Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Novelty Borobudur Law Review Ahmad Dahlan Legal Perspective
Mufti Khakim
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyelesaian tindak pidana eigenrichting terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif antropologi hukum pidana Saputra, Wahyudi; Khakim, Mufti
Borobudur Law Review Vol 3 No 1 (2021): Vol 3 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.4602

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat tentang Eigenrichting dalam menanggapi suatu tindak pidana agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian bertempat di Desa Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahan hukum sekunder berupa buku – buku hukum hukum pidana dan artikel di jurnal hukum. Data primer diperoleh dari wawancara dilakukan kepada masyarakat Desa Condong Catur, Pemerintah Desa Condong Catur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sleman. Bahan hukum dan data primer yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku yang ada di masyarakat mengenai Eigenrichting disebabkan karena tingginya egoisme masyarakat yang ditambah dengan adanya tindakan provokasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Kondisi tersebut berakibat pelaku tindak pidana dihakimi oleh massa. Kurangnya kerjasama antara penegak hukum dan perangkat desa dalam memberikan penyuluhan sadar hukum, menyebabkan sulitnya mengatasi tindakan Eigenrichting di Desa Condong Catur.
Penegakkan hukum peraturan daerah nomor 01 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta Mufti Khakim; Egi Purnomo Aji
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/citizenship.v4i1.19906

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum tentang penegakkan hukum Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Fokus penelitian ini pada aspek hukum yang menjadi bagian dari solusi penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta pasca diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan kesimpulan diambil secara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis dari aspek hukum pidana di Yogyakarta pasca diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 telah dilaksanakan sebagi bagian dari kebijakan secara lebih luas, integralistik, dan terpadu.
Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana Mufti Khakim
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.029 KB) | DOI: 10.26555/novelty.v7i3.a3933

Abstract

Advances in technology has a big contribution in the spread of pornography, even it has a considerable advantage for the business of pornography. On the other hand, emerging social restless and the government will also impact negatively on pornography especially with regards to the mentality of the young generation. Nowadays, pornography can be enjoyed by all people start from children to the elders by the help of technology it makes easier for people to access this site.The offenses of pornography set in Law Number 44 of 2008 was full of controversy even after have been set, it still reap the rejection of the society. The Government considers that it is time for pornography to regulate specifically so it will not cause restless in the community even though it's been many laws offering pornography. Dangers of pornography take a big part in the mental damage of the young generation it becomes a specific reason why this case needs to be set firmly.In  the politics of criminal law view, it is necessary to study in-depth whether the govern-ment's action to regulate pornography in a special law by imposing criminal sanctions are appropriate with the prospects of the people. Regulation of pornography needs to be completed perfectly or it will be better if the regulation be eliminated completely. Conclusions taking technique of this study is using deductive analysis.
UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional Wita Setyaningrum; Gusti Fitriyandi; Mufti Khakim
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.537 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v2i1.5630

Abstract

Konflik di Republik Demokratik Kongo adalah sebuah konflik antar suku yang menewaskan banyak warga sipil sehingga menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik tersebut terjadi selama dua dekade yaitu tahun 1996-1997 dan 1998-2003 yang mana dalam konflik tersebut menggunakan tentara anak, hal ini membuat United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan mitranya bergerak untuk menyelamatkan mereka dari genggaman angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok milisi bersenjata. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai mekanisme perekrutan tentara anak dan peranan UNICEF dalam mencegah eksploitasi anak. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yakni, 1) untuk mengetahui mekanisme perekrutan tentara anak; dan 2) untuk mengetahui peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam mencegah eksploitasi anak di Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Kemudian teknik analisis data dilakukan berdasarkan kepustakaan (Library Research), jurnal dan internet selanjutnya disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa perekrutan tentara anak menggunakan cara penculikan dan propaganda, bergabungnya anak-anak juga karena sukarela sebab tekanan terhadap orang terdekatnya. Selanjutnya United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam penyelamatan bekerja sama antar mitra kerja yaitu melaksanakan program negosiasi dengan kelompok bersenjata yang merekrut anak-anak, menjaga perdamaian serta pengembalian kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak di Republik Demokratik Kongo dengan acuan hukum internasional yang berlaku.
Co-Authors Egi Purnomo Aji Gusti Fitriyandi Wahyudi Saputra Wita Setyaningrum