Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pangabdhi Journal Community Service Consortium Jurnal Media Akademik (JMA) Referendum Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Indah Purbasari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Peningkatan Tata Kelola BUM Desa Jaya Mandiri Bangkalan melalui Pendampingan Tata Kelola Intensif Encik Muhammad Fauzan; Indah Purbasari
Jurnal Ilmiah Pangabdhi Vol 6, No 2: Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pangabdhi.v6i2.7605

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jaya Mandiri mengalami permasalahan dalam menjalankan tata kelola dan unit usahanya sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal. Namun pengelola BUM Desa “Jaya Mandiri” mempunyai semangat untuk terus memperbaiki tata kelolanya. Berdasarkan hal ini BUM Desa Jaya Mandiri melakukan pelatihan internal dari perguruan tinggi yang mampu mendampingi dalam memperbaiki tata kelola BUM Desa Mandiri. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUM Desa Jaya Mandiri agar menjadi lebih rapi dalam tata kelola administratif. Pendampingan dilakukan bukan hanya dengan memberikan pelatihan namun juga ikut serta dalam memperbaiki tata kelolanya secara intensif sehingga pengelola BUM Desa memahami tugas dan fungsinya dalam mengelola BUM Desa. Akan tetapi guna mempertahankan tata kelola yang baik perlu tiga hal yang harus dilakukan yaitu komitmen Pemerintah Desa untuk penyertaan modal dan pengawasan, komitmen, tanggung jawab dan kreatifitas dari pengelola serta masyarakat sebagai pengguna dari BUM Desa Jaya Mandiri
Edukasi Pentingnya Produk Pangan Berlogo Halal pada Siswa MTs Nurul Falah Pamekasan Indah Purbasari; Diva Normayanti Amri; Bella Ayu Marga Reza; Mu'amalah Rosita; Aulia Lailin; Agnes Luthfi Oceananda Suharto; M. Ali Ridho Rosyid Alfaris; Faris Hamidi
Journal Community Service Consortium Vol 4 No 1 (2024): Journal Community Service Consortium
Publisher : Universitas Ciputra Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37715/consortium.v4i1.4375

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengenal produk halal, memberikan kesadaran akan pentingnya produk halal yang dikonsumsi sehari-hari sejak  remaja, serta memberikan edukasi agar siswa dan siswi pentingnya memilih dengan lebih teliti pada produk yang halal untuk dikonsumsi agar menjaga kesehatan diri lebih awal. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan metode sosialisasi dan pengamatan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan kesadaran siswa dan siswi sejak sekolah, sehingga jika pada kemudian hari berada di lingkungan yang terdapat berbagai macam produk halal maupun yang tidak jelas kehalalannya, akan memiliki kesadaran tersendiri sehingga dapat memilih mana yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi. Selain itu, peserta telah memahami lebih dalam akan pentinya sertifikasi halal. Dengan demikian, kepercayaan konsumen dan minat beli konsumen, khususnya di Desa Kertagena daya, Kacamatan Kadur, Pamekasan diharapkan dapat meningkat dengan adanya label halal.
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 385/Pdt.P/2024/PA.Gs DAN NOMOR 380/Pdt.P/2024/PA.Gs TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN Indah Purbasari; Prika Fatikasri; Sa'diyatus Nisa
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i11.1034

Abstract

Penelitian ini mengupas tuntas dasar dan pertimbangan hukum dari dua kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gresik. Kasus pertama, nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs, permohonannya ditolak, sedangkan kasus kedua, nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs, berhasil dikabulkan. Dispensasi nikah merupakan jalan keluar hukum yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun usia mereka belum mencapai batas minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jadi, meskipun belum cukup umur, pernikahan tetap bisa dilakukan dengan izin khusus. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hakim memutuskan perkara, dengan menggali fakta hukum, bukti pendukung, dan tentunya mengutamakan prinsip perlindungan anak demi kepentingan terbaik mereka. Pada kasus nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs, permohonan ditolak karena nggak memenuhi syarat "alasan mendesak" yang udah ditetapkan dalam undang-undang. Ketidaksiapan calon mempelai perempuan secara mental, reproduksi, dan pengetahuan rumah tangga berdasarkan hasil sesi konseling menjadi alasan utama penolakan tersebut. Selain itu, kurangnya bukti yang mendukung dalil pemohon menambah keyakinan hakim bahwa dispensasi kawin ini tidak memiliki dasar kuat untuk dikabulkan. Di perkara nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs, hakim mengabulkan permohonan karena ada alasan mendesak: kondisi kesehatan ayah calon suami yang sedang kritis. Keputusan ini menunjukkan empati terhadap situasi darurat yang tak bisa ditunda, yang secara psikologis dianggap dapat memberikan dampak negatif jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, calon mempelai dinilai sudah memiliki kesiapan secara mental, fisik. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga menggunakan pendekatan maslahat dengan menilai dampak sosial, psikologis, dan perlindungan anak. Hasil ini jadi bukti nyata kalau asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan benar-benar diterapkan dalam proses penetapan dispensasi nikah. Temuan ini menegaskan pentingnya fleksibilitas hukum dalam kondisi kasuistis untuk mencapai tujuan hukum yang ideal.
Pengsahan Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya : (Penetapan Nomor 2540/Pdt.P/2024/PA.Sby) Anisa Putri Wardani; Indah Purbasari
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): November: Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v1i4.263

