Garuda - Garba Rujukan Digital

Uqubat Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan oleh Anak-Anak di Bawah Umur Muhammad Iqbal; Novia Novia
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.5853

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, dan menjengkelkan masyarakat. Anak yang melakukan pelanggaran hukum lebih banyak disebabkan oleh ketidakmatangan jiwa, teman dan lingkungan sekitarnya Kondisi ini juga di perkuat oleh keinginan untuk mencoba mengekpresikan jiwa mudanya untuk membuktikan jati diri tentang keberadaannya. Adapun pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Apa hukuman bagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Bagaimana penjatuhan hukuman bagi anak yang melakukan pengulangan pencurian ringan digampong Ie Mameh, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif dengan metode empiris. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder data primer berupa wawancara dengan narasumber dari pihak aparatur desa sedangan data sekunder yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahsan skripsi. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur secara khusus tentang bagaimana sanksi hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama, dan menurut Undang-undang Perlindungan Anak, anak yang dibawah perlindungan anak menurut Pasal 7 bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Menurut analisis penulis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan secara rinci masalah hukuman bagi pengulangan tindak pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana , dan begitu juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Sistem Peradilan Hukum Adat di Gampong Ie Mameh anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian akan dikenakan sanksi pidana denda, tidak ada perberdaan antara satu anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan sekelompok anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Sedangkan untuk anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana maka anak tersebut dijatuhi sanksi tindakan yang tegas. Dalam Hukum Islam anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian hukumannya adalah hukuman Takzir sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia hukumannya adalah hukuman penjara minimal 1/3 dari hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Menurut analis penulis dalam Hukum Islam juga tidak mengatur bagaimana hukuman bagi anak-anak yang melakukan pengulangan tindak pidana secara tertulis tetapi apabila terdapat kasus yang sedemikian maka hukuman nya menjadi hak ulil amri (takzir).

The Implementation of The Cunning Punishment in Aceh [Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh] Muhammad Iqbal; Attarikhul Kabir
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7331

Abstract: The implementation of the 'uqubat whip in Aceh underwent various changes in the procedure for its implementation. The implementation so far has been carried out in an open place that can be watched by the general public, such as the mosque's courtyard. Governor's Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of uqubat whips in Correctional Institutions as the latest regulation regarding the implementation of uqubat whips reaps the pros and cons in the community. The questions that arise include what are the legal provisions regarding the Governor's Regulation Number 5 of 2018 and the reasons for the transfer of the implementation as well as the community's perspective on the regulation. To answer this, the researcher uses a qualitative method approach, which emphasizes the analysis of the dynamics of the relationship between the observed phenomena using scientific logic and data from library research and field research. From the results of the study, it was found that before the Governor's Regulation Number 5 of 2018 concerning the implementation of uqubat whips in Correctional Institutions there were a series of rules governing the implementation of uqubat whips. First, uqubat whipping is shown as a form of punishment in the application of Islamic law in Aceh. It emphasizes that the implementation of uqubat whipping is carried out in an open place that can be seen by the public to obtain a deterrent effect for the perpetrators and as a form of prevention for the community so that they can take lessons from the implementation of the 'uqubat. However, this latest regulation changes the place of implementation to the Penitentiary with the consideration that the implementation of 'uqubat whipping in an open place is attended by many children. The public's view of this rule has drawn many disapproving responses.Abstrak: Pelaksanaan ‘uqubat cambuk sebagai salah satu bentuk wajah penerapan Syariat Islam di Aceh yang seiring waktu mengalami berbagai perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. Pelaksanaan selama ini dilakukan pada tempat terbuka yang bisa ditonton oleh khalayak ramai seperti halaman Masjid. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan sebagai aturan terbaru mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk menuai pro kontra dalam tubuh masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini meliputi bagaimanakah dalam ketentuan Hukum mengenai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan dan alasan dipindahkannya pelaksanaan tersebut serta perspektif masyarakat terhadap peraturan tersebut. Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan data dari hasil penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebelum adanya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan ‘uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan terdapat rentetan aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan ‘uqubat cambuk. Dari keseluruhan mulai dari saat pertama ‘uqubat cambuk di tampilkan sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh menegaskan bahwa pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka yang bisa di lihat oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk pencegahan bagi masyarakat agar bisa mengambil pembelajaran dari pelaksanaan ‘uqubat cambuk tersebut. Kendati demikian, peraturan terbaru ini melakukan sebuah terobosan dengan mengubah tempat pelaksanaan ke Lembaga Pemasyarakatan dengan pertimbangan salah satu alasannya bahwa pelaksanaan ‘uqubat cambuk selama ini yang dilakukan di tempat terbuka banyak dihadiri oleh anak-anak. Pandangan masyarakat terhadap aturan ini menuai banyak tanggapan tidak setuju dengan adanya ketentuan perubahan pemindahan pelaksanaan tempat ‘uqubat cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

ANALISIS SISTEM HONOR PELATIH TARIAN DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF ‘AQĀD AL-IJĀRAH Devi Handayani; Saifuddin Sa’dan; Muhammad Iqbal
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PADA PT. HALAL NETWORK INTERNASIONAL HERBA PENAWAR AL-WAHIDA INDONESIA (HNI-HPAI) DALAM PERSPEKTIF AKAD SAMSARAH Muhammad Iqbal; Aulia Ulfah
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.814

Sistem pemasaran berjenjang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat karena selain memudahkan, multilevel marketing juga memberikan keuntungan kepada pembelinya, dimana keuntungan tersebut diperoleh dari bonus yang terdapat pada harga setiap produk. Setiap perusahaan multilevel marketing berbeda-beda akan pembagian keuntungannya. Dalam hal ini ada beberapa perusahaan multilevel marketing yang memberikan janji keuntungan yang besar namun tidak jelas darimana keuntungan tersebut diperoleh. Ketentuan dalam praktik akad samsarah mengenai pembagian keuntungan multilevel marketing adalah adanya kejelasan pada operasional perusahaan, baik dari segi kehalalan produk maupun dari segi pembagian keuntungannya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem pembagian keuntungan antara member, agen/reseller, dan perusahaan pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI), bagaimana perhitungan biaya pengiriman barang yang dibebankan kepada agen /reseller pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI), dan bagaimana sistem pembagian keuntungan yang dilakukan PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) terhadap member dan agen/reseller menurut perspektif akad Samsarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan kerjasama pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) telah sesuai dengan ketentuan dalam akad samsarah. Jika tidak maka perusahaan multilevel marketing tersebut haram akan operasionalnya.

