Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare Fitri Rafianti; Robi Krisna; Erwin Radityo
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19732

Abstract

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan sebuah langkah maju bagi Indonesia yang didominasi oleh penduduk beragama Islam.Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi yang memiliki potensi beraneka ragam UMKM dengan jumlah unit usaha di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara (2021). Untuk jumlah UMKM di Sumut mencapai 2,8 juta jumlah UMKM yang terdaftar dan terverifikasi pada Dinas Koperasi dan UMKM hanya sebesar 380.249 unit usaha dimana 97% berada di daerah perkotaan. Sebagian besar UMK yang berada di Provinsi Sumatera Utara merupakan usaha kuliner.Selain itu, permasalahan lain yang berhubungan dengan implementasi UU no. 3 Tahun 2014 adalah bahwa produk yang dijual belum memiliki sertifikasi halal, belum adanya penyelia halal dari UMK, belum adanya pengetahuan tentang Manajemen Jaminan Halal dan proses sertifikasi halal itu sendiri. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada 33 Tahun 2014 dan regulasi lainnya ditinjau dari keberlakuan maṣlahah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penilitian ini bahwa konsepnkemaslahatan terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar‟i dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran pelaku usaha dalam rangka memberi kenyamanan, melindungi konsumen muslim khususnya, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga terkait agar dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
An Implementation Of Environmental Law In Medan City Related To Waste Management System Mochammad Erwin Radityo
Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 04 (2024): Edition October -December 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implementation of environmental law in Medan City in relation to waste management. Medan, as one of the largest cities in Indonesia, faces significant challenges in managing waste due to rapid population growth and urbaniza-tion. The purpose of this study is to analysed the effectiveness of environmental law reg-ulations governing waste management in Medan and to identify factors that support and hinder the implementation of these policies. The research employs a qualitative ap-proach, collecting data through interviews, observations, and document reviews related to waste management policies. The findings reveal that although regulations exist to govern waste management in Medan, their implementation faces various obstacles, in-cluding low public awareness, limited waste management facilities, and insufficient law enforcement by authorities. The study concludes that collaboration among the govern-ment, community, and private sector is crucial to optimizing sustainable waste manage-ment. Increased public awareness about environmental regulations and the provision of adequate infrastructure are essential to ensure that waste management is effective and environmentally friendly.
Legal Strength Analysis of Land Ownership under Grant Sultan Status in the Indonesian Land Law System (Case Study of Supreme Court Decision Number 227-PK/PDT/2015) Jasin Dosi Raja Simarmata; Mochammad Erwin Radityo; Fitri Rafianti
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In human life, this country is a place where people can live and live, so that this country is not separate from human actions themselves. Therefore, land is needed for everyone on this planet, which often causes problems and conflicts, especially those related to land. The formulation of the problem that is the purpose of this study is: How is the land ownership system in Indonesian law and What are the problems that arise in land ownership with the status of Grant Sultan looking at case no. 227-PK / PDT / 2015. This study uses the nature of Descriptive Analytical research. The type of research used in this study is Normative Juridical legal research obtained from secondary data. This research method uses normative juridical research, namely research based on the reason that legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, and doctrines to answer the legal questions faced. For this reason, a rule is needed that regulates the relationship between humans and land. For humans, land is a place and space for all living things on earth, and is a source of life. On the one hand, population growth has increased and continues to accelerate, followed by the development of science and technological progress in various fields, while the country is limited natural resources.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2275 K/PDT/2017 Ramadhani, Tika; Dina Andiza; Mochammad Erwin Radityo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam perjanjian asuransi merupakan permasalahan hukum perdata yang kerap menimbulkan kerugian bagi tertanggung, terutama ketika penanggung tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai isi polis. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup bagaimana tinjauan umum tentang perjanjian asuransi, apa faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017, serta bagaimana analisis tentang Gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Asuransi ditinjau menurut Putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder seperti undang-undang, pendapat ahli, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat telah wanprestasi secara parsial karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sesuai polis, melanggar prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam perjanjian. Putusan Mahkamah Agung menguatkan pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak asuransi serta perlunya perlindungan hukum terhadap tertanggung. Kesimpulannya Putusan Mahkamah Agung telah menegaskan wanprestasi parsial oleh penanggung dan memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung. Peningkatan transparansi perusahaan asuransi sangat diperlukan agar proses klaim berjalan adil dan akuntabel. Selain itu pemahaman masyarakat terhadap isi polis juga harus ditingkatkan sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa serupa di masa mendatang.
Legal Analysis of the Prohibition on Female Civil Servants Becoming Second Wives in Polygamous Marriages: A Case Study of Decision No. 7/Pdt.G/2017/PA.BATG Naila Zikirach Br Lubis; Mochammad Erwin Radityo; Dina Andiza
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the legal basis and implications of the prohibition on female civil servants becoming second wives in polygamous marriages, with a focus on decision no. 7/pdt.g/2017/pa.batg. The study aims to explore the intersection between marital rights, gender equality, and administrative regulations within the indonesian legal system. Using a normative legal method combined with a case approach, the research examines relevant laws including law no. 1 of 1974 on marriage, government regulation no. 45 of 1990 on amendments to regulation no. 10 of 1983 concerning marriage for civil servants, and other related legal instruments. The findings show that the prohibition is rooted in efforts to maintain professional integrity, institutional discipline, and gender equity in the public sector. However, the enforcement of such restrictions raises constitutional questions regarding equal rights and personal freedom. The case of decision no. 7/pdt.g/2017/pa.batg highlights the tension between individual marital choices and institutional norms. This research concludes that while the regulation seeks to uphold ethical standards in public service, it also requires harmonization with fundamental human rights principles to ensure justice and legal certainty.