Abstract

The validation of marriage is an examination of the bond between a man and a woman as life partners that has been carried out in accordance with the teachings of Islam, and the fulfillment of the elements and requirements for the validity of the marriage bond, but has not yet been registered with the relevant authorities. This study focuses on the analysis of the Surabaya Religious Court decision number 2540/Pdt.P2024/PA.Sby. This paper discusses the legal basis and requirements for the validation of marriage that were considered by the judge in making the decision to validate the marriage.
Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib di Pengadilan Agama Surabaya: (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby) Dewinda Ari Fitriyani; Indah Purbasari
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v1i4.254

Abstract

Marriage is a sacred relationship that occurs between a man and a woman with the aim of building a prosperous family. However, in reality, family life can face various situations that cause unhappiness and lead to the dissolution of a marriage. One example of divorce is when a husband disappears without a trace, leaving his wife behind. This research aims to explain and examine the supernatural divorce case based on decision number 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby and analyze the judge's considerations in making decisions regarding the case. This research uses normative legal methods, with data collection techniques through literature review. The judge's reasons in cases of unseen divorce include the absence of the defendant whose whereabouts have not been identified or who have been declared missing, as well as the existence of documents from the sub-district explaining the ignorance of the position of the party concerned. The trial can be terminated in verstek if the defendant, having been legally summoned by the court, is still absent for no apparent reason..
Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya: (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby) Ayu Mutiara Risky; Indah Purbasari
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v1i4.255

Abstract

Marriage dispensation is a civil case, namely granting permission to prospective brides and grooms who wish to marry but are prevented by age requirements according to the provisions of Law Number 16 of 2019. Marriage is a sacred thing to form a family. The Religious Court is the place where marriage dispensation cases are filed. Compelling reasons with supporting evidence must accompany the case application. This article is using normative research, and the Statue Approach and Case Approach research types. This research aims to analyze the decision of the Surabaya religious court number 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby. This article covers the chronology of the trial, Judge considerations, and factors that influence the judges to rejector grant request for the marriage dispensation.
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Akta Perdamaian: (Tinjauan Putusan No. 1700/Pdt.G/2025/PA.Sby) Indah Purbasari; Febri Khoirul Auni; Moh. Rudi Fajar
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i3.892

Abstract

The resolution of joint property disputes after divorce is a significant issue in Islamic family law in Indonesia, as it pertains to justice and legal protection for former spouses. One available alternative for settlement is through a Peace Deed (Akta Perdamaian), which results from the parties’ agreement and is ratified by the religious court judge. This study employs a qualitative approach using a case study method on the Decision of the Religious Court of Surabaya No. 1700/Pdt.G/2025/PA.SBY. The findings show that the Peace Deed is an effective instrument for resolving joint property disputes quickly, efficiently, and without prolonged litigation. Professionally conducted mediation plays a crucial role in reaching a fair and balanced agreement. Moreover, the court’s ratification of the agreement grants the Peace Deed binding legal force and allows for execution in case of non-compliance. This mechanism also helps reduce post-divorce emotional conflict and maintains good relations between parties. This study illustrates how the Peace Deed can serve as an alternative solution for resolving joint property disputes and offers recommendations for courts to optimize the role of mediation and expand public awareness about the benefits of dispute resolution through peaceful agreements.
PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA Indah Purbasari; Khoirunisa’ Rofikho; Cindy Novitasari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/t6ngqs91

Abstract

Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia masih kerap dijumpai karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sah perkawinan yang diakui oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum timbulnya akibat keperdataan antara suami, istri dan anak. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap beberapa peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Dan hasilnya menujukkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PII-VIII/2010, anak dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan hukum ataupun keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seorang anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika bisa dibuktikan secara sah menurut hukum. Dilihat juga dalam hukum islam, hubungan nasab tetap bergantung pada keabsahan akad nikah. Selain itu, negara juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan hak yang setara bagi setiap anak tanpa adanya diskriminasi.
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA Indah Purbasari; Asrul Ratna Muflikhah Sari; Mas Chusna Ilmiyatus Saida
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/n002mk57

Abstract

Tingginya angka perceraian di Gresik menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak. Meski aturan hukum telah mengatur kewajiban tersebut, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak terhadap putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Gresik kelas IA. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik Kelas IA untuk menegakkan pemenuhan hak perempuan dan anak serta menganalisis faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan kajian pustaka. Dalam eksekusinya, meskipun Pengadilan Agama Gresik telah melakukan beberapa upaya untuk menegakkan hak perempuan dan anak, namun tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama mengenai hak perempuan dan anak masih sangat rendah. Selain itu, tidak adanya instrumen putusan yang memaksa Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana pada putusan talak cerai menjadi faktor pendukung lemahnya pemenuhan hak terutama hak perempuan.
Co-Authors Agnes Luthfi Oceananda Suharto Anisa Putri Wardani Asrul Ratna Muflikhah Sari Aulia Lailin Ayu Mutiara Risky Bella Ayu Marga Reza Cindy Novitasari Dewinda Ari Fitriyani Diva Normayanti Amri Encik Muhammad Fauzan Faris Hamidi Febri khoirul auni Khoirunisa’ Rofikho M. Ali Ridho Rosyid Alfaris Mas Chusna Ilmiyatus Saida Moh. Rudi Fajar Mu'amalah Rosita Prika Fatikasri Sa'diyatus Nisa