOR LESTARI KABUPATEN BANGKA Fitriani, Kiki; Zulkarnain , Iskandar; Jeffri Sinabutar, Michael
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 8 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i8.11830

Abstract

Kerusakan sumber daya perairan dan terganggunya aktivitas melaut yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal membuat nelayan dan masyarakat di Tanjung Sunor Lestari melakukan perlawanan sebagai upaya mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika perlawanan kultural terhadap aktivitas tambang laut dan menganalisis dampak sosial perlawanan kultural terhadap aktivitas tambang laut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Mobilisasi Sumber Daya John D McCarthy dan Mayer N Zald, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatoris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dinamika perlawanan kultural yang dilakukan nelayan dan masyarakat terhadap aktivitas tambang laut berawal dari gagalnya perlawanan langsung dalam memberhentikan tambang, sehingga menempuh perlawanan baru dengan membentuk tradisi betungkah. Landasan mengapa tradisi betungkah dijadikan sebagai alat perlawanan sesuai dengan tema yang digunakan “menjaga adat, melestarikan peradaban” adalah menjaga dan melestarikan lingkungan Tanjung Sunor Lestari, serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Perlawanan kultural ini melibatkan peran partisipan sebagai penggerak dalam memobalisasi sumber daya berupa moral, kultural, organisasi sosial, manusia, dan material. Metode perlawanan kultural tradisi betungkah diawali dengan betulong bekepong, kemudian sesi bekisah yang membahas tentang keberlanjutan Sunor, dan dilanjutkan dengan perlombaan betungkah yang mengemas simbol dan nilai di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai pesan kepada publik untuk mengembalikan kesadaran, serta melestarikan lingkungan dan kearifan lokal Tanjung Sunor Lestari, diantaranya nilai ekologi, nilai kolektivitas, dan nilai teritorialisasi. Perlawanan kultural melalui tradisi betungkah menghasilkan dampak sosial berupa menguatnya solidaritas sosial, hubungan antara nelayan dan penambang tidak harmonis, dan aktivitas tambang ilegal berkurang namun belum dapat dihentikan. Kata Kunci : Perlawanan Kultural, Tambang laut, Tradisi Betungkah.
The Fulfillment of Citizens Rights of Spiritual Believers Sinabutar, Michael Jeffri; Hidayati, Hidayati
BELIEF: Sociology of Religion Journal Vol. 1 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/belief.v1i1.6490

Abstract

The Lom Tribe is the oldest tribe in Bangka Belitung, commonly referred to as the Lom people. During the colonial administration, the Bangka Malays were divided according to their religion, namely the La Tribe for Malays who had embraced religion, and the Lom Tribe for Malays who did not yet receive a religion. This paper aims to reckon the efforts of fulfilling the rights of the Lom Tribe, focusing on two main questions: first, what is the strategy of the Lom Tribe to access public services, especially population administration, education, and marriage? Second, are there still discriminatory practices for the Indigenous People of the Lom Tribe in accessing public services? This study employs a qualitative approach with an ethnographic approach, which aims at revealing the socio-cultural meaning in a particular context. The results show that in accessing public services, indigenous peoples use an institutional approach, build networks with stakeholders at the local level, as well as through the Indonesian Supreme Council of Trustees (MLKI). Discriminatory practices are still found in accessing public services, both in population administration, education, and marriage services for the Lom Tribe. For this reason, the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016 and Permendikbud 27/2016.
Determinasi Konsentrasi Kepemilikan dan Tipe Kepemilikan terhadap Kinerja dan Risiko Perbankan di Indonesia: The Determination of Concentration and Type of Ownership on Bank Performance and Risks in Indonesia Sijabat, Yacobo P; Sinabutar, Michael Jeffri; Hirawati, Heni; Giovanni, Axel
Society Vol 8 No 1 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i1.152

Abstract

This research aims to examine the determination of concentration and type of ownership on the performance and risks of banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2000-2018. This research was quantitative research using panel data regression analysis methods. The main characteristic of panel data regression analysis is the use of the Hausman test. Data were obtained and collaborated from several data providers such as Osiris, Bloomberg, and the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK) website. Secondary data were collected from 42 banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) using a purposive sampling technique. The data was processed using Stata software. The ownership concentration was measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and foreign and domestic ownership as the proxy using the dummy variable. To measure bank performance, this research was used ROA and ROE proxy while the standard deviation of returns was used to measure bank risks. The results of the research showed that there was no effect of ownership concentration on bank performance. Also, domestic ownership has a positive effect on bank performance. In terms of risks, ownership concentration has a positive effect on bank risks. The more concentrated the ownership of the bank, the bank will more at risks. Besides, foreign and domestic ownership affects bank risks. Foreign ownership has a positive effect on bank risks. The level of foreign ownership of the bank affects bank risks. High foreign ownership puts the bank at risk.
Inisiasi Pasca Tambang Menuju Desa Wisata Perlang (Studi di Desa Perlang, Lubuk Besar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Sinabutar, Michael Jeffri; Ramadhani, Tiara; Ulum, Miftahul
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4613

Abstract

Local initiatives in improving village conditions, starting from social, cultural and economic aspects as a form of community concern and sovereignty over all potential human resources and natural resources. A serious challenge faced by local communities is to ensure balance and sustainability of the local economy. Development could be a threat to local communities, but on the other hand it is an opportunity to build an independent village. Ignoring former mining or tin mining areas is not a sign that there is no guarantee of prosperity, it should be a serious challenge in developing villages. One area that is capable of innovation and creativity in local economic development is the Perlang Tourism Village. This area later became one of the icons and tourist destinations in the Bangka Belitung Islands. This research aims to find out the roots of local initiatives to develop post-mining areas, local initiative models, and how various interests in the local area meet, so as to create a Tourism Village. The approach taken is to use a Deliberative Democracy frame in the Perlang Village community, involving several important village actors, namely the Village Government, Community Leaders, Pokdarwis, and interested actors.