Analysis Of The Factors Affecting Employee Job Satisfaction On Employee Performance Sri Murtiasih; Septian Tri Hartanto; Muhammad Iqbal
Jurnal Syntax Transformation Vol 6 No 8 (2025): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v6i8.1100

The purpose of this study is to analyze factors that affect job satisfaction, namely leadership, skills and work environment on job satisfaction and its implications on employee performance. The data in this study uses primary data, which was obtained through the distribution of questionnaires through google forms. The sampling of this study uses saturated sampling techniques (census), so that the sample used in this study is all employees of PT KAI Karawang Branch which totals 94 people. The test stages carried out are: descriptive statistics, measurement model (outer model), structural model (inner model) and path analysis (path analysis). The testing tool used is SmartPLS. The results of this study show that the variables of leadership, skills and work environment have a significant effect on job satisfaction. Job Satisfaction variables have a significant effect on employee performance. Leadership variables, skills and work environment also have a direct effect on employee performance, but the influence is smaller than the indirect influence, namely through job satisfaction, so job satisfaction is a factor that mediates the influence of leadership, skills and work environment on employee performance.

ANALYSIS OF WAGE DISTRIBUTION AMONG FACTORY WORKERS BOTTLED DRINKING WATER ACCORDING TO IJÂRAH’ ALA AL-'AMÂL CONTRACT: A Study at the Tera Factory in Seulimeum District Muhammad Rizki; Muhammad Iqbal
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 7 No. 1 (2026): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v7i1.9633

Sistem pengupahan merupakan aspek penting dalam hubungan kerja yang berpengaruh langsung terhadap keadilan dan kesejThe wage system is an important aspect of labour relations that directly affects workers’ fairness and welfare. From an Islamic law perspective, wages are regulated through the ijârah ‘ala al-‘amâl contract, which emphasises clarity, fairness, and the protection of the rights and obligations of the parties. However, in practice, there are still differences in treatment and potential injustices in the wage system, particularly between daily and monthly workers. The main issue in this study lies in the mechanism of wage distribution for workers at the Tera Bottled Water Factory in Seulimeum District and the extent to which it complies with the principle of fairness in the ijârah ‘ala al-‘amâl contract. The research method is descriptive, analytical, and qualitative, with an empirical sociological approach, and is conducted through a literature review, in-depth interviews with workers, and field observations. The results show that daily workers do not receive wages when they do not work due to factory operational disruptions not caused by their negligence. In contrast, monthly workers still receive their basic wages. This practice has the potential to burden daily workers with operational risks and does not fully reflect the principle of fairness in the ijârah ‘ala al-‘amâl contract. Therefore, it is necessary to review the wage policy to make it more equitable and in line with Sharia values in employment relationshipsahteraan pekerja. Dalam perspektif hukum Islam, pengupahan diatur melalui akad ijârah ‘ala al-‘amâl yang menekankan kejelasan, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan perlakuan dan potensi ketidakadilan dalam sistem pengupahan, khususnya antara pekerja harian dan pekerja bulanan. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada mekanisme pembagian upah pekerja di Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Tera Kecamatan Seulimeum serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam akad ijârah ‘ala al-‘amâl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologis empiris, yang dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan pekerja dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja harian tidak memperoleh upah ketika tidak bekerja akibat gangguan operasional pabrik yang bukan disebabkan oleh kelalaian mereka, sementara pekerja bulanan tetap menerima upah pokok. Praktik ini berpotensi membebankan risiko operasional kepada pekerja harian dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam akad ijârah ‘ala al-‘amâl. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang kebijakan pengupahan agar lebih berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai syariah dalam hubungan kerja.

Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Minuman Kalengan Tanpa Label Halal Di Banda Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Rifqi fadhlurrahman Iqi; Sitti Mawar; Muhammad Iqbal
As-Siyadah Vol. 6 No. 02 (2026): September As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kewajiban hukum mengenai jaminan produk halal dan praktik peredaran minuman kemasan di Kota Banda Aceh. Secara nasional, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia berlaku dalam rezim Jaminan Produk Halal dengan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan. Di Aceh, pengaturan tersebut juga berhubungan dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui observasi serta wawancara. Penelitian bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai sertifikasi dan pencantuman label halal, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi masih ditemukannya minuman kemasan tanpa label halal di Banda Aceh, serta menganalisis pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Faktor yang teridentifikasi dari data lapangan meliputi pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi, persepsi terhadap biaya dan proses administratif, pemahaman mengenai kewajiban label, serta pembinaan dan pengawasan. Pengawasan melibatkan LPPOM MPU Aceh dan unsur Tim Terpadu sesuai kerangka kewenangan yang berlaku. Temuan mengenai perilaku konsumen dan faktor sosial diperlakukan sebagai temuan terbatas sesuai sumber data yang tersedia, bukan sebagai generalisasi terhadap seluruh masyarakat Banda Aceh.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search