Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN JASA PIHAK KETIGA (DEBT COLLECTOR) DALAM UPAYA PENYELESAIAN KARTU KREDIT MACET PADA BANK DANAMON INDONESIA Tbk (STUDI PUTUSAN NO.751/PDT.G/2014/PN.JAK.SEL) RISKY SAPUTRA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 6 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.668 KB)

Abstract

Penagih kredit macet yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (debt collector) pada pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan peraturan pokok-pokok etika penagihan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia karena sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen kartu kredit, seperti kasus pada Putusan Nomor 751 /Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel.,yang diduga merugikan nasabah Bank Danamon Indonesia Tbk karena jasa pihak ketiga (debt collector) yang dikuasai oleh pihak bank dianggap tidak bekerja secara profesional dan menggunakan pendekatan intimidasi serta premanisme. Penelitian ini menggunakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif dan dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Kesimpulan dari penulisan skripsi ini bahwa penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penyelesaian kredit macet diperbolehkan dan pengaturannya teradapat di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Tahun 2014. Dalam putusan MA Nomor 14/17/DASP/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012, Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011, Booklet Perbankan  Indonesia Tahun 2014. Dalam putusan Nomor 751 /Pdt.G/2014/PN.Jak.Sel., Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dalam konvensi, karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pihak ketiga (Debt Collector) melakukan pendekatan dengan cara intimidasi serta premanisme. dan menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar hutang kepada tergugat menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan penggunaan jasa penagihan kartu kredit.   Kata Kunci                : Debt Collector, Kartu Kredit, Putusan Hakim.
Melestarikan Permainan Tradisional sebagai Kearifan Lokal di Kalangan Anak-anak Desa Padang Sanggar Risky Saputra; Bayu Purnomo; Ismail Nasution; Nur Asiah Nasution; Nur Aidah; Syafrida Hannum; Syahra Kartika; Hesti Mayasari; Helma Rosalina
Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): Edisi Juli
Publisher : PT. Willy Print Art

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang sarat dengan nilai edukatif, moral, dan sosial yang perlu dilestarikan di tengah arus globalisasi serta dominasi permainan modern berbasis teknologi. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Padang Sanggar dengan melibatkan anak-anak usia 7–12 tahun. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kembali permainan tradisional sebagai bentuk kearifan lokal sekaligus sarana pengembangan karakter. Metode pelaksanaan mencakup identifikasi masalah, sosialisasi, praktik permainan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak terlibat secara aktif, mendapatkan stimulus perkembangan fisik, kognitif, dan sosial-emosional, serta menikmati suasana ceria yang tercipta selama kegiatan. Selain itu, program ini mampu mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai dan mendorong tumbuhnya keharmonisan dalam masyarakat melalui interaksi lintas generasi. Dengan demikian, pelestarian permainan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai strategi pendidikan karakter, penguatan identitas budaya, serta wadah membangun kebersamaan dalam masyarakat.
Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia Aula Aufa Ahdy; Amiratul Fadilla; Dwi Laras Seftiyani; Risky Saputra; Irhan Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2385

Abstract

Penelitian ini membahas aspek hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yuridis yang mendorong maupun menghambat kepatuhan wajib pajak serta meninjau efektivitas instrumen hukum dalam menegakkan kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum, kejelasan regulasi, dan keadilan sistem perpajakan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan perpajakan dan pelaksanaannya menjadi kunci utama dalam membangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia