Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Varia Justicia Borobudur Law Review Jurnal Hukum Malahayati Borobudur Law and Society Journal Ahmad Dahlan Legal Perspective
Wita Setyaningrum
Universitas Ahmad Dahlan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peran Kpu Kota Bandar Lampung dalam Menindak Lanjuti Sengketa Hukum Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Putusan KPU Nomor: 056/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kota/II/2021) Dian Fitriani; Wita Setyaningrum; Andre Pebrian Perdana; Tubagus M Nasarudin
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.6111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPU kota Bandar lampung dalam menindaklanjuti sengketa hukum pilkada tahun 2020 ditinjau dari KPU Kota Bandar Lampung menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dan didalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif yaitu berupa data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan tentang Peran KPU Kota Bandar Lampung Menindaklanjuti Sengketa hukum Pilkada Tahun 2020. KPU Kota Bandar Lampung hanya menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dan didalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi.
The Complexity of Determining Indicative Evidence in The Rape Criminal Act Ni Putu Rai Yuliartini; Wita Setyaningrum; Dewa Gede Sudika Mangku
Varia Justicia Vol 17 No 1 (2021): Vol 17 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v17i1.4368

Abstract

The rise of rape cases in Indonesia has resulted in social unrest, especially among women and children. Sometimes, judges have difficulty determining indicative evidence of rape cases. This study aims to analyze the strength of the evidence as consideration for judges in the criminal case of rape. This research is normative legal research. The data used in this research is secondary data obtained through a literature study and analyzed juridically normative based on a statutory and conceptual approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The study results show that rape is the most difficult crime to prove, considering that this kind of crime is often committed in places where it is difficult to find witnesses. Judges experience difficulties in concretely explaining evidence. Even in court practice often experience difficulties in applying it. These difficulties can then have implications for the decision that the judge will release because the decision is dominated by the judge's verdict, which may be excessive. Indicative evidence is the only indirect evidence among other evidence formulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.
Unlawful Administrative Act: Indonesian Administrative Law Perspective Putu Gede Arya Sumerta Yasa; Wita Setyaningrum; Kadek Agus Sudiarawan
Varia Justicia Vol 17 No 2 (2021): Vol 17 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v17i2.5172

Abstract

This study aims to analyze and examine the meaning of unlawful acts by government officials and the authority of state administrative courts in dealing with cases related to unlawful acts by government officials. This study was normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal materials uses in this study including Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek), Supreme Court Regulation (hereinafter PERMA) Number 2 of 2019 concerning Guidelines For Dispute Settlement Of Government Actions and Authority to Hearing Unlawful Acts By A Government Board And Government Officer (onrechtmatige overheidsdaad) and Law No. 51 of 2009 concerning the second amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court to analyses substance related to the meaning of unlawful acts by government officials and the authority of state administrative courts in dealing with cases related to unlawful acts by government officials in accordance with prevailing law. The conceptual approach taken from the meaning of onrechmatigedaad in Burgerlijk Wetboek. This study indicated that the dispute settlement on the unlawful act by the government official mentioned on the Supreme Court regulation (hereinafter PERMA) number 2 of 2019 including dispute settlement process, which shall be file through state administrative court. which stipulates that the authority to hearing the disputes of unlawful acts by the government board or the government officials can be resolved through the state administrative judiciary.
Peran Misi Diplomatik Indonesia dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia yang Dihukum Mati (Studi Kasus Tuti Tursilawati) Dika Aldy Pratama; Wita Setyaningrum
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.795 KB) | DOI: 10.31603/7781

Abstract

Misi Diplomatik merupakan peran dari Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima untuk mewakili seluruh kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, Misi Diplomatik mencakup fungsi dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang berada di Negara Penerima untuk mewakili kepentingan-kepentingan Negara, Bangsa dan pemerintah. Misi Diplomatik dalam menangani Pekerja Migran Indonesia masih mengalami banyak kendala terkhusus kepada Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa seriusnya upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati. Penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dalam bidang hukum Internasional dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud menemukan fakta-fakta kemudian mengidentifikasi hingga pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Secara yuridis Penanganan Pekerja Migran Indonesia dikaitkan dengan peranan Misi Diplomatik, kemudian secara sosiologis vonis pidana mati yang kemudian dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peran Misi Diplomatik Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk membebaskan Tuti Tursilawati agar terbebas dari vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pendampingan sejak investigasi sampai dengan sidang putusan akhir, penyampaian memori banding, dan upaya pengajuan Peninjauan Kembali, serta upaya secara diplomatik seperti menyurati Raja Arab Saudi dan upaya pendekatan kepada ahli waris melalui Kerajaan Arab Saudi.
UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional Wita Setyaningrum; Gusti Fitriyandi; Mufti Khakim
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.537 KB) | DOI: 10.12928/adlp.v2i1.5630

Abstract

Konflik di Republik Demokratik Kongo adalah sebuah konflik antar suku yang menewaskan banyak warga sipil sehingga menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), konflik tersebut terjadi selama dua dekade yaitu tahun 1996-1997 dan 1998-2003 yang mana dalam konflik tersebut menggunakan tentara anak, hal ini membuat United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan mitranya bergerak untuk menyelamatkan mereka dari genggaman angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok milisi bersenjata. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai mekanisme perekrutan tentara anak dan peranan UNICEF dalam mencegah eksploitasi anak. Penelitian ini mempunyai dua tujuan utama yakni, 1) untuk mengetahui mekanisme perekrutan tentara anak; dan 2) untuk mengetahui peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam mencegah eksploitasi anak di Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Kemudian teknik analisis data dilakukan berdasarkan kepustakaan (Library Research), jurnal dan internet selanjutnya disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa perekrutan tentara anak menggunakan cara penculikan dan propaganda, bergabungnya anak-anak juga karena sukarela sebab tekanan terhadap orang terdekatnya. Selanjutnya United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam penyelamatan bekerja sama antar mitra kerja yaitu melaksanakan program negosiasi dengan kelompok bersenjata yang merekrut anak-anak, menjaga perdamaian serta pengembalian kondisi kesehatan dan pendidikan anak-anak di Republik Demokratik Kongo dengan acuan hukum internasional yang berlaku.
Anticipation of the ITE Law and Reconciliation of Its Forms Freedom of Expression through the E-Hights Website Wita Setyaningrum; Aimee Cepee Morana; Khusnul Nur Vaizi; Retno Damarina; Son Ali Akbar; Sakti Oktasari
Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v13i2.a23799

Abstract

Introduction to The Problem: Misinterpretation in the application of the Electronic Information and Transaction Law (ITE) can reduce democracy and undermine law enforcement in Indonesia. The complexity of the problems related to the Electronic Information and Transaction Law requires solutions to prevent and prevent problems with the Electronic Information and Transaction Law.Departing from the problems posed by the Electronic Information and Transaction Law, Indonesian still need a lot of work to overcome a degrading freedom of expression. We proposed the renewal by making a conceptual design and prototype, namely the E-Hights (Electronic Human Rights) application to overcome those problems.Purpose/Objective Study: This study is to examine the relationship between the constitution and laws and regulations governing freedom of expression through social media, as well as to examine how the use of a website-based application called E-Hights (Electronic Human Rights) guarantees the implementation of this freedom. expression while minimizing violations of laws governing electronic information and transactions.Design/Methodology/Approach: This research is normative legal research supported by secondary data in the form of primary and secondary legal materials.Findings: There are not a few problems in the implementation of the Electronic Information and Transaction Law, the existence of a rubber article in the Electronic Information and Transaction Law which creates multiple interpretations in law enforcement in Indonesia. This multi-interpretation rubber article has an impact on people's freedom of expression. According to research by the Indonesian Judicial Research Institute, the Electronic Information and Transaction Law is a tool to silence freedom of expression. Thus, this can affect democracy in Indonesia, or it could be said that the Electronic Information and Transaction Law makes people afraid to voice their aspirations to the special government. Therefore, the authors offer a solution that is realized in a web-based application.Paper Type: Research Article or General Review.
Juridical review of cases of human rights violations against the Uighur Ethnic and its resolution mechanisms in the perspective of international law Rangga Suganda; Wita Setyaningrum
Borobudur Law Review Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6558

Abstract

Human Rights Violation is the act of individuals or groups, including state authorities, who intentionally or unintentionally disregard, restrict, or revoke human rights. Human rights violations committed by the Chinese government against ethnic Uighurs are also occurring in Xinjiang. The presence of human rights violations in Xinjiang is an attempt by the Chinese government to eradicate the Uighur ethnic group's indigenous culture. Also deemed to be rebels, Uighurs have joined international terrorist networks. Consequently, the Chinese government has implemented several actions and policies that are classified as violations of human rights. This study discusses two main issues, namely how cases of violations and crimes against humanity in Xinjiang in the perspective of international law and how the mechanism of settlement of human rights violations that have occurred through the perspective of international law. This research is normative legal research, the sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out using a literature study technique, and data analysis will be carried out using a normative juridical approach or seeing the law as the norm in society. The results of this study are that among these policies have led to several violations of human rights, ranging from violations of civil and political rights, crimes against humanity, economic discrimination, social, and cultural, to human rights violations against women and children. For this reason, it is very necessary to resolve human rights violations in Xinjiang through international legal instruments, namely the United Nations Charter and the 1998 Rome Statute. Steps that can be taken to resolve human rights violations in Xinjiang are through peaceful resolution of the conflict or through international courts.
Co-Authors Aimee Cepee Morana Andre Pebrian Perdana Dian Fitriani Dika Aldy Pratama Gusti Fitriyandi Ilham Yuli Isdiyanto Kadek Agus Sudiarawan Khusnul Nur Vaizi Mufti Khakim Ni Putu Rai Yuliartini Putu Gede Arya Sumerta Yasa Rangga Suganda Retno Damarina Sakti Oktasari Son Ali Akbar Tubagus M Nasarudin