Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PREMISE LAW JURNAL PUBLIDIMAS LEX JUSTITIA
MUJIB MEDIO ANNAS
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DI PROLEH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI YANG BERSUMBER DARI PPJB DAN AKTA KUASA JUAL YANG TELAH DI BATALKAN ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1681K/Pdt/2015 ) MUJIB MEDIO ANNAS
PREMISE LAW JURNAL Vol 16 (2019): VOLUME 16 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.011 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN2. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, MHum3. Prof. Dr. Saidin, SH, MHum According to Article 37 paragraph 1 of the government regulation no. 24/1997 on Land Title Registration, it is stated that the transfer of land title and ownership rights over a unit of flats can only be registered if it is made in a deed by a Land Title Registrar. Every transfer of land title is obliged to be registered to the local National Land Office, and its registration has to meet all provisions in the Regulations of Ministry of Agrarian/Head of National Land Office No. 3/1997 on the Provisions of Implementation of the Government Regulations No. 24/1997 on Land Registration. However, in practice, land title transfer is frequently preceded by a Sale and Purchase Contract and Power of Attorney to Sell. This research studies how the legal status of the sale and purchase contract and power of attorney to sell is in the land title transfer pursuant to the prevailing laws and regulations, how the legal consequences for the land title that is transferred based on a sale and purchase deed sourced from a sale and purchase contract and power of attorney to sell that has been annulled, and how the analysis of the Verdict of the Supreme Court No. 1681k/pdt/2015 related to the land title transfer based on a sale and purchase deed sourced from a sale and purchase contract and power of attorney to sell that has been annulled. The analysis of the Verdict of the Supreme Court No. 1681k/pdt/2015 pronouncing that the legal action made by the Cassation Applicant/Plaintiff and I Nyoman Widajaya had legal defects and is null and void before the law has been appropriate. In relation to the sale and purchase contract made for the land and building.Keywords: Ownership Rights over Land, Annulled Deed
Peran Masyarakat Dalam Kreatif Merawat Lingkungan: (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) Edi Kristianta Tarigan; Muhammad Khadafi; Darmayanti, Erni; Mujib Medio Annas; Lesmana, Adinda Putri
Publikasi Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2023): PUBLIDIMAS Vol. 3 No. 1 MEI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/publidimas.v3i1.171

Abstract

The environment is all objects and forces and conditions, including humans and their actions, which are present in the space where humans exist and affect the survival and well-being of humans and other living organisms. Research Methods This type of community service is a form of legal counseling by delivering material and providing legal knowledge through legal counseling and discussions and questions and answers which will be held at Dolu Sidebuk-debuk on Saturday, 10 to 11 December 2022 from 13.00 WIB to 13.00 WIB completed, attended by the local community and the village head of Dolu sidebuk-debuk. The data analysis used is qualitative, using the type of presentation of normative law and the nature of the presentation is descriptive. The approach used to answer the presentation is the Law. The data collection method in this study was carried out by counseling and discussion then taking and concluding some of the writings contained in the Act, articles, books as well as some legal writing results related to the discussion. Efforts to protect and manage the environment are a conditio sine qua non, which means that causes can be determined for each effect and each cause has an influence on the occurrence of an effect to be carried out consistently in sustainable national development. Environmental law is a reliable tool for protecting and managing the environment because environmental law apart from having a prevention function also has a law enforcement function whenever damage and/or damage to the environment is caused by legal subjects as a result of business and/or or the activities they do.
KEDUDUKAN SUBJEK HUKUM ORANG DALAM MENENTUKAN SAHNYA PERBUATAN HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA OTENTIK Mujib Medio Annas; Mujib Medio Annas
Lex Justitia Vol 2 No 2 (2020): LEX JUSTITIA VOL. 2 NO.2 JULI 2020
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.2.2.2020.178-199

Abstract

Subjek hukum orang merupakan peranan penting terhadap keabsahan hukum dalam membuat akta autentik. Cakap hukum adalah syarat yang utama untuk menjadikan kesempurnaan suatu akta autentik. Hukum positif di Indonesia seseorang dapat dikatan cakap bertindak dalam hukum yaitu berumur 18 tahun. Seseorang yang tidak cakap tidak atau tidak berumur 18 tahun tidak dapat bertindak dalam perbuatan hukum sehingga, harus diwakili oleh wali berdasarkan penetapan pengadilan. Penelitian ini pertama akan membahas Bagaimana pengaturan hukum terkait kedudukan subjek hukum orang dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUHPerdata dan Undang – Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan akta autentik dan Bagaimana ruang lingkup kedudukan subjek hukum dalam menentukan sahnya perbuatan hukum berkaitan dengan Akta autentik. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam hasil penelitian menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya terhadap kedudukan subjek hukum orang dalam menentukan sahnya perbuatan hukum berkaitan dengan akta otentik, subjek hukum tersebut harus sudah dianggap cakap hukum atau sudah berumur 18 tahun. Ketidakcakapan hukum terhadap subjek hukum tersebut dapat menjadikan akta autentik tidak bisa menjadi alat bukti yang sempurna sesuai Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga terhadap pembuktiannya tidak adanya kepastian hukum terhadap akta autentik.
SANKSI TERHADAP NOTARIS ATAS PELANGGARAN JABATAN DAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA DI INDONESIA. Mujib Medio Annas
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenngan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN dan berdasarkan perarturan perundang-undangan laiannya. Menurut konsepsi UUJN bahwa akta Notaris adalah akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersbut menimbulkan akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi adminitratif, sanksi perdata dan sanksi pidana serta sanksi etik terkait pelanggaran Kode Etik. Paper ini pertama akan mengulas apa saja penyebab notaris dapat dikenai sangksi dalam menjalankan kewenangannya, kedua bagaimana bentuk sanksi atas pelanngaran jabatan yang dilaukan oleh notaris terhadap diri Notaris dan jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.. Penyebab notaris dapat dikenai sanksi dalam mejalankan kewenangannya karena notarais dalam mejalankan jabatannya tidak sesuai dengan UUJN dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Bentuk sanksi atas pelanngaran jabatan yang dilaukan oleh notaris terhadap diri Notaris dan jabatannya bahwa Secara Admintratif dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dengan tidak hormat, terhadap diri Notaris secara perdata dapat kenani sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, kemudian disisi lain apabilan terdapat pelangggan tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Dan terhadap pelanggaran etik dapat dikenai saksi kode etik. Notaris dalam menjalankan jabatan serta kewenangannya pada prinsipnya harus mengutamakan azas kehati-hatian, teliti, cermat dan selalu menerapkan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Selanjutnya notaris juga harus memahami dengan benar terkait dampak yang mungkin timbul atas kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.
Co-Authors Darmayanti, Erni Edi Kristianta Tarigan Lesmana, Adinda Putri Muhammad Khadafi Mujib Medio Annas